Rabu, 19 November 2014

,

Extra Effort dan Kegalauan Marketing Institusi

Dalam suatu diskusi dengan teman yang sedang menyiapkan sidang skripsi, muncul pertanyaan untuk didiskusikan. Bagaimana postur penerimaan di kanwil kami  dan bagaimana hubungannya dengan upaya yang semestinya dilakukan.

 Akhirnya kami ibaratkan bahwa potensi pajak itu ibarat pohon tinggi  dengan buah yang lebat yang tersembunyi dibalik daun-daun yang rindang. Buah itu bisa jatuh dengan sendirinya, rusak menyentuh tanah bahkan bisa saja buah itu sisa  bekas makanan kelelawar. Buah itu bisa saja jatuh sendiri, namun semuanya dalam penjagaan pemilik pohon. Lucunya buah itu dapat saja dikasih tali agar tidak jatuh ke tanah dan menjadi rusak. Buah itu pun kadang dijaga dalam balutan kain agar terhindar dari kelelawar yang akan memakannya. Itulah kiasan kami tentang self assesment system. 

 Diskusi selanjutnya membahas tentang apa itu model pemajakan melalui pemotong dan pemungut (WHT). Dalam sistem perpajakan itu dikenal pemotong pemungut pajak, artinya institusi pajak mewajibkan pihak Wajib Pajak untuk memotong pajak pihak lain. Sebagai gambaran pohon tadi, DJP telah menunjuk pemetik buah lain yang mempunyai kewajiban memanjat dan mengambil pohonnya. DJP mengawasi dan tidak lupa mengajari cara memanjatnya, cara memetiknya dan cara membawanya.

 Untuk Pajak Pertambahan Nilai, Model pemetiknya ada yang harus terpaksa ditunjuk, namun lebih menekankan agar ada pemetik yang sukarela. Itulah Pengusaha Kena Pajak (PKP)  yang mendaftarkan diri sebagai PKP. Namun demikian, tidak semua ditunjuk sebagai pemetik, hanya pengusaha besar atau bukan pengusaha kecil. Kenapa, karena dia harus siap, harus terdidik dan bisa melaksanakan kewajibannya. Untuk PKP yang tidak mau mendaftarkan sendiri, maka DJP akan mengangkat pemetik tadi secara jabatan.

Pihak luar mungkin akan memandang bahwa DJP adalah pengumpul buah penerimaan pajak, dan sebagai pengumpul DJP tinggal duduk manis karena buah akan berjatuhan. Pandangan seperti itu “ada” pada sebagian orang bahkan mungkin kaum terdidik pun bisa bicara demikian.

 Berlatarbelakang pandangan tersebut, maka DJP tertantang untuk menunjukan bahwa DJP bekerja. Institusi tidak duduk tenang manis menunggu buah yang jatuh. Maka dibuatlah model model peta kinerja yang dalam bahasa sekang telah menjadi IKU CKP dll. Intinya DJP ingin mengukur hasil kinerja organisasi dan hasil kinerja individu.

 Model yang ingin ditampilkan dan mungkin “ingin” di pasarkan dan ditunjukan pada semua pemangku kepentingan adalah bahwa DJP punya raihan prestasi sehingga dalam tanda petik kami bekerja. Permasalahan muncul begitu institusi tidak dapat mengumpulkan buah yang diminta, boleh dibilang kurang atau kondisi buahnya tidak laku dan berdaya jual. IKU yang sejak awal lebih mencerminkan “hasil” semata akan terlihat seolah institusi gagal bekerja. Hal yang di“galau”kan,pandangan masyarakat akan menganggap DJP gagal mengumpulkan buah yang sebenarnya jatuh sendiri.

Kegagalan institusi memasarkan dirinya akan berdampak pada “nilai” organisasi dan angota organisasi didalamnya. Keberhasilan perusahaan semisal PLN, Pertamina dll memasarkan dirinya sehingga “harus” dianggap penting dan layak mendapat kompensasi yang baik dan diperhatikan perlu kita ambil sebagai perbandingan. Boleh jadi isu penguatan organisasi, dukungan sumber daya manusia, anggaran yang lebih proporsional serta dukungan teknologi yang diwacanakan gagal karena DJP “belum” dianggap penting.  Disinilah inti dari kegalauan marketing institusi.

Hal yang pertama harus dipasarkan adalah, penerimaan pajak bukanlah buah yang akan tiba tiba jatuh dan terhimpun. Buah itu kita jaga agar jatuh pas waktunya dan tidak rusak. Artinya disini sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan. Jangan sampai ada anggapan bahwa mekanisme mendaftar sendiri, membayar sendiri, dan melapor sendiri adalah durian jatuh bagi penerimaan. Tidak perlu pengawasan dan upaya lainnya. Kepatuhan sukarela bukan anugerah semata tetapi itu diupayakan.

Seandainya kepatuhan sukarela justru yang menjadi tujuan utama, maka upaya menjaganya melalui sosialisasi, pelayanan, pengawasan harusnya mendapat bobot utama dibanding upaya kepatuhan yang dipaksakan bahkan lebih utama dari penerimaan itu sendiri. Bukan buah yang kita tonjolkan tetapi bagaimana buah itu dipetik.

Hal yang kedua model istilah “extra effort”  yang lebih menekankan pada bagian tertentu dan angka tertentu yang ingin dicapai tanpa kita tahu dengan jelas berapa buah yang kita bisa petik dapat mendistorsi makna dari upaya kerja keras kita. Upaya luar biasa dalam hitungan buah yang dipetik oleh bagian tertentu lebih banyak pada tataran kepatuhan yang dipaksakan. Begitu dukungan data kurang dimiliki sehingga angka pencapaiannya tidak optimal, maka yang kita pasarkan adalah kegagalan yang menimbulkan kegalauan.

Sudah saatnya istilah extra effort ditinjau ulang. Karena hakekatnya semua anggota harus bekerja luar biasa. Untuk mendapatkan buah harus dijaga buahnya, harus dijaga pemetiknya, harus dilayani kebutuhan pemetiknya, dan harus dididik dengan pengetahuan yang baik. Extra effort hanya pada bagian tertentu akan menampakan seolah bagian lain “tidak” atau bukan pekerja yang luar biasa. Semua bagian di DJP adalah bagian penting yang luar biasa harus bekerja.

Boleh jadi “kegagalan” memasarkan nilai institusi, karena institusi sendiri “gagal fokus” dan “gagal faham” mengenai apa yang harus dipasarkan baik kepada pihak internal organisasi maupun kepada pihak luar. Organisasi memang semestinya terus belajar, demikian pula anggota di dalamnya. Bolehkan DJP melabelinya dengan Kinerja upaya sukarela dan upaya paksa.

~aHe~
iluustrasi : http://www.pinterest.com/pin/409123947370255860

Blog Archive