Jumat, 09 Juni 2017

Negara "Galau"

Berdasarkan riset Riset Crowdtap, Ipsos Media CT, The Wall Street Journal (2014)  Jumlah Waktu yang dihabiskan khalayak untuk mengakses internet dan media sosial jauh lebih banyak dibandingkan mengakses media tradisional. Media sosial biasa disingkat “Medsos” sendiri diartikan sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual[1]. Fenomena ini makin mengukuhkan bahwa dunia sejatinya terhampar dan saling terhubung dan saling mempengaruhi, serta manusia sebagai mahluk sosial meskipun sekadar semu di dunia maya.

Media Sosial selalu melahirkan kebisingan baru. Dari fenomena penjual jamu cantik sampai urusan politik, silih berganti menghiasi dinding facebook, memunculkan twit atau kicauan dari nada kekaguman sampai bentuk “nyinyir”. Isu kerukunan, keberagaman,pertengkaran,kesatuan dalam urusan politik memunculkan stigma saya dan dia yang tidak pernah bisa bertemu di titik yang sama. Ujungnya muncul fenomena mendadak “unfollow”sebagai bentuk sopan dari “unfriend”. Media sosial memang punya keunggulan tersendiri. Ia tidak terbebani batas jarak dan waktu, kapan saja dan dimana saja. Wajar bila saat ini orang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan asik bercengkrama dengan “gadget” nya melebihi tatap muka dengan teman bahkan keluarganya.

Hiruk pikuk politik medsos bahkan sampai dianggap mengancam keutuhan empat pilar negara, yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Media sosial memang sangat efektif untuk menyuarakan ide,gagasan,dukungan, bahkan pemberitaan sampai fenemena hoax dan hacker”. Tanpa menafikan peran empat pilar kebangsaan rasanya saya ingin “menambahkan” pilar baru untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara yakni Pajak. Pajak yang sudah disepakati para pendiri bangsa sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika dunia memunculkan wacana baru diluar struktur nation atau negara, boleh jadi masalah utamanya ada peran negara yang “tidak banyak” kentara. Keamanan yang semakin mengkhawatirkan, keadilan yang makin jauh dari harapan, kesejahteraan yang hanya dirasa impian makin menjauhkan masyarakat dari negaranya. Hanya, masyarakat semestinya sadar mengapa negara bisa gagal sebagai negara. Mungkin selama ini kita juga hanya menyandarkan bahwa negara itu cukup ada wilayah,rakyat, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan negara lain. Sekali lagi saya kembali ingin menambahkan bahwa negara harus memiliki APBN. Negara akan bangkrut atau hidup segan mati tak mau andai APBN tidak cukup.

Ketika bicara negara yang galau, boleh jadi telunjuk hanya lurus mengarah hanya pada pemerintah semata tanpa menyadari bahwa ia sendiri belum banyak berperan. Selain wacana penguatan nilai-nilai kebangsaan yang salah satunya memahamkan ulang Pancasila sebagai dasar negara, hendaknya Mr Presiden tidak melupakan Pajak sebagai urat nadi APBN. Ketika wacana Reformasi Perpajakan dianggap sebagai salah satu obat untuk menyehatkan penerimaan pajak yang hampir sepuluh tahun ini belum tercapai, serta keinginan menaikan tax ratio sebagai salah satu tolak ukur kepatuhan, maka langkah nyata sang Presiden menjadi sajian berita yang layak ditunggu.

“Keberhasilan” progran amnesti pajak tidak terlepas dari peran semua pihak terutama Sang Presiden yang melakukan safari silaturahmi ke berbagai pihak dan berbagai tempat. Kita tunggu juga dukungan presiden pada tahapan Reformasi Pajak yang akan dijalankan. Kerja memang bukan sekedar wacana dan pemberian pengharapan, ia butuh eksekusi dan keberanian mengambil keputusan. Ketika kereta terlambat, bukan masalah sampai atau tidak kita ke tujuan, tapi kita akan kehilangan kesempatan karena orang lain boleh jadi telah mengambil kesempatan itu.


