Senin, 24 November 2014

,

Benarkah Jumlah Pegawai Pajak kurang

Benarkah Jumlah Pegawai Pajak kurang?

Dalam pertemuan dengan kementerian keuangan dan Presiden Jokowi, bahkan jauh sebelum itu, pimpinan DJP mewacanakan bahwa salah satu kendala tercapainya penerimaan pajak adalah karena kurangnya pegawai. Pernyataan tersebut bahkan seolah didukung dengan angka rasio petugas pajak dengan jumlah wajib pajak yang harus ditanganinya. Pertanyaannya adalah benarkah angka perhitungan tersebut dan benarkah institusi pajak kekurangan pegawainya.


Entah darimana dasar perhitungannya, yang pasti angka perbandingan atau rasio menunjukan angka pembilang dan penyebut. Bila semisal angka pembilang adalah jumlah petugas pajak dan angka penyebut adalah Wajib Pajak yang ditanganinya, maka jawaban tentang berapa sebenarnya petugas pajak dan “Wajib Pajak” yang ditanganinya menjadi pertanyaan yang harus di jawab.


Seandainya angka penyebut dulu yang mau kita bicarakan, pertanyaannya berapa jumlah yang harus kita hitung. Bicara Wajib Pajak semestinya bicara syarat subjektif dan obyektif yakni adanya subyek orang yang akan dikenai pajak dan memiliki penghasilan dalam batasan yang akan dikenai pajak.


Apakah jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta yang kita hitung? Seandainya itu yang dihitung, rasio memang akan jauh. Akan tetapi, 250 juta jiwa hanyalah jumlah penduduk yang terdiri dari kepala keluarga dan anak-anaknya. Dengan demikian harus dihitung berapa sebenarnya jumlah orang dalam suatu keluarga yang mempunyai penghasilan.


Batasan adanya penghasilan yang tidak kena pajak atau sering disingkat PTKP makin mempersempit jumlah penduduk yang menjadi Wajib Pajak. Apalagi sebaran penghasilan di indonesia ditenggarai banyak terpusat pada satu dua orang penduduk dan tidak meratanya penghasilan yang diterima akan makin mempersempit perhitungan jumlah Wajib Pajak.

 
 Seandainya potensi orang yang mempunyai penghasilan kena pajak  telah kita hitung, institusi DJP harus mampu memilah dari jenis subjek pajaknya. Seseorang mungkin berusaha dalam bentuk perusahaan perorangan/orang pribadi  atau mungkin juga berusaha melalui bentuk subjek badan. Bentuk subjek badan juga antara lain harus kita pilah model PT, Firma atau CV karena model pemajakannya tentu berbeda. Model pemajakan pada sisi Firma dan CV dan bukan pada sisi orang pribadinya mungkin juga dapat menjelaskan kenapa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipandang rendah.karena boleh jadi kita tidak memperhitungkan bentuk CV dan Firma dalam perhitungan kepatuhan materiil Wajib Pajak orang pribadi.


Orang pribadi sendiri harus kita bedakan antara orang pribadi pegawai  dan bukan pegawai. Untuk orang pribadi semata-mata karyawan dengan kewajiban perpajakan yang hanya setahun sekali otomatis membutuhkan lebih sedikit waktu berhubungan dengan aparat pajak dibandingkan orang pribadi sebagai usahawan atau pekerja bebas.


Selain dari wajib pajak orang pribadi dan badan, DJP harus memasukan Wajib Pajak lain yakni bendaharawan. Oleh karena itu harus dapat diestimasi dan diperhitungkan berapa sebenarnya bendaharawan yang ada dan berapa yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
Melihat rumitnya menghitung semua itu, amat sangat dimungkinkan DJP menyederhanakan model perhitungan. Penyederhanaan perhitungan boleh-boleh saja asal jangan sampai perhitungan menjadi bias. Seperti menghilangkan banyak angka dibelakang koma dalam model perhitungan kimia, maka penyederhanaan melalui banyaknya pembulatan, akan mengakibatkan salahnya hasil jawaban perhitungan tentang unsur kimia apa yang akan diperhitungkan.


