Kamis, 02 Oktober 2014

,

Pajak dalam Arus “Kegaduhan” Politik


Seolah tanpa henti dan bertubi tubi kegaduhan politik menjadi “sandiwara” tanpa unjung yang menghabiskan energi dan menguras emosi. Tayangan televisi dan sosial media menampilkan tanggapan beragam yang bahkan berujung pada ungkapan-ungkapan “sarkasme” politik yang sudah tidak mengindahkan tata krama dan nilai nilai etika bahasa yang selama ini sangat dibanggakan.

Pertarungan rasionalitas dan emosional menghiasi perdebatan dari perdebatan yang sehat dan bermutu sampai perdebatan yang sarat emosi dalam drama intrik kekuasaan yang menjadikan  rakyat hanya sekedar penonton yang kebingungan. Pasar semakin bergejolak yang ditandai dengan kurs yang semakin tidak jelas naik turunnya dan cenderung tidak terkendali.

Ujung dari semua “turbulensi”politik pasti berakibat banyak pada sektor ekonomi. Masyarakat diharapkan kaum cendikiawan tidak buta politik, namun demikian yang muncul adalah pandangan emosional seolah yang terjadi semua menjadi buta karena politik.

Benang merah yang bisa kita lihat semuanya bermuara pada satu kata “trust” yakni kepercayaan satu pihak dengan pihak lainnya. Ada yang “merasa” tergangu kepentingan yang menjadi tuduhan tuduhan yang bisa diperdebatkan. Rasanya semua tetap dalam arus pusaran kekuasaan dan uang. Fasilitas atau apapun bentuknya uang lah yang menjadi titik akhir perdebatan.

Dimana letak pajak dalam pusaran kegaduhan politik. Mengapa dan bagaimana pajak menjadi penenang kegaduhan, tentu itu akan menjadi pertanyaan. Semuanya kembali kepada rumusan “gap” atau kesenjangan. Teori dasar ekonomi adalah adanya kebutuhan ilmu untuk menjembatani kesenjangan keinginan kebutuhan dengan penghasilan sebagai kekuatan uang untuk memenuhi hasrat hidup manuasia baik sebagai mahluk biologis maupun mahluk sosial.

Kesenjangan antara pihak yang berkuasa atau yang berusaha berkuasa dengan realitas masyarakat yang sedang mereka”perjuangkan” kadang bertolak belakang. Masyarakat tetap hidup dalam dunianya yang serba kekurangan dengan ketidakberdayaannya. Sumber utama penyakitnya adalah adanya uang yang tergenang dan tidak mengalir. Adanya “money politik” sebagai hot isu pemberitaan, kasus kasus korupsi maupun gratifikasi muncul karena adanya uang uang yang tertimbun dalam kantong kantong orang pribadi yang mungkin belum masuk dan terdistribusi dan terawasi Negara sebagai basis dasar yang dapat dijadikan pemungutan pajak penghasilan yang diharapkan sebagai penopang penerimaan pajak dalam APBN.

Dengan demikian seharusnya semua harus sadar. Ini dimulai dengan cara membangun kepercayaan. Begitu muncul wacana agar calon pemimpin Negara presiden maupun wakil presiden untuk mulai jujur tidak hanya dari laporan LHKPN yang disampaikan ke KPK. Selayaknya semua pihak terutama penyelenggara Negara, anggota dewan yang terhormat, para pengusaha mulai membuka diri untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa saya pembayar pajak yang tertib dan taat aturan sebagaimana ketentuan aturan yang dibuat oleh pemerintah bersama dewan sebagai kesepakatan semua warga Negara untuk peduli dan mau menopang pembiayaan negaranya.

Langkah yang harus ditempuh pemerintah beserta dewan untuk mendukung pemungutan pajak tidak hanya menuntut hak haknya yang berhubungan dengan pelayanan,  namun mau mendukung upaya penegakan hukum di bidang perpajakan dalam bingkai rasa keadilan masyarakat. Semua peduli semua berkiprah sesuai dengan porsi yang dimilikinya. Presiden sebagai orang nomor satu yang mewakili eksekutif dalam konsep Negara yang dipilih oleh rakyat sudah seharusnya membuat langkah berani dengan memperkuat institusi pajak dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan.

Semuanya bermuara pada uang yang seharusnya sehat, sehat dalam memperolehnya sehat dalam menggunakannya dan sehat membayarkan pajaknya. Kegaduhan politik yang selama ini terjadi sangat yakin disebabkan adanya ketimpangan ekonomi dan hasrat memilikinya tanpa “peduli” membagi atau berbagi seadanya.

Marilah jadikan lembaga institusi Pajak sebagai lembaga yang kuat untuk berperan aktif mengumpulkan penerimaan pajak dengan pelayanan yang baik dan penegakan hukum yang adil proporsional tanpa adanya tekanan politik yang melemahkan. Kegaduhan harus segera diakhiri, saling percaya harus segera dibangun. Mari semuanya melihat berapa sebenarnya yang harus kita bagi bagi kejayaan ibu pertiwi.

Terimakasih bapak Presiden, anggota dewan yang terhormat dan orang orang kaya yang peduli dengan pajak. Anggaplah pajak sebagai “sedekah” bagi kemakmuran rakyat…Hiduplah saat ini untuk kebahagiaan anak cucu kita kedepan.. Jangan bebani mereka dengan hutang. Stop kegaduhan…saatnya kita peduli dan berbagi.

Blog Archive