Senin, 27 Oktober 2014

,

Menteri Keuangan Baru dan Harapan Baru

Puncak penantian  pengumuman menteri  yang selama ini ditunggu-tunggu masyarakat berakhir sudah   dengan penunjukan 34 menteri yang akan membantu presiden dan wakil presiden mewujudkan janji-janjinya kepada rakyat. Mereka harus diberi kesempatan menunjukan darma baktinya dan dengan sabar masyarakat melihat kerja mereka tanpa berpraduga atau berprasangka terlebih dahulu. Bangun kepercayaan agar mereka bisa bekerja pada bidang tugas yang mereka emban. Amanat telah diberikan, tanggung jawab harus ditunaikan. Rakyat sudah memilih presiden dan sekarang yang terpilih sudah memutuskan pilihannya.

Hal yang menarik dari sisi kabinet kerja Presiden Jokowi adalah semangat kepeduliannya pada dunia maritim. Hal yang selama ini “rasanya”  kurang mendapat porsi lebih dalam permasalahan transportasi serta penguatan nelayan tradisional. Gugusan pulau pulau di Indonesia yang terbentang dengan batas-batas laut seharusnya sejak dulu menjadi perhatian kalau seandainya semangat yang akan dibangun adalah semangat persatuan dan semangat maju bersama dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing pulau punya potensi sendiri-sendiri  dengan keragamannya, dan seharusnya dipersatukan melalui transportasi baik orang maupun barang yang cepat, aman, agar lalu lintas diantara pulau tersebut cepat secepat jalan tol yang dibuat. Mungkin inilah gagasan “tol laut” yang selama ini melekat pada sosok presiden Jokowi.

Sosok yang menarik perhatian berikutnya adalah pos menteri keuangan yang berasal dari wakil menteri pada era pemerintahan sebelumnya. Sosok ahli dibidang ekonomi pembangunan yang sangat amat saya yakini beliau sangat ahli dibidangnya. Namun demikian, hal yang ditunggu adalah bagaimana kebijakan terkait institusi pajak yang merupakan bagian penting kebijakan perpajakan. Apakah usulan-usulan penguatan institusi pajak yang selama ini banyak diperbincangkan dan didiskusikan akan mendapat perhatian lebih dari beliau.

Politik bagaimanapun adalah pilihan dan keberpihakan. Bukan keberpihakan yang menafikan satu dengan yang lainnya, tetapi keberpihakan yang lebih pada tataran preferensi atas pilihan. Hal yang selama ini terjadi seolah kebijakan perpajakan hanya pada sisi Wajib Pajak dan regulasi semata dengan “menafikan” peran institusi pajak termasuk sumber daya manusia didalamnya. Badan Kebijakan Fiskal yang selama berperan sebagai pemberi masukan regulasi di bidang perpajakan “hanya”  menyentuh sisi kebijakan dan pengaruhnya pada sektor ekonomi semata  dan “kurang” mengkaji pemetaan sumber daya manusia dengan segala permasalahan di dalamnya.  Modernisasi selama ini seolah baru  menyentuh sisi modernisasi alat dan tempat yang mungkin juga masih memerlukan perbaikan dan “kurang” menyentuh penataan sumber daya manusia.

Apabila  Presiden  meyakini dengan sangat peran pentingnya penerimaan pajak, maka agar negara ini tidak “ambruk,  untuk menunjang roda pembangunan menjadi  sebuah keniscayaan agar institusi pajak terutama penataan sumber daya manusia dengan daya dukung anggaran serta teknologi turut serta menjadi perhatian.

Semua memang perlu kajian dan saya yakin kementerian keuangan sudah mengkajinya apalagi menghadapi isu kenaikan harga BBM dan penyehatan APBN yang selalu defisit. Defisit melahirkan jeritan dan jeratan. Jeritan karena pembangunan tidak terlaksanakan dan jeratan hutang yang siap menerkam dan ujungnya kembali berputar pada jeritan. Untuk itu perlu kesadaran bahwa semuanya harus kita tanggung bersama melalui kontribusi pajak semua warga negaranya.

Salah satu usulan agar kinerja penerimaan pajak optimal adalah penguatan institusi pajak dengan sumber daya manusia sebagai pijakan utamanya.  Manusia menjadi penting karena dia adalah pelaku utamanya. Manusia pada hakekatnya berusaha untuk mendapat kejelasan di tengah ketidakjelasan, kepastian di tengah ketidakpastian, harapan di tengah ketakutan, keadilan di tengah ketidakadilan. Dengan demikian konteks manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah mengelola orang-orang yang menginginkan kejelasan, menginginkan harapan dan adanya kejelasan dan keadilan dalam proses dari mulai rekrutmen, pemeliharaan dan pengembangan karier sampai dengan proses pemberhentian. Semuanya harus jelas,pasti,adil.

Model rekrutmen, pengembangan karir dan kebijakan remunerasi belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pegawai. Hal yang selama ini terjadi bahwa informasi yang berkembang lebih banyak  ‘rumor”  yang berkembang dengan ‘liar” karena ketidakjelasan atau asimetrisnya informasi yang ada. Manusia didalamnya menjadi “galau” dan bekerja sendiri-sendiri dalam kegalauannya. Pekerjaan hanya dipandang selesai pada saat kuantitas pekerjaannya sesuai target yang ditetapkan tanpa memandang kualitas pekerjaan dan hasil serta dampak pekerjaan yang saling berkaitan dan berhubungan.  Model penilaian individu makin memperparah keadaan disaat model kepemimpinan belum jelas menunjukan arah pilihan dan preferensinya.

Pekerjaan Menteri Keuangan memang banyak, dan institusi pajak bukan satu-satunya yang semestinya dipikirkan.  Kembali pada masalah apa yang dianggap penting terlebih dahulu tanpa menapikan yang lain, maka politik adalah pilihan dan preferensinya. Akankan Beliau membidani institusi pajak yang lebih baik dan disegani di dalam dan di luar negeri.

Penerimaan pajak dan dampak keuangan negara yang  “sakit” akan selalu menimbulkan jeritan kekurangan, jeratan hutang dan seterusnya jeritan lagi dalam lingakaran tak berkesudahan. Saatnya presiden dan menterinya peduli……Semuanya memang harus peduli.       

~aHe~