Jumat, 14 November 2014

,

Membangun Kepatuhan Sukarela pajak dan Fenomena “Mengemis Kasih”

Dalam suatu forum diskusi maupun obrolan seputar institusi Pajak kadang muncul pertanyaan yang menggelitik. Pertanyaan itu merupakan suatu hal yang wajar dipertanyakan. Ibarat bobotoh atau pecinta sepakbola yang mempertanyakan kinerja suatu klub sepak bola, dengan berbagai macam pandangan,komentar bahkan hujatan, atas pencapaian kinerja yang mungkin belum sesuai seperti yang diharapkan.

Satu kata sering saya dengar “best practice” negara lain, daerah lain atau apapun yang intinya membandingkan kinerja dengan pihak lain. Entah membandingkan cara atau pencapaian yang telah dicapai. Sebagai contoh pertanyaan tentang kinerja penerimaan, tax ratio, dan sebagainya yang pada dasarnya menanyakan kinerja dan upaya apa yang telah diperbuat. Ketika suatu hasil dicapai, jarang ada pertanyaan apa modal untuk mencapainya dan bagaimana “best practice modal nya.

“Seolah” semua bicara hasil tanpa mau mendengar proses apalagi modal apa yang dimiliki. Hasil usaha tentu harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana baik infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia sebagai aset utama. Jangan harap ada pemain-pemain bola yang hebat kalau manajemen dan dana yang ada tidak mendukung iklim kompetisi yang baik. Dengan demikian bicara penerimaan pajak tentu harus dibicarakan pula dukungan infrastruktur dan dana yang digunakan untuk membangun infrastruktur tersebut. Kadang argumentasi dan pandangan orang tidak adil melihat sesuatu dan hanya berfokus pada pencapaian semata.

Dalam tataran teoritis kinerja penerimaan akan sangat proporsional dengan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dapat dilihat minimal pada kepatuhan formal maupun kepatuhan material yang lebih sulit untuk kita ukur. Upaya membangun kepatuhan dapat ditekankan pada aspek kepatuhan yang dipaksakan (enforced compliance) maupun kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Dua strategi yang harus dibangun oleh institusi pajak dimana dalam prakteknya mana yang lebih didahulukan atau diprioritaskan sering menjadi diskusi yang  berkepanjangan.

Karakteristik pajak yang dapat dipaksakan dengan dasar amanat undang-undang tentu akan mendapat respon perlawanan, karena bagaimanapun pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Istilah perencanaan pajak atau penghindaran bahkan penggelapan pajak tentu ada motif yang melatarbelakanginya. Entah motif ekonomi atau motif sosial dari Wajib Pajak.

 Unsur memaksa dapat lebih kita lihat begitu tindakan penyampaian surat paksa dalm proses penagihan dijalankan. Eksekusi bahkan bisa bermuara pada penyitaan dan pemblokiran rekening Wajib Pajak. Selain itu dalam hal terdapat indikasi pidana upaya membangun kepatuhan bisa berujung pada denda, kurungan bahkan penjara. Inilah yang dikenal dengan enforced compliance atau kepatuhan yang dipaksakan.

Secara hukum dimungkinkan Wajib Pajak untuk mengajukan upaya hukum keberatan, banding, gugatan ataupun peninjaun kembali. Bahkan pasal pasal hukum bisa melebar pada perbuatan yang tidak menyenangkan oleh aparat hingga muncul istilah kriminalisasi kebijakan. Hal yang lain yang lebih memperparah dan memperkeruh adalah diskusi hukum dan pandangan hukum yang beragam. Coba kumpulkan ahli hukum semisal Jakarta Lawyer Club, pendapat pasti beragam termasuk di mahkamah konstitusi sekalipun dengan fenomena berpendapat berbeda (disenting opinion) atau dalam bahasa plesetan sepakat untuk tidak bersepakat.

Hal yang sering mengemuka di pengadilan adalah ketersediaan dan kecukupan bukti-bukti sebagai dasar argumen. Maka jangan kaget pihak Institusi DJP bisa saja kalah argumen semata atau bisa kalah karena kekurangan data pendukung sebagai dalil pembelaan.

Negara tidak boleh abai dengan keadilan, namun keadilan jangan hanya dipandang dari sisi Wajib Pajak semata tetapi juga menyangkut petugas pajak bahkan sampai level negara yang sebenarnya membutuhkan penerimaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran.
 

Hal yang sering terjadi ada suatu unsur subjektifitas dalam putusan dan pemberitaan seperti kasus-kasus permasalahan hukum yang berbeda perlakuan saat unsur subjek lebih mengemuka dibanding unsur objek. Semisal kasus pejalan kaki dan pengendara di jalan.


Dalam situasi demikian, dengan dasar argumen di atas maka pilihan membangun kepatuhan sukarela menjadi suatu alternatif pilihan ditengah perlawanan Wajib Pajak dan minimnya perlindungan terhadap aparatur pajak.


