Rabu, 01 Oktober 2014

,

Pajak Dalam Bingkai Negara Kesatuan

Ketika polemik pilkada langsung dan tidak langsung ditayangkan dalam acara debat di sebuah televisi swasta, muncul pernyataan “beliau” tidak mempermasalahkan pilkada langsung dan tidak langsung sepanjang pembiayaannya berasal dari APBN. “Beliau”  menyoroti tentang adanya kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa ada daerah yang secara penerimaan daerahnya berlimpah namun disisi lain terdapat daerah yang penerimaannya sangat minim.

Namun ada yang terlupakan dari perdebatan yang hanya mengerucut pada isu-isu politik semata, dan menafikan sisi ekonomi yang sebenarnya jadi penopang pembangunan guna mewujudkan hak-hak masyarakat. Tidak hanya hak mendapat kehidupan yang layak namun mempunyai hak-hak lain yang sekarang menjadi “dewa” dalam pemberitaan yakni hak menentukan pemimpin atau dalam bahasa kerennya hak politik yang sekarang telah menjadi “hak asasi” warga Negara.

Pendiri bangsa telah menyadari adanya keragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya keragaman budaya semata, tetapi keragaman sumber-sumber penghasilan dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu bentuk gotong-royong masyarakat yang merupakan kewajiban bernegara dalam bentuk Pajak-pun sudah dipikirkan dengan adanya pembagian institusi kewenangan pajak yang memunculkan istilah Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pembagian kewenangan tersebut tidak semata permasalahan bagi hasil semata, namun yang utama adanya semangat kesatuan antar daerah untuk berbagi dengan daerah lain melalui gotong-royong pajak pusat untuk pada akhirnya bermuara pada pembagian yang adil dan berimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal inilah yang menuntut peran dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa memberikan pemahaman terutama bagi para pemimpin baik di pusat maupun para pemimpin di daerah.

Pemerintah daerah harus mendukung tidak hanya pemungutan pajak daerah masing masing, akan tetapi ikut mendorong pemungutan pajak pusat sebagai sumber utama penerimaan APBN. Dalam bingkai Negara kesatuan masing-masing daerah tidak dapat berdiri sendiri. Semisal Jakarta dengan problematika banjir dan macet tidak bisa mengandalkan pemerintah daerahnya sendiri karena bagaimana pun ada daerah daerah lain yang saling berhubungan.

Dalam kontek perbedaan negara pun saat ini merupakan keniscayaan untuk bekerja-sama semisal kerjasama Asean. Apalagi dalam kontek Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan pemerintah daerah terhadap unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yakni  kantor-kantor vertikal Direktorat Pajak yang membawahi wilayah yang sama dengan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Karena bagaimanapun kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ingin maju dan sejahtera bersama.

Pajak-lah urat nadi pembangunan karena itulah penopang terbesar penerimaan APBN.  Tanpa  mengecilkan peran penerimaan lain maka pemungutan pajak baik pajak daerah maupun pajak pusat harus mendapat dukungan dari masing-masing pemimpin di daerah. Maju dan sejahtera bersama itulah tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia.











 

Blog Archive