Rabu, 26 November 2014

,

Dilema Model Pengenaan PPh Final WP Omzet tententu

Dilema Model Pengenaan PPh Final WP “omzet” tertentu  dan  Kerjasama Perpajakan di daerah

Salah satu bank  swasta melakukan upaya yang menarik  dalam strategi pemasarannya di media televisi. Pihak bank mengemas pemasaran produknya melalui kerjasama dengan pemakai jasa perbankan, yang akan berbicara mengenai manfaat bekerja sama dan menggunakan salah satu atau berbagai ragam produk jasa perbankannya.

Pihak bank menerima manfaat lebih. Pesan produknya dapat tersampaikan, dan pemakainya produknya menerima manfaat publikasi gratis,  serta  mereka bicara dengan bangga atas keberhasilannya dan tidak lupa dengan embel-embel berkat kerjasama dengan dan menggunakan jasa bank yang bersangkutan.

Model strategi demikian sebenarnya mungkin di adopsi dari pemasaran rumah makan Padang dimana penikmat makanan dapat bercerita enaknya masakan padang. Kepercayaan akan lebih tertanam pada suatu produk jika pemakainya yang berbicara. Bukti ektern akan lebih kuat dibandingkan bukti intern.

Institusi DJP dapat mengadopsi model stategi pemasaran produknya dengan model seperti di atas. DJP dapat menggandeng TNI/Polri, kementerian lembaga/instansi termasuk pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah dalam proyek pemasaran produknya. Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum yang sedang menjelaskan produknya berupa pembangunan sarana jalan dapat diminta kerjasamanya untuk menjelaskan bahwa sumber dananya berasal dari pajak. Model pemasaran seperti itu dapat dimulai dari kementerian yang menyerap anggaran tinggi dan langsung menyentuh masyarakat langsung semisal pendidikan dan kesehatan.

Biarkan custumer atau pengguna bicara. Itulah barangkali suatu model yang bisa diadaptasi oleh institusi DJP ke depan. Model iklan layanan masyarakat dengan tema kepahlawan bukan tidak penting, namun tuntutan jaman mungkin bisa berbicara lain. Dengan beragam produk smartphone dalam berbagai pilihan, maka konsumen mungkin melihat tanggapan pemakainya dulu baru menentukan pilihan. DJP bisa memulai dengan lebih mengedepankan pemakainya yang bicara. Hal yang diharapkan adalah masyarakat akan menyadari dan respek dengan produk pajak karena mereka bisa menerima manfaat langsung barang publik.

Dalam hubungannya dengan pemerintah daerah ada sisi yang dapat dimunculkan yakni sisi pembiayaan pembangunan prasarana yang langsung dibiayai dari dana pemerintah pusat. Sebagai contoh misalnya infrastuktur jalan, pendidikan dan kesehatan. Disini DJP menggandeng pemerintah daerah selaku penerima pos penerimaan anggaran yang berasal dari pusat untuk bicara di depan masyarakat di daerahnya. Seolah pemerintah daerah selaku bagian dari juru kompanye DJP di daerah.

Dalam hal DJP memandang perlu model pemasaran demikian, maka DJP perlu membuat suatu standar model kerjasamanya, kewenangan dan tentu saja penganggarannya agar ada standar yang sama dan pengalokasian anggaran yang jelas dan terarah dari mulai level pusat sampai dengan level instansi vertikal di kantor Wilayah (kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP.

Kegiatan kehumasan dalam bentuk penyampain informasi di daerah bisa dilakukan melalui penyuluhan bersama antara pemerintah daerah, pihak perbankan dan instansi vertikal DJP yakni kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak. Namun demikian ada suatu hal yang sedikit “mengganjal” kerjasama dimaksud dengan adanya ketentuan model perpajakan final atas Wajib Pajak dengan “omzet” tertentu.
Selama ini dana transfer ke daerah dapat berbentuk dana perimbangan serta  dana otonomi khusus dan penyesuaian. Salah satu unsur dana perimbangan adalah dana yang berasal dari bagi hasil pajak yang komponennya antara lain berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (saat ini sektor P3) serta Pajak Penghasilan PPh 21 dan PPh Orang Pribadi (PPh 25 dan PPh 29).

Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 31C ayat (1) menyatakan  bahwa penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar. Model bagi hasil demikian adalah model bagi hasil yang berdasarkan pada jenis pajak atau obyek pajak dan bukan pada jenis subyek pajak. Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dimaknai sebagai  PPh Pasal 25/29. Oleh karena itu dalam penjelasan pasal 10 UU APBN 2014 dengan "agak aneh" dimunculkan istilah PPh pasal 25/29 orang pribadi yang bersifat final yang berbeda dengan pijakan PPh atas Wajib Pajak dengan omzet tertentu yakni PPh Pasal 4 (2).

Keluarnya ketentuan perpajakan dengan model PPh final atas Wajib Pajak (WP PP)  dengan omzet tertentu (PP 46)  membawa konsekwensi berupa pergeseran penerimaan pajak dari subjek Pajak orang pribadi PPh Pasal 25/29 menjadi PPh Pasal 4 ayat 2. Model PP 46 ini memang unik. Dasar pemikiran PPh Final pasal 4 ayat 2 yang selama ini berbasis objek pajaknya bergeser menjadi berbasis subjek pajaknya.

Point kedua adalah mekanisme PPh Final PP 46 menyatakan bahwa pajak terutang atau dibayarkan di lokasi usaha. Dengan demikian Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  yang membawahi Wajib Pajak orang pribadi yang hanya sekedar domisili tentu tidak akan menerima manfaat penerimaan pajak. Hal ini berbeda dengan model pemajakan atas Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu (OPPT) yang tidak final yang seolah membagi hak penerimaan pajak diantara KPP domisili dan KPP Lokasi usaha.

Upaya membangun basis ekstensifikasi dan intensifikasi di daerah tentu akan menemui kendala. Secara intern KPP yang hanya mempunyai  domisili Wajib pajak orang pribadi tentu tidak “bersemangat” mengejar potensi Wajib Pajak PP 46 karena tidak adanya potensi penerimaan dari jenis PPh Pasal 4 ayat 2 di daerahnya. Ini tentu berbeda dengan KPP yang banyak lokasi usahanya. Pergeseran seperti ini harus diperhitungkan dalam penentuan target raihan penerimaan orang pribadi karena jelas akan merusak struktur penerimaan di KPP Pratama seperti halnya kebijakan perubahan nama Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha SPBU yang PPh Pasal 22 diubah nama Wajib Pajak terteranya dengan nama Pertamina selaku pemungut Pajak.

Kembali ke kerjasama dengan pemerintah daerah yang selama ini dibalut adanya dana bagi hasil penerimaan PPh Pasal 25/29 orang pribadi (termasuk PP 46) . Upaya KPP untuk meminta dukungan penerimaan dari Subjek Pajak orang pribadi mungkin akan terganggu seandainya mereka menyadari adanya pergeseran jenis pajak dan jenis setoran dari  PPh Pasal 25/29 menjadi PPh Final dengan dasar lokasi usaha . Pemerintah daerah yang hanya sebagai sentra usaha pembuatan semata namun bukan lokasi perdagangannya tentu tidak menerima manfaat banyak dari penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 PP 46 ini. 

Seandainya dasar pemikiran bagi hasil pajak dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan daerah dan menuntut peran aktif daerah yang akan menerima manfaat anggaran secara langsung proporsional dengan penerimaan pajaknya, sudah saatnya dasar pembagian bagi hasil dengan dasar jenis pajak diubah menjadi dasar Subjek Pajak. Tentu semuanya harus diperhitungkan dengan semestinya dengan dasar pemikiran yang jelas, terukur dan terarah.

DJP dalam hal ini unit vertikal Kanwil dan KPP tidak mungkin bekerja sendirian mengejar potensi penerimaan. Butuh dukungan pemerintah daerah setempat yang lebih dekat dengan masyarakatnya. Kerjasama yang baik tentu dibangun dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam model politik saat ini pemerintah pusat bahkan sekelas presiden sekalipun tidak bisa bekerja tanpa melibatkan pemerintah di daerah. Model perintah wajibnya pengiriman data semata tidak akan efektif dan bercita rasa dibandingkan dengan semangat kerjasama dengan melibatkan orang dan organisasi yang mempunyai semangat kesamaan kepentingan tanpa arogansi pusat daerah.

Seandainya DJP mau mengembangkan basis pajak orang pribadi sektor UMKM tentu permasalahan ini harus didiskusikan dan dicari upaya pemecahannya, kecuali Jika DJP menganggap penerimaan cukup hanya dari Wajib Pajak dan KPP besar saja.
~aHe~

Blog Archive