Jumat, 21 November 2014

,

Ambiguitas Model Kehumasan DJP

Momentum Pertemuan pimpinan DJP dengan Kementerian Keuangan dan presiden Jokowi mengisyaratkan adanya pengakuan sekaligus keprihatinan yang mendalam atas “kegagalan” DJP menjalankan peran utamanya.

Pil pahit kenaikan BBM yang sangat mungkin terpaksa diambil meskipun tidak pupoler, menunjukan bahwa negara gagal membangun infrastuktur fisik dan non fisik dalam bentuk kesehatan dan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi warga negaranya. Jurus pengalihan subsidi lebih mengemuka dibanding tujuan utama pembatasan BBM. Sebagai barang yang lambat laun akan hilang dan langka seharusnya semangat pembatasan yang lebih di depan daripada sekedar pengalihan subsidi untuk infrastruktur.

Infrastuktur yang diinginkan presiden jokowo untuk menunjang perputaran roda perekonomian seharusnya dan semestinya bisa dibiayai dari pajak yang dihimpun dari masyarakatnya. Pajak semestinya bisa berperan banyak.

Apabila kita membaca cita-cita luhur pendiri bangsa dalam mukaddimah UUD 1945 dan pasal-pasalnya, kita akan menemukan bahwa syarat itu hanya dapat dipenuhi apabila sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan didukung dengan peran serta warganya melalui pajak. Pajak lahir dengan undang-undang yang mengisyaratkan ada kesepakatan bersama pemerintah dan warga negara yang diwakilinya.

Begitu negara dibangun, ada konsekwensi bernegara yakni bela negara dan pembayaran pajak yang merupakan kewajiban asasi dan hakiki dari warga negara. Pemerintah dituntut untuk mengelola sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Untuk mengolah tentu diperlukan modal. Modal tersebut tentu seharusnya lebih ditunjang dari iuran warganya dalam bentuk pajak. Tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan tentang hutang dan sebesar-besarnya investasi asing.

Kalaupun pilihan modal diambil dari hutang dan investasi asing karena keterbatasan anggaran dengan segala pernak pernik kemasan nama yang membungkusnya, tetaplah Indonesia “gagal” menanamkan kesadaran kolektif warganya untuk urun rembug membangun negaranya melalui kontribusi bersama yanga adil dan proporsional melalui pajak.

Semua teriak “tidak mau” berhutang banyak dan membatasi investasi asing yang mengeruk keuntungan bagi  manfaat optimal sang pemilik modal. Namun disisi lain abai dengan kewajibannya membayar pajak. Sebagai institusi yang diberi kewenangan menghimpun, tatkala hasil yang dihimpun tidak optimal maka boleh dibilang institusi DJP telah “gagal”.

Argumen sangat mungkin disampaikan pimpinan termasuk waktu pertemuan dengan presiden Jokowi. Namun demikian, janganlah pertemuan itu hanya menjadi ajang curhat semata tanpa ada solusi yang jelas dan sekedar pertemuan semata. Seharusnya dalam kepemimpinan presiden yang baru pertemuan tersebut menjadi momentum kebangkitan semangat seluruh aparat pajak untuk lebih mengedepankan upaya menjawab tantangan yang ada.

Satu hal yang sangat disayangkan, pertemuan sangat penting tersebut kurang dikomunikasikan ke semua level dalam jajaran institusi DJP. Sehingga yang lebih kelihatan adalah suara-suara media luar yang bercerita walaupun mungkin sebatas penggalan-pengalan cerita dan berkembangnya rumor rumor melalui media sosial di kalangan pegawai. Pegawai lebih berupaya mencari tahu dari potongan cerita dan penggalan “copas” media sosial.

Pertanyaannya kemana kehumasan DJP ? Bagaimana informasi dapat tersalurkan dari level tertinggi sampai level terendah. Bagaimana institusi merespon momentum penting tersebut dan dengan bangga menyampaikan apa harapan sang presiden tersebut dan upaya apa yang akan dibangun institusi. Informasi tersebut selayaknya harus disampaikan terutama kepada pihak internal organisasi agar ada kesatuan arah, serta komando. Perlu ada dirijen informasi dan jangan sampai semua bersuara seolah nada-nada not do re mi….yang tidak beraturan sehingga bunyi yang keluar menjadi sumbang.

Jangan salahkan apabila semua berusaha mencari tahu dan bergerak masing-masing tanpa ada komando yang jelas. Semua memang penting dan harus bunyi tetapi yang harus jelas adalah kapan masing-masing not mengeluarkan bunyinya sehingga harmoni yang indah akan tampil dengan alunannya yang mempesona.

Belajar dari institusi KPK dengan peran sentral kehumasan yang piawai dibawakan oleh juru bicaranya, sudah seharusnya momen pertemuan dengan presiden dengan gagah disuarakan. Langkah dan strategi disampaikan. Meskipun bentangan wilayah sangat luas dalam dunia yang sudah datar dengan teknologi pendukungnya, hal itu tentu tidak menjadi halangan. Pilihan saluran komunikasi menjadi bermacam dan beragam. Di sinilah DJP memerlukan dirijen di semua level yang akan mengkomunikasikan. Saat ini hal yang paling penting adalah komunikasi yang saling terhubung, bukan lagi saatnya kita bicara pendisiplinan, arahan dan instruksi semata.

Dunia saat ini bukan lagi bicara produksi barang dan jasa semata, tetapi sudah jauh melangkah pada srategi komunikasi yang jitu. Upaya mengejar potensi pajak tidak hanya bicara data dan aturan semata, tetapi lebih penting lagi bagaimana data dan aturan bisa dengan baik diolah dan dikomunikasikan dengan kemasan yang mudah dikenali dan dipahami oleh pihak internal maupun eksternal organisasi.

Institusi semestinya belajar dari “kegagalan” ini. Boleh jadi istitusi terlalu terpaku pada hal-hal dipermukaan saja dan gagal mencari sisi terdalam dari manusia yakni hakekat manusia yang saling terhubung, saling mempengaruhi. Jawabannya satu, semua mesti di komunikasikan. Pertanyaannya, bagaimana DJP membangun strategi kehumasannya? Jangan-jangan Institusi belum menganggap penting kehumasannya. Mari kita tunggu dengan sabar jawabannya.

Blog Archive