Minimnya data juga ikut memberi andil keragu-raguan aparat pajak membuat putusan apalagi putusan yang bisa berdampak minimal perlawanan hukum dan lebih berat lagi perlawanan yang dibalut unsur ancaman bahkan sampai dengan penghilangan nyawa sekalipun.


Bayangan film “Al Capone” yang berisi liku liku seorang penyidik pajak yang ingin membuktikan kesalahan mendapat perlawanan yang luar biasa bahkan sampai pengorbanan nyawa. Situasi memang berbeda tetapi yang berbeda hanya waktu dan medianya, tapi spirit perlawanannya mungkin “bisa” dikatakan sama.


Upaya membangun kepatuhan sukarela bisa dilakukan melalui berbagai cara dari mulai sosialisasi sampai pemberian pelayanan prima. Walaupun kadang lucu membandingkan pelayanan prima bank dengan institusi pajak dalam hal bentuk pelayanan karena kharakteristik obyek yang berbeda. Ibarat senyum saat sosialisasi kredit dan murung begitu sosialisasi pajak.


Sebagai sebuah strategi, pilihan  membangun kepatuhan sukarela telah digunakan oleh institusi pajak. Fasilitas kantor yang memberi kenyamanan tamu, sosialisasi, layanan kring pajak 500200 maupun bentuk layanan lainnya yang telah mendapat pengakuan dan penghargaan pihak luar membuktikan kinerja pelayanan yang sudah cukup “optimal” diberikan.


Ketika upaya pelayanan telah dioptimalkan, sosialisasi terus menerus dilakukan, namun target penerimaan pajak masih dirasa belum optimal, maka pertanyaan sangat layak dilayangkan. Apakah strategi tersebut cocok dengan kondisi Wajib Pajak dan institusi pajak sekarang.


Ibarat orang tua yang mendiskusikan dan beradu argumen apakah modelnya harus keras atau lembut dalam mendidik anak dalam tataran diskusi sederhana sederhana, diskusi perpajakan  pasti lebih rumit. Masih banyaknya penumpang-penumpang gelap yang ingin menikmati tanpa berkontribusi itulah tantangannya. Begitu hal seperti ini dibiarkan dan upaya penegakan hukum sulit dijalankan maka jangan harap penerimaan dapat dicapai optimal. Ibarat nila setitik maka rusak susu sebelangga.


Upaya penegakan hukum memang berat dan beresiko. Hal yang wajar aparatur pajak mungkin akan lebih nyaman bersosialisasi dan melayani namun takut memberikan penalti. Belum lagi dukungan dari sistem yang ada tidak memungkinkan leluasa bergerak.  Manajemen Sumber Daya Manusia atau disingkat MSDM akan dimaknai aparatur dengan Manajemen Selamatkan Diri Masing-masing. Inilah yang sebenarnya dikahawatirkan.

Upaya membangun kepatuhan sukarela ditengah masyarakat yang “abai” dengan kewajiban perpajakannya satu sisi bisa diibaratkan strategi “mengemis kasih”. Memohon iba seperti layaknya iklan kepahlawanan yang meminta-minta pengertian. Padahal kewenangan begitu besar, tapi upaya yang ada harus terpaksa mengedepankan himbauan ajakan dan apapun namanya. Ibarat negara yang harus banyak berkompromi dengan negara lain karena keterbatasannya, sehingga acap kali “dianggap” menjual harga diri dan kedaulatannya.

Semboyan untuk damai maka bersiaplah untuk berperang bisa dimaknai sebagai kekuatan posisi yang akan menentukan prestasi. Negara memang tidak berperang dengan warganya, negara harus melindungi warganya, tetapi negara juga harus berupaya keras melindungi hak-haknya untuk dapat berdiri kokoh sebagai suatu negara. Sudah saatnya institusi DJP menjadi institusi yang disegani bukan ditakuti  dengan segala kelebihan prasarana didalamnya.

Menjadikan institusi DJP sebagai “pengemis kasih” akan mengkerdilkan peran negara. Semua akan menanggung akibatnya. Begitu negara tidak memiliki dana yang cukup, baru wacana kenaikan BBM saja sudah menjadi tantangan berat pemerintahan sekarang. Seolah berulang dulu sekarang dan mungkin nanti. Intinya dana yang harus cukup dan ada keadilan masyarakat. Pajak lebih memberikan alternatif keadilan bagi semua orang dan memberi kecukupan anggaran.

 Ambil dari yang lebih untuk dibagikan, karena dengan itu semua akan sejahtera dan ketimpangan bisa pelan-pelan dihilangkan. Jadikan institusi DJP sebagai institusi yang mensejahterakan bersama dan mengurangi tumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang.


~aHe~ 

Blog Archive