Jayapura

AHE


[1] Media Sosial, Perspektif komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi, Rulli Nasrulah 2015

Rabu, 12 April 2017

Jangan Biarkan DJP Kembali dianggap "Gagal"



Tax amnesty atau pengampunan pajak telah berakhir. Berdasarkan SPH atau Surat Pernyataan Harta dalam data statistik tax amnesty, total harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.855 triliun, dengan rincian  deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sedangkan komitmen penarikan dana dari luar negeri (reptriasi) mencapai Rp 147 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani nampak takjub dengan capaian angka tersebut. Sebab artinya ada nilai harta sangat besar yang selama ini tidak terpantau oleh petugas pajak. "Bayangkan angka Rp 4.800-an triliun selama ini tidak pernah terdeteksi. Itu menunjukkan kepatuhan pajak dari masyarakat masih bisa diperbaiki," tuturnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, jelang penutupan tax amnesty, Jumat malam [1]

Kalau ibu Menteri takjub dengan raihan tersebut, barangkali pandangan pengamat bisa berkata sebaliknya. Banyak harta Wajib Pajak yang nampak di depan mata otoritas pajak belum tentu bisa segera mereka ketahui. Apalagi harta wajib pajak yang hanya berwujud kertas bukti kepemilikan entah kepemilikan aset bergerak, tidak bergerak atau buku tabungan, deposito dan bukti kepemilikan harta lainnya. Ketika antrian di salah satu bank “pemerintah”nampak adanya antrian dengan perlakuan khusus setoran diatas sekian rupiah. Apakah otoritas pajak segera bisa mengetahui mereka yang sedang bertransaksi.Ketika  deretan toko-toko emas menjelang Idul Fitri banyak pembeli hilir mudik membeli perhiasan atau sekedar tukar menukar perhiasan, apakah petugas pajak bisa langsung mengidentifikasi siapa dan berapa transaksi yang dilakukan toko yang bersangkutan.

Barangkali pegawai  pajak yang selama ini diberi tugas mengawasi ingin segera mengetahui  mengetahui lalu lintas uang dan barang serta kepemilikan atas aset-aset tidak bergerak yang tiap hari bahkan mereka  saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Harta adalah sisa penghasilan yang tidak atau belum habis dikonsumsi. Ketika seseorang memiliki penghasilan, ia akan menggunakan penghasilan itu untuk kebutuhan hidupnya . Minimal kebutuhan pangan,sandang dan papan. Sisanya tentu ia akan menabung atau membeli aset sebagai tabungannya.  Seandainya mereka bisa segera tahu semuanya, sangat yakin mereka bisa banyak berbuat dan segera melakukan penggalian potensi pajak yang ujungnya dapat meningkatkan tax ratio.  Ketika data-data tidak bisa segera mereka dapatkan, bisa saja  muncul frustasi darimana meraka bisa mencari dasar untuk mencari menghitung  sumber-sumber penghasilan Wajib Pajak.

Meskipun Undang-undang Perbankan  memberi pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank seperti kepentingan bagi  pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan, tidak semua pegawai yang bertugas mengawasi bisa dengan segera dan mudah mengakses data perbankan.  Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur dalam Pasal 35 ayat (2) bahwa kerahasiaan perbankan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Dengan demikian dibutuhkan waktu dan kewenangan khusus untuk bisa mengakses data perbankan Wajib Pajak yang semestinya bisa mereka awasi. Selain itu rezim keuangan tanpa pembatasan transaksi tunai ikut menyulitkan otoritas pajak  mengetahui lalu lintas keuangan yang terjadi di masyarakat.

