Senin, 22 September 2014

,

Rakyat yang harus memperkuat Institusi Pajak

Hiruk pikuk pilpres dan kegaduhan yang menyertainya telah berlalu. Proses tersebut hanya bagian dari iklim demokrasi yang sedang berkembang dengan sisi plus dan minusnya. Presiden terpilih akan dilantik,tanggung jawab harus diemban dan janji janji harus dipenuhi.

Belum melalui proses pelantikan, presiden terpilih sudah mendapat tantangan besar terkait dengan kondisi anggaran terutama permasalahan subsidi bahan bakar dan isu perlu tidaknya kenaikan harga minyak untuk menyehatkan anggaran. Selain itu perdebatan tentang isu pemilihan langsung yang menelan banyak biaya sebagai salah satu alasan munculnya usulan pilkada tidak langsung mengemuka sebagai wacana yang diperdebatkan karena akan “mengambil hak rakyat”.

Kedua permasalahan mengenai hak rakyat atas subsidi dan hak berdemokrasi sangat mengemuka dalam diskusi diskusi di media masa. Rakyat seolah dipersepsikan akan kehilangan hak haknya. Oleh karena itu seolah opini digiring  agar memilih pimpinan atau partai yang dianggap dapat memenuhi semua keinginan “hak” rakyatnya.

Tantangan muncul begitu terdapat “gap” atau kesenjangan antara sisi pengeluaran anggaran untuk memenuhi pembiayaan pembangunan sekaligus janji janji pemimpin ketika berkompanye dengan sisi penerimaan. Wacana yang muncul adalah mengurangi beban subsidi dengan cara menaikan harga bakar minyak yang mungkin berefek pada daya beli masyarakat. Sebagaimana dipahami hampir semua masyarakat bahwa efek kenaikan bahan bakar memicu kenaikan harga barang lainnya yang lebih beratnya tanpa disertai kenaikan pendapatan masyarakat.

Untuk menjembatani kesenjangan antara sisi pengeluaran dan sisi penerimaan sudah seharusnya Pajak yang menjadi pembicaraan yang utama. Peran pajak yang mulai diharapkan sangat besar pasca krisis berkurangnya peran penerimaan sektor migas pada sekitar tahun 1983 yang menjadi cikal bakal reformasi perpajakan tahap pertama. Isu yang mengemuka terkait sektor migas yakni subsidi yang kadang dinikmati oleh pihak yang tidak tepat menjadikan jurang antara yang berkelebihan  dan yang kekurangan semakin lebar, karena ada hak yang berkekurangan juga yang terambil. Disinilah peran Pajak sebagai sumber penerimaan negara dan distribusi kekayaan sehingga tidak ada air yang hanya tergenang di satu sisi penerima saja. Pajak dapat mengalirkannya dan sekaligus menghimpunnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Diskusi terkait pemilu lebih mengemuka di Media Televisi walaupun pada dasarnya permasalahan utama juga pada sisi pembiayaan. Masyarakat dan pemimpin pusat atau daerah rasanya seperti media pada umumnya kurang mengeksplorasi bahwa kunci semuanya sebenarnya ada pada peran gotong royong masyarakat dalam membayar pajak.

Karakter pajak yang merupakan peralihan dari sektor privat ke sektor publik akan menghadapi tantangan berapa proporsi peran pajak dari masing-masing warga negara yang harus adil dalam pembagiannya. Disinilah peran otoritas pajak untuk menyiapkan regulasi dan sekaligus menyiapkan prasarana teknologi , anggaran dan terutama sumber daya manusia.

Begitu target penerimaan pajak terus meningkat dan terjadi shortfall dari target yang ditetapkan muncul wacana Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi yang independen seperti IRS di Amerika Serikat atau Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan[1].Otoritas pajak yang mandiri di negara lain membuat mereka mandiri mengelola anggaran, gaji hingga penerimaan pegawai. Negara tetangga Malaysia yang penerimaan pajaknya hanya sekitar 350 trilyun rupiah mempunyai anggaran yang lebih fleksibel dibanding Dirjen Pajak yang target penerimaan pajaknya akan lebih dari  1.148 trilyun rupiah untuk tahun 2013 sehingga biaya pemungutan pun dapat lebih mudah disesuaikan atau bahkan membuat acara dengan wajib pajak.

Masalah kekurangan pegawai, mungkin dapat dilihat bahwa otoritas pajak di Australia, Amerika Serikat dan Singapore dapat menarik profesional berlatar belakang perusahaan ternama hingga Big Four untuk bergabung dengan kantor pajak. Hal ini tidak dapat terjadi pada Dirjen Pajak bahkan untuk penambahan pegawai saat ini mereka mengalami masalah birokrasi.

Ada tiga point utama yang dapat kita cermati. Pertama masalah anggaran untuk mengumpulkan pajak. Ibarat pemancing professional dengan pemancing amatiran atau nelayan tradisional dengan nelayan dengan alat modern tertentu berakibat hasil perolehan yang berbeda. Apabila anggaran ini tidak diperhatikan maka jangan pernah bermimpi dapat ikan yang sama dari nelayan modern dengan kondisi nelayan tradisional .

Point kedua adalah sumber daya manusia. Dibutuhkan pegawai yang cukup dan cakap. Disinilah perlu kewenangan yang lebih bagi otoritas pajak untuk dapat mendapatkan dan memelihara pegawai dari sisi kecukupan dan kecakapan untuk dapat mengumpulkan penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan .

Point ketiga adalah teknologi. Keberhasilan KPK dalam operasi tangkap tangan tentu dibarengi dengan adanya peran teknologi penyadapan dan dukungan system informasi yang bagus. Upaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak membutuhkan dukungan data yang kuat yang dikelola secara propesional dan proporsional dengan teknologi yang senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan. Tanpa dukungan teknologi maka upaya pengelolaan data data tersebut akan berjalan lamban ibarat gerbong bagus dengan lokomotif yang jadul.

Point ke empat yang seharusnya menjadi point penting adalah peran  masyarakat.Masyarakat yang menuntut dipenuhinya cita cita Negara menuju Negara yang sejahtera adil dan makmur dan disegani dalam percaturan dunia tentu harus mendukung penguatan Negara. Kewajiban warga Negara hanya dua “bela Negara” dan Pajak. Apabila masyarakat sendiri abai dengan kewajibannya maka jangan harap Republik ini akan tegak dengan dada membusung terhormat karena masyarakatnya bangga dengan pemerintah pemimpin dan bangsanya yang maju adil dan sejahtera.

Musuh di dunia ini adalah kesenjangan,,,,,maka berbagilah bagi yang berkelebihan…Pajak sebagai alternatif terbaik. Apabila rakyat menginginkan kebaikan bagi negaranya maka perkuat dan dukung institusi Pajaknya.



Daftar Pustaka :
1. http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/16/structural-woes-spell-tax-...
2. http://taxationindonesia.blogspot.com/