Senin, 17 November 2014

,

Komunikasi Sebuah Jawaban untuk DJP

Dalam film kolosal yang sering disaksikan, ada satu gambaran dimana sang panglima memberikan komando kepada pasukannya yang mungkin berjumlah ribuan. Panglima tersebut memiliki taktik pertempuran sendiri yang mengatur formasi pasukan dan penempatan serta saat suatu pasukan masuk dan bergerak. Pasukan panah terlebih dahulu menyapu mengantarkan ribuan panah kepada pasukan musuh yang nanti akan diikuti pasukan pedang yang bergerak bersamaan.

Panglima pasukan tersebut sudah memberikan rencana penyerangan dan instruksi-instruksi yang harus dipahami pasukannya. Pasukan menjadi siap sedia dengan alur penyerangan yang sudah terencana. Apabila tidak, maka kegagalan dan kekalahan telah menyambut mereka yang tidak siap. Kehebatan data dan kehebatan alat peperangan menjadi tidak berarti tanpa pasukan yang mengikuti dan memahami komandannya.

Saat negara gagal memenuhi hak-hak warga negara karena minimnya anggaran dan semakin bertumpuk hutang, maka telunjuk wajar diarahkan pada peran sentral pengumpul dana bagi pembiayaan pembangunan. Masyarakat sangat wajar mempertanyakan peran DJP selaku institusi pengumpul pajak dengan peran yang sangat besar dalam komposisi APBN.

Banyak faktor yang menyebabkan DJP selalu gagal dalam bertahun-tahun mencapai target yang diamanahkan. Mungkin beribu alasan dan argumen bisa dikemukakan, karena beratnya tugas dan banyaknya faktor yang mempengaruhi. Namun yang perlu disadari oleh DJP hendaknya kita mulai berfikir penyebab kegagalan dari dalam dan tidak lantas menunjuk hidung pihak lain bahkan mencari kambing yang hitam.

Banyak upaya telah dilakukan DJP antara lain meminta tambahan SDM yang dirasa kurang, memperkuat basis data yang ada dengan dukungan undang-undang dari institusi lain, memberikan pelayanan prima dan sosialisasi yang lebih gencar kepada Wajib Pajak.

Bercermin dari kisah pertempuran kolosal, maka boleh jadi kegagalan DJP lebih karena kekeliruan strategi atau strategi yang tidak tersampaikan dan salah dimengerti pasukannya. Intinya adalah adanya kegagalan komunikasi. Pasukan asik bertempur dan berjuang dengan caranya masing-masing.

Selama ini komunikasi “belum” dianggap penting dalam tubuh DJP. Banyaknya rumor-rumor dalam organisasi menunjukan ada yang salah dalam manajemen informasi. Cepatnya pemberitahuan dan informasi serta peraturan didalamnya melalui peran jaringan internet intranet tidak dibarengi kecepatan panglima panglimanya menyampaikan sampai ke level pasukan.

Semua pegawai mengartikan masing-masing karena instruksi,arahan tidak jelas tersampaikan maksud dan tujuannya. Bentangan wilayah DJP dari sabang sampai merauke menjadi tantangan tersendiri bagi DJP untuk bisa memberikan informasi yang jelas. Saluran komunikasi dari level pusat kanwil dan instansi vertikal di bawah tersendat ibarat aliran air yang tergenang dalam pipa pipa sempit jalur yang seharusnya mengalir.

Peran komunikasi internal dan eksternal yang belum dianggap “penting” oleh DJP dapat dibuktikan dari kurangnya edukasi bagi pihak pihak yang terlibat dalam saluran komunikasi. Pegawai hanya dilatih dalam tataran menghitung semata dan kurang mendapat pelatihan yang cukup mengenai strategi penyampaian komunikasi. Maka, ibarat permainan pesan berantai yang gagal dari hulu ke hilir karena tidak jelasnya strategi memenangkan permainan.

Bentuk komunikasi internal dalm bentuk internalisasi baru sebatas seremonial belaka yang belum menyentuh aspek nilai-nilai apalagi menjadi asumsi dasar yang menjadi dasar pegawai bertindak. Budaya organisasi baru dipahami sekedar “artefak” semata dan diperparah dengan model kepemimpinan yang belum menjadi tauladan pada anak buahnya.

Penyampaian informasi mengenai ketentuan lebih ditekankan pada arahan satu arah dan kurang membuka ruang-ruang diskusi. Model pelatihan dengan keterwakilan belum sepenuhnya efektif karena tidak adanya kontrol yang jelas atas maksud pesan berantai karena pelatihan terhenti sebatas peserta semata.

Komunikasi internal yang terhambat akan berdampak pada komunikasi eksternal. Jangan harap wajib pajak mengerti suatu ketentuan disaat pegawai sendiri sibuk menafsirkan ketentuan masing-masing.

Belum ada evaluasi terhadap wakil-wakil yang selama ini mengikuti kegiatan. Pimpinan kurang mengevaluasi karena sibuk dengan strategi yang ingin dia bangun sendiri dan abai pada pandangan bawahan yang mungkin masih berpikir takut pada pimpinan atau takut dianggap tidak cakap.

Lebih parah lagi model penilaian yang lebih dominan dibobot pimpinan. Seharusnya ada evaluasi terhadap pimpinan yang menilai mengenai kelayakan penilai. Ibarat wasit yang menilai pertandingan tanpa kemampuan yang cukup sebagai wasit, jangan harap pertandingan akan enak dipandang.

Sorotan berikutnya adalah komunikasi antara lini pasukan. Ibarat pasukan pemanah dan pasukan pedang. Ada gap komunikasi antara lini yang berhubungan dengan Wajib Pajak dengan lini pendukungnya. Pegawai yang berhubungan dengan Wajib Pajak acap berbeda pendapat dan kepentingan dengan pemegang anggaran dan pasukan. Pasukan satu menganggap dialah yang kekurangan pasukan demikian pula pasukan lainnya. Dukungan keuangan dan personil jelas akan menentukan irama pergerakan organisasi.

Sudah saatnya kita tidak menunjuk kegagalan pada pihak lain tapi pada pihak kita sendiri masing-masing. Buang semua ego dan mari kita bangun komunikasi yang lebih baik. Tidak ada pimpinan atau anggota yang hebat sendirian.

Tidak ada manusia setengah dewa yang bisa bekerja sendiri, karena kita hidup dalam organisasi dunia dan bukan organisasi kayangan.
~aHe~ 


illustrasi :http://2.bp.blogspot.com/_aG9FGPfzr5c/S-OdUdzfe0I/AAAAAAAAAEQ/aYhUFU0Z0kw/s1600/101608-0357-teoriorgani13.png



Blog Archive