Dr. Muhammad Yusuf  menyampaikan bahwa sudah saatnya Pemerintah Indonesia melakukan pembatasan transaksi tunai ditengah masyarakat. Hal ini dilakukan guna menghindari dan menurunkan angka kejahatan korupsi khususnya suap, gratifikasi, pemerasan,  pendanaan terorisme  dan tindak pidana pencucian uang yang semakin hari terus membengkak. Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) trend korupsi dan penyuapan mengalami kenaikan secara signifikan. Sampai dengan pertengaan tahun 2012, hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik sebanyak 877 kasus korupsi dan 75 kasus penyuapan yang modusnya antara lain menggunakan uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai dalam bentuk mata uang asing dan cek perjalanan.[2]

Selain kasus yang disampaikan di atas disadari  bahwa transaksi tunai akan menjadi kendala untuk mengawasi kegiatan ekonomi Wajib Pajak. Pegawai pajak akan menghadapi kesulitan untuk mengetahui transaksi tunai yang berlangsung di pasar meskipun pasar tradisional sekalipun. Wajarlah kalau banyak pencatatan yang disampaikan mengenai omset hanya berdasar pengakuan Wajib Pajak semata dalam Surat Pemberitahuan (SPT) nya dan otoritas pajak dapat  gagap untuk menilainya.

Ketika meraka  melakukan himbauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan tanpa dukungan data, boleh jadi Wajib Pajak jarang merespon. Akan berbeda ketika himbauan disertai data, apalagi data yang konkrit dan bukan  hanya berasal dari asumsi-asumsi anggapan petugas pajak semata. Ketika asumsi itu di eskalasi ke tingkat pemeriksaan misalnta , kembali pertanyaannya pemeriksa adalah dukungan data konkrit. Seandainya data ibarat bahan masakan yang tersedia di kulkas tentu petugas pajak tidak harus sibuk pergi ke pasar mencari bahan masakan dan bumbu agar pemeriksaan siap menghitung pajak yang sebenarnya harus dibayar. Usulan pemeriksaan terkadang bisa mentah kembali karena dukungan data yang tidak meyakinkan untuk ditindaklanjuti.

Ketika ada wacana kebijakan pengampunan pajak (baca amnesti pajak), otoritas pajak  mendukung kebijakan tersebut. Betul bahwa wacana itu bukan hanya bertumpu pada target penerimaan pajak semata tetapi bagaimana data dapat dihimpun sebagai basis pemajakan ke depan. Setidaknya otoritas  meyakini bahwa program TA akan berhasil. Ada disparitas tarif yang besar antara tarif tebusan dengan tarif PPh. Wajib Pajak akan sangat diuntungkan dengan tarif rendah. Belum lagi terbebasnya Wajib Pajak dari rasa takut (baca lega) dari kemungkinan pemeriksaan bahkan penyidikan pidana oleh otoritas pajak. Selain itu pasal 18 UU Amnesti Pajak yang langsung menganggap harta sebagai penghasilan turut mendorong Wajib Pajak melaporkan asetnya bahkan sampai aset berupa kas yang selama ini sangat mungkin luput dari pengawasan. Artinya petugas pajak tidak perlu mencari bukti penghasilan Wajib pajak dan hanya cukup memiliki bukti kepemilikan harta.

Point penting kedua yang akan sangat membantu otoritas pajak mengawasi Wajib Pajak adalah komitmen untuk melakukan pertukaran data antar negara, komitmen “membuka”rahasia perbankan untuk kepentingan perpajakan dan ketentuan BEPS untuk menangkal praktik-praktik penghindaran pajak. Point Penting selanjutnya adalah rencana penguatan otoritas pajak dalam rancangan Undang-undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. DJP Memiliki fungsi, tetapi fungsi tanpa kewenangan ibarat pisau yang tidak pernah bisa dipakai dan lama-lama akan berkarat dan tumpul seiring waktu.

