Kamis, 15 Januari 2015

,

DJP diantara Realitas “Mata” dan catatan “Kertas


Permainan yang digagas oleh Teman-teman panitia ICV Kanwil DJP Papua Maluku  yakni permainan ember bocor sangat menggelitik dan inspiratif. Tim diberi tugas mengisi air dalam kedalam ember yang sudah di lubangi pada beberapa bagian. Tim harus dapat mengisi air sampai penuh dan ditandai dengan keluarnya bola pingpong yang ada dalam ember. Suatu pesan syarat makna dari sebuah permainan sederhana.

Permainan tersebut mengisyaratkan ada kesadaran bahwa ada risiko kebocoran dalam upaya mengumpulkan penerimaan negara. Selanjutnya perlu ada upaya ekstra tidak hanya mengumpulkan penerimaan, tetapi bagaimana mencegah kebocoran yang menyebabkan upaya yang dilakukan dapat berakhir sia-sia.  Integritas, profesionalitas dan sinergi menjadi nilai utama yang harus ada dalam diri semua aparatur yang memegang amanah yang maha berat.

Mengumpulkan penerimaan negara melalui pajak memang tidak sederhana seperti permainan ember di atas. Bentuk dan media bisa berbeda, tapi ada yang perlu difahami bahwa hakekat nya sebenarnya sama. Bukti mungkin susah dicari namun sebenarnya semua bisa merasakannya.

Fenomena Bu Susi memerangi kasus pencurian ikan di wilayah NKRI menunjukan ada kesadaran beliau bahwa potensi penerimaan ada, bahkan banyak yang hilang. Ada sisi kebocoran. Permasalahan yang harus difahami termasuk oleh orang-orang yang selama ini cenderung nyinyir, ketika ada calon presiden yang mengemukakannya dalam diskusi menjelang pilpres .

Pemerintah “seolah” seperti tim yang gagal mengisi air dalam ember yang bocor. Penyebabnya mungkin karena kurangnya kesadaran bahwa ada kebocoran dalam ember, atau tidak ada upaya serius menutup ember yang bocor, bahkan  jangan jangan memang ada yang sengaja membuat ember tersebut bocor untuk kepentingannya. Kegagalan juga bisa diakibatkan kurangnya upaya atau gagalnya upaya mengisi air kedalam ember.

Tantangan yang dihadapi DJP sebenarnya lebih pada ada permasalahan pada sisi dunia realitas versus catatan kertas. Bagaimanapun perhitungan pajak tidak dapat menyandarkan pada pandangan semata. Ibarat luasnya wilayah laut dengan potensi ikan yang sangat luar biasa dalam pandangan mata, belum dapat dihitung potensi pajaknya karena belum ada catatan kertas sebagai dokumennya.

Pada tataran Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang lebih banyak berhubungan dengan Wajib Pajak kecil dan menengah, Aparatur pajak dihadapkan pada Wajib Pajak yang tidak memahami bahkan melaksanakan pencatatan. Lebih jauh lagi apabila ketentuan pembukuan yang dilaksanakan sesuai prinsip akuntansi diberlakukan dengan ketat terhadap Wajib Pajak tersebut, mereka akan banyak kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pencatatan sederhana sekalipun jarang dilakukan, karena orientasi bisnisnya kebanyakan  jangka pendek. Terlebih lagi budaya mencatat sangat kurang dan hanya mengandalkan ingatan semata.

Terhadap Wajib Pajak yang belum membuat pencatatan dengan benar, DJP perlu melakukan edukasi tata cara menyusun pencatatan/pembukuan yang baik disamping ketentuan peraturan perpajakan. Selain itu secara bertahap, penegakan aturan atas Wajib Pajak yang tidak melakukan pencatatan/pembukuan dengan benar harus dijalankan baik dari sisi sanksi administrasi maupun pidana. Upaya yang dapat dilakukan dengan menggabungkan upaya sukarela dan upaya paksa.

