Kamis, 13 November 2014

,

Lelang Jabatan DJP 1 dan “Krisis” Kepemimpinan

Suatu fenomena menarik menjelang regenerasi kepemimpinan di institusi DJP. Institusi pengumpul penerimaan negara dengan kontribusi terbesar dalam pos penerimaan APBN. Penerimaan Pajak  adalah modal ekonomi utama mewujudkan cita-cita  bernegara sebagaimana diamanatkan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah sekarang di era kepemimpinan Presiden Jokowi  menyelenggarakan lelang jabatan antara lain  jabatan Direktur Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak , suatu jabatan yang boleh dibilang “seksi” yang enak dipergunjingkan namun berat rasanya dilaksanakan.

Konsekwensi kegagalan pencapaian penerimaan pajak akan  berakibat langsung pada kemampuan negara merealisasikan progran atau  janji-janji politik  sang Presiden. Mungkin inilah yang menjadi pertimbangan pemilihan orang nomor satu di direktorat ini dilakukan melalui mekanisme lelang.

Dalam pemberitaan saat ini seolah ada pergeseran isu dari isu penguatan kelembagaan menjadi terpusat pada sosok siapa pemimpinnya DJP kemudian. Kelembagaan memang erat kaitannya dengan kepemimpinan. Tidak bisa kita pisahkan bahwa kekuatan suatu institusi dimulai dari kiprah pemimpinnya.

Pemimpin memang memegang peranan yang sentral karena pemimpinlah  yang memutuskan pilihan apa yang akan diambil untuk menciptakan kinerja organisasi. Bagaimanapun  bawahan hanya mengusulkan, ketokan palu putusan tetap ada di pemimpinnya. Palu hanya simbol dari kewenangan, namun ketokannya berarti suatu putusan pilihan telah ditetapkan. Suatu aturan, suatu langkah telah digariskan dan itu tentu harus dijalankan bawahannya.

Terkait dengan model lelang jabatan,suatu model kebijakan tentu akan memunculkan pro dan kontra, karena kepala tiap orang berbeda isinya. Gagasan tentu akan mendapat penerimaan dan penolakan, walaupun  bentuknya  hanya sebatas  simbol “like”  atau “dislike”sekalipun.

Fenomena lelang jabatan mempunyai banyak sisi. Satu sisi akan memberikan kemungkinan seluas-luasnya munculnya kepemimpinan baru yang berani membuat terobosan, dan memunculkan ide-ide baru yang mungkin belum pernah ada karena belengu sistem jenjang karier yang telah terbentuk.  Sisi kedua bahwa fenomena lelang jabatan bisa dipahami sebagai bentuk  “ketidakpercayaan”  pada pada regenerasi kepemimpinan di internal DJP sendiri sehingga harus melalui tahapan penilaian pihak lain di luar institusi DJP.

Tahapan kepemimpinan di lingkungan DJP selama ini mungkin dirasa masih belum cukup memunculkan satu calon yang akan diyakini bisa memberikan kinerja terbaiknya di tengah harapan sang Presiden yang segera ingin mewujudkan cita-cita politiknya yang sudah tentu perlu didukung dengan kondisi keuangan negara yang cukup.

Tugas pemimpin DJP memang sangat berat, karena institusi dia dibenci sekaligus dirindukan masyarakat. Ada kontradiksi antara tujuan kemakmuran yang ingin dicapai dengan peralihan kekayaan individu dalam hal ini warga negara kepada negara. Masyarakat menginginkan negara maju, namun dengan kontribusi sekecil-kecilnya dan “selalu” memandang orang dalam hal berkontribusi. Muncul suatu budaya membandingkan tatkala akan berkontribusi, sehingga bukan aturan yang jadi pedoman tetapi bagaimana orang lain bersikap, dan itu yang akan dicontoh dan ditiru.

Seandainya ada kepercayaan pada sistem regenerasi kepemimpinan yang ada dan telah menunjukan kinerja yang nyata, maka pola pola lelang sebenarnya dapat dipertanyakan. Namun demikian di tengah sorotan kinerja, maka pilihan lelang tentu menjadi tantangan tersendiri. Tinggal pertanyaannya pola lelang seperti apa yang akan dimunculkan. Apakah sekedar pencitraan semata atau betul-betul dimaksudkan untuk membangun kepemimpinan yang kokoh yang akan memperkuat kelembagaan DJP saat ini dan di masa yang akan datang.

Lelang jabatan mungkin bisa dipahami sebagai sebuah situasi  “krisis” kepemimpinan. Namun demikian krisis dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang teruji. Ibarat penderitaan yang melahirkan kekuatan, maka itulah yang sebenarnya diharapkan. Tetapi sehebat apapun pimpinan DJP, kinerjanya akan sangat dipengaruhi oleh dukungan pegawainya dan terutama dukungan masyarakat Wajib Pajak. Pilihan model telah diambil, mari kita awasi prosesnya agar proses tersebut berjalan dan kita dukung kepemimpinan yang lebih baik. Senja kala DJP adalah senja kala Bangsa.
~aHe~ 


    

Blog Archive