Seandainya Amnesti Pajak dianggap berhasil, maka kunci pertama adalah adanya Undang-undang pengamunan pajak yang merupakan terobosan yang “├Âut the box”. Pajak tidak hanya masalah administrasi yang selama ini melekat dengan tugas pokoknya, tetapi bicara Undang-undang yang memberi kewenangan bagi otoritas untuk menempuh berbagai cara untuk dapat menjalan fungsi mengumpulkan pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi, mulailah dengan Undang-undangnya. Jangan-jangan kegagalan selama ini karena Undang-undang tidak memberi kewenangan yang luas bagi otoritas pajak untuk menjalankan perannya.

Kegagalan bisa dimulai dari Undang-undang yang “gagal”.


[1] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3462592/tax-amnesty-berakhir-sri-mulyani-selama-ini-rp-4800-t-tak-terdeteksi
[2] http://www.ppatk.go.id/artikel/read/29/saatnya-membatasi-transaksi-tunai.html

dimuat juga
di http://pajak.go.id/content/article/jangan-biarkan-ditjen-pajak-kembali-dianggap-gagal

Jumat, 17 Februari 2017

Layar Tancap Penyanderaan Pajak

Pertunjukan film di alam terbuka dengan layar yang tiangnya ditancapkan di tanah biasa dikenal dengan istilah Layar Tancap atau dalam bahasa kampung saya “Misbar” artinya gerimis bubar. Karena di alam terbuka wajar bila ada hujan saja banyak penonton menepi dari lapangan mencari tempat berlindung. Layar Tancap menjadi hiburan masyarakat di tengah beratnya himpitan hidup akibat harga kebutuhan pokok yang kadang tidak terjangkau. Belum lagi ongkos kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak dapat terjangkau akal untuk dipikirkannya.

Ada fenomena yang sama dalam beberapa film yang kami tonton. Selalu ada tokoh baik dan jahat yang digambarkan. Selalu ada manusia yang berkarakter serakah dan menindas. Entah karena film layar tancap di kampung saya banyak berlatar cerita silat yang memperlihatkan pertarungan fisik antara tokoh baik dan tokoh jahat. Cerita film hampir sama menampilkan bentuk-bentuk sifat jelek manusia di awal cerita dan tokoh pahlawan yang selalu kesiangan muncul menumpas kejahatan.

Satu hal lagi yang selalu saya ingat. Meskipun hanya dalam cerita semata dan masyarakat sadar bahwa film adalah produk rekaan, ada spontanitas yang menggelikan yakni tepuk tangan gemuruh ketika tokoh baik muncul dan mengalahkan tokoh jahat. Ada perasaan terwakili dari mereka yang merasa tertindas oleh orang atau keadaan bahkan kekuasaan begitu rasa ingin mengalahkannya seolah terwakili. Ada kegembiraan tersirat seandainya melihat kebaikan bisa mengalahkan kejahatan atau ketidakadilan yang dirasakan.

Siang itu kami tiba-tiba bertemu seseorang. Dia mengetahui bahwa di wilayah kami telah dilakukan tindakan penyenderaan terhadap penunggak pajak yang tidak koperatif. Meskipun berita yang tersebar hanya menyebut insial penunggak pajak dia sangat yakin mengetahui namanya meskipun sampai hari ini saya tidak mengenal Wajib Pajaknya. Saya awalnya kaget karena ia tahu lebih banyak. Siang itu saya lebih banyak mendengar penjelasannya.

Ada raut muka senang ketika ia bercerita. Ada rasa keadilan begitu negara menegakkan keadilan bagi mereka yang harusnya membayar pajak ternyata melalaikan kewajibannya dengan penegakan hukum berupa penyanderaan. Sesekali ia menyesalkan kenapa tidak semua saja yang “bandel”disandera dengan jelas menyebut nama dan bukannya inisial.

Akhirnya saya tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan penyanderaan. Penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu upaya yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu yaitu rumah tahanan negara yang terpisah dari tahanan lain.

Agar tidak sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan keadilan bersama, maka sifat penyanderaan ada syarat-syarat tertentu baik sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Otoritas melakukan penyanderaan secara selektif, hati-hati dan merupakan upaya terakhir. Seandainya ada banyak jurus maka penyenderaan adalah jurus pamungkas.

