Rabu, 23 Juli 2014

,

Tidak Setuju Dengan Pajak Yang Ditetapkan? (Seri Keberatan)

Tidak Setuju Dengan  Pajak Yang Ditetapkan?

Sistem perpajakan kita menganut self assessment.  Dalam sistem ini (Rosdiana,Irianto :2012)  Wajib Pajak sendiri yang menghitung,menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan  pemeriksaan. Berdasarkan verifikasi atau pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan produk ketetapan.

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terkadang Wajib Pajak tidak sependapat atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Apabila Anda mengalami hal serupa, silakan ajukan upaya hokum Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar dengan ketentuan.

A.    Dasar Hukum Keberatan

  1. Pasal 25, 26, dan 26A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP);
  2. Pasal 28, 30, 31, dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara dan Penyelesaian Keberatan.

B.    Yang Dapat Diajukan Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:
  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), kecuali SKPKB berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang KUP;
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
  3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
  4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
  5. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

C.    Cara Pengajuan Keberatan

Surat Keberatan dapat disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Anda terdaftar atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan beberapa cara, yaitu:

a.  penyampaian secara langsung;
    Bukti penerimaan surat keberatannya adalah Bukti Penerimaan Surat.
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau Bukti penerimaan surat keberatannya    adalah bukti pengiriman surat.
c.  dengan cara lain:

     1.    perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
     2.    e-Filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) atau yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan bukti penerimaan surat keberatannya adalah Bukti Penerimaan Elektronik (dalam proses pengembangan

D.    Syarat Pengajuan Keberatan

  1.   diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  2.  menyebutkan jumlah pajak yang terutang/dipotong/dipungut/rugi menurut Anda disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;
  3. 1 (satu) keberatan untuk 1(satu) SKP per jenis pajak, 1(satu) pemotongan pajak, atau 1(satu) pemungutan pajak;
  4.   telah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah Anda setujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (syarat ini tidak berlaku untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya);
  5. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali Anda dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Anda (force majeur);
  6. surat keberatan ditandatangani oleh Anda, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus; dan
  1.  Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP, yaitu:
  • pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi  administrasi;
  • pengurangan atau pembatalan skp yg tidak benar; atau
  • pembatalan SKP dari hasil Pemeriksaan/Verifikasi yang dilaksanakan tanpa penyampaian  surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Sanksi Berdasarkan Keputusan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wajib menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan.
Dalam hal Anda tidak setuju atas Keputusan Keberatan yang telah diajukan, Anda dapat mengajukan Banding ke badan peradilan pajak.