Rabu, 21 Oktober 2015

,

Pil Pahit Tax Amnesty



Saat ini berkembang wacana tentang pengampunan pajak sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak sekaligus meningkatkan tax ratio. Usulan tentang kebijakan pengampunan dengan “label tax amnesty” bisa menimbulkan pro dan kontra. Sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru, wacana ini boleh jadi akan menjadi “pil pahit” yang dengan terpaksa harus diambil.
Tax amnesty dapat dipandang sebagai pil pahit yang dianggap melukai rasa keadilan terhadap Wajib Pajak yang selama ini telah melakukan pembayaran pajak dengan jujur. Kondisi ini akan menimbulkan kecemburuan meskipun akan timbul pertanyaan siapa pihak Wajib Pajak yang telah dianggap jujur sehingga rasa keadilannya akan terlukai. Efek negatif yang harus diantisipasi adalah jangan sampai ada pihak-pihak yang menunda pembayaran pajak dengan harapan akan ada ampunan-ampunan lainnya. Hal ini jelas akan melemahkan kepatuhan Wajib Pajak karena berharap terus mendapat ampunan.
Sebagai kebijakan yang boleh dianggap pil pahit, sudah tentu kebijakan ini diharapkan mengobati kondisi tax ratio kita yang masih dianggap “sakit”. Masyarakat diharapkan berbondong-bondong memanfaatkan pengampunan ini tanpa ada rasa waswas dan takut terhadap tuntutan pengusutan atas harta yang dimiliki yang bersumber dari penghasilan yang belum dilaporkan pajaknya. Selain itu pengampunan pajak diharapkan mendorong raptriasi modal yang disimpan di negara lain yang akan mendorong investasi dalam negeri. Terkait dengan target penerimaan, diharapkan dalam jangka pendek taget penerimaan dapat dicapai dan dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela serta adanya kenaikan tax ratio .
Niat bagus mengobati penyakit harus memperhatikan dosis yang mengatur ketentuan jangka waktu dan untuk jenis pajak apa saja  pengampunan diberikan. Hal lain yang akan menjadi pertimbangan adalah akibat hukum lain terhadap wajib pajak yang mengakui kesalahannya berupa pelanggaran atas pidana lain di luar pidana pajak.
Untuk menunjang keberhasilan program pengampunan, ada beberapa syarat dan ketentuan yang semesti diperhatikan. Negara dalam hal ini diwakili DJP harus mendapat kewenangan penuh untuk dapat mengakses data-data Wajib Pajak termasuk data-data perbankan serta memperkuat alat-alat yang dapat digunakan DJP dalam melakukan deteksi dini risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak. Kesadaran dapat timbul dan terjaga karena adanya perasaan bahwa semua kegiatan ekonomi dapat diawasi meskipun telah melewati lintas batas negara. Selain itu Hubungan kerjasama pertukaran data dengan negara lain harus terjalin dengan baik untuk menghindari atau mengurangi sengketa pajak dengan negara lain.
Kilometer (KM) 0 (nol) berupa pengampunan pajak harus dimulai dengan saling percaya dan penuh itikad baik membangun kesadaran bersama. Aparatur pemerintah khusunya DJP harus terus didorong ke arah yang lebih baik, jujur dan memegang amanah sesuai amanah yang dibebankan serta dipercaya masyarakat. Wajib Pajak diharapkan jujur untuk melaksanakan ketentuan perpajakannya dengan benar. Namun demikian, upaya rekonsiliasi ini tidak hanya melibatkan pembayar pajak dan DJP semata. Semua pihak, institusi, lembaga, asosiasi dan pihak-pihak lainnya semua harus terlibat . Pajak milik bersama untuk bersama bahagia dalam negara yang aman dan sentosa.
Kita tunggu undang-undang Pengampunan Pajak. Semoga menjadi pil yang walaupun pahit tapi dapat menyembuhkan. Karena sejatinya kemudaratan akan lebih besar apabila pembangunan tidak dapat dijalankan hanya karena negara tidak punya uang dan terpaksa terus meminjam.