DJP harus dapat menjelaskan angka rasio dalam model perhitungan rasio jumlah kecukupan pegawai dengan perbandingan cakupan wajib pajak yang ditanganinya dengan menjelaskan terlebih dahulu berapa sebenarnya angka Wajib Pajak yang harus ditanganinya.
Unsur kedua yang harus diperhitungkan adalah pembilang yakni jumlah aparat pajak. Bila jumlah pegawai pajak sekitar 33 ribu, maka DJP harus memilah berapa sebenarnya pegawai yang akan berhubungan langsung atau tidak langsung dengan Wajib Pajak. Sebagaimana diketahui ada bagian tertentu semisal kepegawaian atau keuangan yang tidak berhubungan dengan aspek perpajakan. Selain itu banyak bagian di Kantor Pusat atau Kantor Wilayah yang juga tidak berhubungan secara langsung yang tentu tidak dihitung sebagai angka pembilang.


Sebut saja yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak adalah petugas Account Representative (AR), pemeriksa, penyidik dan tenaga penyuluh dan penelaah keberatan serta petugas banding. Apakah ini yang menjadi dasar perhitungan rasio oleh DJP. Sejujurnya kami tidak mengetahuinya. Angka  sekitar 33 ribu otomatis akan berguguran dan semakin banyak berkurang. DJP sekali lagi  harus bisa menjelaskan berapa jumlah aparat pajak yang dihitung sebagai pembilang dalam angka perhitungan rasionya. Apalagi bila membicarakan pegawai dari level KPP besar,khusus,madya dan pratama dengan problematika yang berbeda pula.


Problematika jumlah AR kalau seandainya akan dijadikan contoh sebenarnya bukan hanya pada sisi jumlah Wajib Pajak yang ditanganinya tapi pada peran pelayanan,penyuluhan dan pengawasan yang seolah harus semua mereka kerjakan sehingga berujung ada anekdot dari A sampai Z. Seolah mereka adalah super ahli yang harus segala tahu sementara yang lain hanya sebagai penonton dan komentator dalam sebuah pertandingan. Beribu leaflet mungkin sudah disebar dengan spanduk-spanduk yang ujungnya lebih lanjut hubungi AR. Kalau salah ya salah AR.


Bicara kuantitas aparat pajak penting, tapi bicara kualitas tentu akan lebih penting. Meminjan teori kinerja dari teori AMO yang menjelaskan bahwa kinerja merupakan fungsi dari ability (kemampuan), motivaton (motivasi) dan opportunity (kesempatan). Berdasarkan teori tersebut DJP mungkin dapat menjelaskan bagaimana mengelola kemampuan pegawai, motivasi dan pengelolaan kesempatan pegawai untuk berkinerja. Mungkin itu bisa dimulai dari level pimpinan sampai ke level pegawai terendah.


Pertanyaan layak disampaikan kepada Institusi DJP. Bagaimana institusi telah memetakan hal tersebut dan tidak terpaku sebatas kinerja semata tapi dari proses kenapa individu berkinerja demikian. DJP jangan hanya mengevaluasi hasil semata dan seolah bersemangat menjatuhkan vonis pada pegawainya tanpa terlebih dahulu melihat sisi permasalahan yang sebenarnya.


Pertama kita akan membicarakan mengenai kemampuan. Sudahkah  institusi DJP  mengelola kemampuan pegawainya. Sudahkah DJP mempunyai peta kemampuan pegawainya dan tidak hanya mengandalkan jenjang pendidikan semata. Apakah pegawai dalam posisinya telah mendapat pelatihan yang cukup untuk menduduki posisinya. Wacana penentuan grading yang hanya mengandalkan tingkat pendidikan hanyalah menyederhanakan perhitungan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pandangan pegawainya.


Hal kedua yang lebih berat untuk diperhatikan adalah motivasi pegawai. Sudahkah DJP memahami apa yang menjadi keinginan pegawainya dan bagaimana pegawai bersikap atas kondisi yang ada. Fenomena banyaknya pegawai terdidik dan terlatih yang memilih keluar dari organisasi menunjukan bahwa institusi gagal memenuhi keinginan pegawainya. Ada motivasi yang tidak dipahami institusi.


