Senin, 20 Oktober 2014

,

Tantangan DJP... Kejarlah Aku Bila Kau Dapat

Jauh sebelum pembenahan yang dilakukan oleh PT Kereta Api, ada suatu fenomena menarik tentang adanya penumpang kereta yang bergelantungan dan berdesakan di dalam kereta. Penumpang tersebut  bisa menikmati fasilitas angkutan tanpa membeli karcis sebagai bukti pembayaran dan tidak ikut peduli untuk menghidupi pembiayaan yang menjadi beban PT KAI, baik dalam membeli atau merawat kereta yang digunakan. Walaupun sudah terdapat petugas  pengawas stasiun dan pengecek karcis, tetap saja petugas tidak mampu untuk menghadapi mereka yang sering kita  sebut sebagai penumpang gelap. Seakan yang satu mengejar yang satu menghindar.

Dalam konteks negara, penumpangpenumpang gelap inilah yang mungkin dapat diistilahkan free rider. free rider  menikmati fasilitas publik yang dibiayai dari pajak, tetapi tidak mau berpartisipasi menanggung pembiayaannya. Dampak lain dari free rider, pembayar pajak yang selama ini patuh dan mau berkontribusi lambat laun  mungkin akan mengikuti langkah mereka (free rider) karena membayar atau tidak semua sama-sama bisa  menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara untuk dinikmati oleh semua warganya.

DJP sebagai institusi yang bertugas menghimpun penerimaan pajak, tentu harus jeli melihat permasalahan penumpang gelap  dan tanggap serta tidak abai. Fenomena seperti itu dapat mengusik rasa keadilan masyarakat. Ibarat virus, ketidaksigapan dan antisipasi yang buruk pada akhirnya justru akan membuat “yang sehat membayar pajak”  ikut sakit dengan mengikuti langkah-langkah penumpang gelap tersebut.

Sebagai analogi pengejar dan penghindar tiket,  DJP membutuhkan suatu strategi jitu melokalisasi dan memetakan penumpang gelap  dengan tidak melupakan untuk memberikan kenyamanan pada penumpang-penumpang yang sudah berkontribusi. Bentuk dukungan kepada penumpang yang sudah berkontribusi bisa dilakukan melalui pelayanan yang semakin meningkat, pemberian informasi yang semakin cepat, dan mudah didapat.  Adapun terhadap penumpang gelap harus diupayakan langkah-langkah pencegahan sekaligus penindakan hukum. Pada kasus penumpang gelap di dalam kereta, mereka yang tertangkap oleh petugas akan diturunkan di pemberhentian selanjutnya.Penumpang lain tentunya akan bertanya atas apa yang telah dilakukan oleh penumpang gelap  dan mengamati penumpang tersebut dengan memperhatikan sanksi apa yang diterima bila menjadi penumpang gelap.

Belajar dari penataan yang dilakukan oleh PT KAI, maka langkah yang harus diambil oleh DJP dengan dukungan pemerintah berupa

   1. Hanya pemegang karcis yang bisa masuk ke Stasiun. Seperti halnya penumpang yang memiliki karcis, mereka dengan leluasa berhak menikmati  fasilitas stasiun  yang telah disediakan oleh pengelola stasiun. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki karcis, jangankan menikmati fasilitas yang tersedia, masuk ke dalam stasiun pun mereka tidak diizinkan. Fasilitas yang dapat dinikmati hanya berupa apa yang tersedia di teras stasiun. Kalaupun mereka lolos dipintu masuk stasiun, mereka masih dihantui oleh sanksi yang akan diterima apabila tertangkap petugas pengawas stasiun dan polisi khusus kereta api. Dalam konteks pajak hal ini berarti bahwa pihak pihak yang kemungkinan akan banyak menikmati fasilitas publik seperti jalan,kesehatan,  dan fasilitas publik lain haruslah mereka yang telah ber-NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Tentu DJP tidak bisa sendirian,dibutuhkan koordinasi oleh kementerian koordinator di bawah supervisi presiden langsung untuk melaksanakannya. Harus diingat yang paling banyak menikmati jalan darat, laut dan udara serta rasa aman adalah mereka mereka yang kaya, artinya seharusnya mereka pula yang paling banyak membayar pajaknya.


   2. Teknologi yang memberikan kemudahan pelayanan tiket dan kerjasama dengan pihak perbankan. PT KAI bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan kemudahan bagi pelanggannya, antara lain melalui pemesanan online tiket melalui berbagai laman rujukan, pemesanan dan pembayaran via mini market, dan kemudahan akses perbankan serta layanan yang menyertainya misalnya pembayaran tiket melalui sms banking atau internet banking. DJP tentu harus mempunyai teknologi yang bisa memonitor seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dan pembayaran pajak yang telah Wajib pajak lakukan dengan terlebih dahulu menyediakan kemudahan pembayaran pajak sehingga seperti halnya memesan tiket membayar pajak itu mudah dan dapat dilakukan di mana saja melalui media yang telah disediakan.Sindiran “kejarlah aku bila kau dapat” harus menjadi perhatian agar penumpang gelap benar benar dapat dikejar kemana pun dan dimana pun mereka bersembunyi. Ini bukan semangat polisi dengan pencuri, tetapi rasa keadilan masyarakat yang harus menjadi prioritas untuk terus dijaga dan dikembangkan. Selain itu,DJP harus mengembangkan kerja sama dalam rangka memberi kemudahan pembayaran dan penyetoran pajak dari perbankan dan mendorong pemberian fasilitas pengurangan pajak bagi bank yang ikut menanggung pembiayaan teknologi untuk mendukung DJP.


DJP selaku organisasi semestinya belajar dari PT KAI dalam menghadapi penumpang gelap. Kejarlah penumpang gelap. Hargai dan layani  penumpang yang baik.