Untuk kantor pajak yang sifatnya “khusus” seperti Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Madya , Migas, Perusahaan  Masuk Bursa, Penanaman Modal Asing, Badan dan Orang Asing, kendala yang dihadapi makin komplek karena karena umumnya transaksi Wajib Pajaknya sangat luas, lintas negara dan melibatkan dunia nyata dan dunia maya. Dalam pusaran kecanggihan teknologi, maka dunia dengan transaksinya seolah datar dan tanpa batas.

Permasalahan utamanya tentunya berpusat pada subjek pajak, objek pajak, tarif dan dasar pengenaan pajak serta dan mekanisme pengenaan pajak . Untuk menentukan Bentuk Usaha Tetap saja saya yakin DJP akan mengalami kendala karena pergerakan orang dan transaksi sangat cepat, masif dengan teknologi yang mungkin tidak bisa diimbangi.

Untuk mengawasi pergerakan orang saja DJP sulit, apalagi mengawasi pergerakan transaksi baik aliran uang maupun aliran barang. Belum lagi dunia saat ini dipenuhi oleh transaksi atas barang yang tidak berwujud terutama terkait adanya Hak atas Kekayaan Intelektual.
Tantangan lainnya  negara kehilangan hak memajaki transaksi yang jelas bersumber dari negara indonesia baik orang maupun barangnya tetapi karena aliran uang yang boleh jadi melintasi batas wilayah kita kehilangan hak pemajakan didepan mata, “ibarat menohok mata yang sedang melotot”.

Selain itu, karena rezim perpajakan indonesia lebih menekankan pada sistem self assesment, maka sudah seharusnya Wajib Pajak menyampaikan pembukuan yang komprehensif yang tidak semata-mata mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku umum  tetapi harus diatur ketentuan khusus karena pajak mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan laporan keuangan pada umumnya terutama terkait dengan perhitungan pajak dengan kecukupan bukti.  Saatnya setiap transaksi dalam laporan keuangan harus bisa dikenali motif transaksinya karena motif yang dilakukan boleh jadi motif bisnis yang bertujuan mengecilkan pembayaran pajak .

Apabila rezim kerahasian bank dan kerahasian konsumen dipertahankan, maka upaya menambah pundi pundi negara yang sangat diperlukan bagi kelangsungan pembangunan akan berjalan terseok-seok ,jalan di tempat, ataupun “ maju mundur dan tidak cantik”.
Pemenuhan hak-hak individu warga negara memang penting, namun hak-hak negara harus didahulukan. Bukannya kita selalu mendengar bahwa kepentingan bangsa dan negara telah disepakati diatas kepentingan pribadi atau golongan. Atau jangan-jangan pesan itu sudah kuno dan sudah pada tempatnya lagi. Oleh karena itu rezim kerahasian bank dan kerahasian konsumen untuk kepentingan perpajakan harus dihilangkan.

Point berikutnya adalah kerjasama.  usulan untuk memperkuat kerjasama dengan pihak luar negeri harus dapat dipahami sebagai kerjasama yang saling menguntungkan. Bukannya kerjasama yang baik dibangun oleh kesetaraan pengetahuan, kesetaraan sumber daya manusia, dan kesetaraan dukungan data. Akhirnya muara permasalah kembali pada hambatan kerahasian data.

Jangan harap DJP akan membangun kerjasama yang baik kalau kita terlalu lemah untuk bisa bekerjasama. Sekali lagi kita bicara kerjasama bukan mengemis dan meminta-minta.   Karena kita menginginkan sebagai negara yang bermartabat, maka penuhilah hak dan kewajiban bernegara yakni membayar pajak.

Jadi tidak ada alasan lagi rezim kerahasian, kecuali kalau memang negara sengaja dilemahkan dengan melemahkan institusi pengumpul penerimaannya. Tidak ada lagi kerjasama  negara dengan negara lain, yang ada negara kita menjadi negara peminta-minta yang kehilangan martabat dan harga dirinya karena hanya bisa meminta tanpa bisa bertukar  data.

~aHe~