Mereka tidak mungkin dalam sekejap tergantikan oleh pegawai baru yang masih belum matang dengan pengalaman. Bicara pajak maka harus bicara dimensi luas dalam perspektif macam-macam ilmu tidak bisa hanya bicara parsial dari sisi satu keilmuan semata.
DJP semestinya sudah harus memikirkan kembali bagaimana mengelola motivasi pegawainya. Ada fenomena pegawai untuk bekerja di tempat tinggalnya. Selain karena motivasi untuk selalu dekat keluarganya, ada pemikiran lain bahwa bekerja di luar tempat tinggal (home base) malah memperkecil nilai real penghasilannya, apalagi kalau jauh di seberang pulau dengan tambahan biaya tiket dan sebagainya. Kalau seandainya ada penawaran terlebih dahulu boleh jadi pagawai enggan bahkan untuk promosi sekalipun. Maka wajar kalau ada anggapan sebagian mending kerja biasa-biasa yang penting dalam zona nyaman.


Bicara motivasi tentu akan berbicara motivasi dari luar dirinya dan motivasi dalam dirinya. Motivasi intrinsik yang salah satunya ditunjukan dengan penilaian “engagement” pegawai pada organisasi semestinyinya dibuka jujur pada level mana pegawai DJP termotivasi. Belum lagi bicara pada tataran luar motivasi ekstrinsik yang antara lain dipengaruhi oleh tingkat remunerasi yang seolah berjalan di tempat dan tidak bergerak.


“Pengekangan” melalui ketentuan yang agak memperberat proses keluar dan adanya peraturan menteri keungan yang “membatasi” mantan pegawai pajak untuk berkiprah langsung “seakan” menegaskan kekhawatiran dan ketidaksiapan DJP menghadapi anak didiknya yang berniat  berkiprah di luar dan suatu saat bisa diskusi sengketa bahkan level pengadilan pajak sekalipun.


Institusi jangan abai dengan permasalahan motivasi pegawainya, karena loyalitas yang berjamaah dengan pilihan diamnya hanya akan menggerogoti institusi. Tingkat demotivasi pegawai harus diukur dan dengan jujur dan dipetakan untuk dicari solusinya dan tidak dengan mudah menghakimi kinerja tanpa tahu prosesnya terlebih dahulu.
Point terakhir adalah bagaimana pegawai berkesempatan menunjukan kinerjanya. Bagaimana institusi bisa memetakan kecenderungan dimana pegawainya akan dapat berkinerja dan apa kemampuan terbaik yang dimilikinya dan untuk pos apa dia di tempatkan.


Pikiran bahwa perahu harus jalan segera dan mengabaikan kecocokan peran pegawainya bukan hanya akan menjauhkan perahu dari pulau yang di tuju, tetapi malah mengakibatkan perahu balik arah  dan terombang ambing dalam ketidakpastian.
Rumusan teori di atas bolehlah kita anggap sebagai  rumusan perkalian, satu saja bernilai nol, maka nol pula kinerja yang akan di tunjukan. Wacana terburu-buru menambah pegawai baru tanpa memikirkan pemeliharaan pada pegawai yang telah ada justru akan membuat siklus berulang, masuk, ahli, dan keluar atau diam. Pegawai yang punya keahlian luar biasa sekalipun begitu motivasinya hilang atau tidak mendapat kesempatan menunjukan kinerjanya maka jangan harap dapat menunjukan kinerjanya.


Pertanyaannya kembali darimana perhitungan angka kecukupan pegawai diperoleh dan sudah pada analisis seperti apa kebutuhan pegawai direncanakan. Jangan sampai semua itu hanya jadi bumbu alasan dari ketidakberdayaan institusi menunjukan kinerja terbaiknya. Jangan sampai lain sakit lain diobat, lain luka lain dibebat.
~aHe~

 


Blog Archive