Saat melihat rona wajah dan bersemangatnya orang itu berbicara, seketika lamunan saya teringat layar tancap. Barangkali penyanderaan terhadap mereka yang menunggak pajak oleh otoritas yang berwenang seolah kedatangan tokoh baik yang melindas ketidakadilan yang dipersepsikan masyarakat.

Masyarakat menganggap mereka yang menunggak pajak adalah pihak yang tidak adil pada bangsanya. Mereka memiliki banyak kelebihan dan menikmati banyak manfaat dari negara ini. Usahanya di tempat yang aman dan infrastruktur yang telah disediakan tidak dijawab dengan loyalitas pengabdian kepada negara melalui pajak. Harusnya mereka banyak berperan bukan malah lari dari kewajiban.

Sedikit Layar Tancap Penyanderaan mengobati masyarakat yang sedang terluka dan mencoba melihat sisi keadilan yang sedang ditegakkan.

sumber : http://pajak.go.id/content/article/layar-tancap-penyanderaan-pajak

Sabtu, 07 Januari 2017

Dilema Indikasi Pidana dan Amnesti Pajak



Amnesti adalah hak Wajib Pajak. Hak itu tertutup karena Wajib Pajak telah "diputus p21 atau menjalani hukuman atas perbuatan pidana pajak". Hak Amnesti juga bersyarat ketika ada "putusan administrasi" berupa ketetapan/tagihan pajak dimana pokok pajak harus dibayar terlebih dahulu.

Permasalahan untuk Wajib Pajak yang sedang dalam proses bukti permulaan/penyidikan tindak pidana, hak Wajib Pajak "tertunda"  sampai jelas perhitungan berapa " pajak yang harus dibayar". Ini sepertinya agak berbeda dengan model pengungkapan ketidakbenaran perbuatan" UU KUP.

Selain " tertunda" hak Wajib Pajak juga plus " bersyarat" yakni membayar pajak yang kurang dibayar. Jadi ada kemungkinan permohonan pengampunan yang "tertunda dan bersyarat".

Untuk memudahkankan "idealnya" dalam uu amnesti pajak bagi mereka yang ikut amnesti, semua pemeriksaan termasuk bukti permulaan dan penyidikan dihentikan supaya ada kejelasan waktu dan biaya bagi wajib pajak yang mau ikut amnesti. Disinilah unsur kepastian bagi Wajib Pajak yang mau ikut program Amnesti menjadi "tanda tanya besar".

IMHO
AHE

Kamis, 01 Desember 2016

Saya Tinggal.Dimana?

Setelah hampir sekian puluh tahun meninggalkan tempat pertama bekerja di Jakarta, tambah lama mata saya pusing mengikutinya. Deretan kendaraan, deretan orang dan gedung-gedung tinggi tambah menjulang. Kendaraan berseliweran dari mulai motor hingga bus-bus besar dengan orang-orang yang berlimba cepat entah ke tempat kerja atau pulangg ke rumahnya yang mungkin jauh di kota-kota penyangga ibu kota.

Barangkali kendaraan dan bangunan tinggi akan jadi simbol kemajuan. Orang yang memiliki banyaj jendaraan dan gedung-gedung tinggi  akan dipandang sebagai orang-orang kaya bahkan super kaya. Dengan kekuatan uangnya bangunan dan kendaraan dibuat seindah dan semegah mungkin sampai semua orang skan dilsu dan terkesima. Cap kemajuan dan modern seketika dilekatkan karena kondisi fisik yang serba wah dan megah.

Coba sesekali anda perhatikan ketika anda  berjalan di ibu kota. Kurang nampak wajah-wajah tersenyum manis apalagi saling menyapa. Kota ibarat kumpulan "robot" tanpa hati dan ekpresi. Kalaupun ada senyum menyapa, yang ada karena senyum   kepada pelanggan yang berharap muncul pundi-pundi penghasilan. Seperti bukan sentum tulus tanda keakraban. Jadi apa itu kota bahagia itu kota dengan deretan kemegahan semata?

Belum lagi jika kemegahan hanya dinikmati segelintir orang dan kelompok orang. Ibu kota hanya mimpi yang busa dinikmati si kaya. Jangankan gedung tinggi barangkali sekedar untuk buang air saja kaum papa tidak bisa. Inilah Pekerjaan Rumah pengembangan kota. Jikalau pembangunan ada hanya untuk menyingkirkan dan memberdayakan, apakah arti sebuah kemajuan atas nama pembangunan.

Semua orang menginginkan kesejahteraan dan berhak sejahtera karena negara lahir untuk mensejahterakan. Jika negara gagal mensejahterakan jangan salahkan akan ada rskyat yang tifak cinta negaranya karena baginya negara tinggal sebuah nama. Jika negara ingin  tegak tidaklah perlu retorika kebangsaan apalagi pidato menggelegar yang nyaring di angkasa. Sejahterakan rakyatnya maka negara bisa kokoh dsn tegsk berwibawa.

Bicara ibu kota "saya" tinggal dimana?

AHE

Selasa, 29 November 2016

,

DJP Pu Rasa DJP Pu Kinerja

DJP Pu Rasa  DJP Pu Kinerja

Kenapa cinta itu buta? karena cinta tidak hanya bicara mata. Cinta bicara hati. Saya mencintai seseorang sementara anda mungkin tidak. Dalamnya laut bisa diselami, tetapi dalamnya hati belum tentu kita mudah memahaminya. Seorang penceramah mengatakan "jagalah hati!". Mengapa ia menyampaikan hal tersebut karena ia sadar pentingnya menjaga rasa.

Rasa itu ada di hati bukan di pikiran. Rasa sedih,gembira,suka,duka,kesal dan marah bahkan kecewa ada di hati. Ketika hati terluka maka pikiran bisa tertutup rasa.  Rasa yang katanya sulit dimengerti kecuali oleh orang yang merasakannya. Demikian pula dengan rasa cinta. Cinta termasuk cinta pada institusi dimana seseorang bekerja.

Ketika ada harapan yang tersia-siakan, wajar kalau ada rasa kesal dan marah. Begitu organisasi mengharapkan anggotanya mencintai dengan sepenuh hati institusi, namun yang ada sebaliknya wajar kalau institusi marah dan kecewa. Pemimpin kecewa ketika nilai-nilai yang harusnya dianut anggotanya seakan dicampakan. Integritas yang seharusnya dijunjung tinggi hilang dari diri pegawainya.

Kekecewaan adalah keniscayaan selaku manusia. Namun demikian kecewa tidak lantas membuat kita terlena. Kita harus dengan jernih melihat bahwa yang mengecewakan rasa hanya sedikit dibandingkan dengan mereka yang membuat organisasi bangga. Saat waktu sudah mengambil hak pribadi pegawai untuk bercengkrama dengan keluarga, tertawa bersama anak-anak semata-mata pengabdian pada institusi, pegawai tidak ada yang menolak dan serta merta taat pada pimpinannya.

Jadikanlah kepedihan, kekecewaan sebagai bagian yang menyadarkan institusi untuk terus belajar. Belajar menata pegawainya, belajar membuat rasa bahagia pegawaianya muncul. Organisasi yang pegawainya bahagia cenderung efektif berkinerja.  Organisations with more satisfied workers are more effective than those with less satisfied workers (Robbins).  Pemimpin memiliki tugas mengefektifkan kerja pegawainya dan bukan sekedar menghukumnya. Hukuman penting tetapi pembinaan jauh lebih penting.

Momen pelantikan  pimpinan yang menggawangi kepatuhan internal dan sumber daya aparatur harusnya menjadi momentum untuk menata kembali kebijakan atas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan DJP. DJP Pu Rasa DJP pu Kinerja. Salam hangat dari ujung timur Indonesia.

AHE