Senin, 28 Maret 2016

Benarkah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Rendah?

Sepertinya bukan baru baru ini kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dipertanyakan. Pernyataan Menteri Keuangan di berita online yang menyoroti kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang rendah layak untuk dipertanyakan.

Tulisan ini tidak bermaksud menjelaskan karena penulis tidak memiliki data yang lengkap. Ibarat serpihan puzzle terlalu banyak serpihan yang tidak ada dan mustahil mewujudkan gambaran utuh sebuah gambar yang ingin dirangkai.

Tulisan ini hanyalah bentuk pertanyaan dari seseorang yang tidak ahli tetapi hanya wujud kepedulian semata dan rasa kepo penulis tentang fenomena yang sedang hangat didiskusikan.
Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh orang pribadi terutama pembayaran pajak bisa dilakukan melalui perhitungan mengenai berapa jumlah pajak yang terutang dan mesti dibayarkan.
Jumlah pajak terutang belum tentu itu yang harus dibayarkan. Sistem perpajakan indonesia mengenal istilah potongan pungutan. Dengan asumsi pegawai satu pemberi kerja dan tanpa penghasilan lain maka laporan.pajak saya akan nihil.

Mungkin orang awam akan menilai seseorang tidak bayar pajak karena status laporan SPTnya nihil. Dalam catatan pembayaran pajak MPN, nilai pembayaran pajak Wajib Pajak orang pribadi tersebut nihil juga karena pembayarannya dilakukan menggunakan NPWP pemberi kerjanya. Seandainya semua orang karyawan maka seolah tidak ada kontribusi pembayaran dari orang pribadi yang bersangkutan.

Saya bukan ahli statistik yang memegang data berapa kontribusi penghasilan karyawan pada ekonomi nasional. Saya juga tidak faham hitungan makro ekonomi yang sering jadi rujukan teman teman yang pintar dibidangnya.

Persoalan kedua adalah banyaknya orang pribadi yang memperoleh penghasilan melalui kepemilikan CV sebagai bentuk usahanya. Berapa jumlah CV yang menikmati gurihnya dana APBN APBD melalui proyek yang dikerjakannya. Pengandaian semua orang pribadi hanya menerima penghasilan dari CV, apa yang terjadi, maka pembayaran pajak orang pribadi yang bersangkutan mesti nihil.
Timbul pertanyaan, bukankah orang pribadi yang bersangkutan memperoleh penghasilan dari kepemilikan CV nya? Benar, hanya masalahnya aturan pajak kita menyatakan bahwa prive atau bagian keuntungan yang diterima oleh pemilik CV itu bukan objek pajak bagi orang pribadi yang bersangkutan. Kembali kita akan menerima laporan SPT orang yang bersangkutan nihil.

Persoalan ketiga adalah sistem pengenaan pajak yang bersifat final. Final artinya penghasilan tersebut sudah tidak perlu dihitung dalam laporan pajak tetapi hanya tersaji dalam lampiran.
Sebagai contoh seseorang yang hanya memiliki penghasilan dari bunga deposito yang telah dipotong final oleh bank, maka laporan pajak orang pribadi yang bersangkutan kembali nihil. Semua pembayaran pajak dia dalam sistem penerimaan pajak kita dilaporkan sebagai pembayaran bank sebagai pemotong pajak.

Berdasarkan contoh sederhana di atas, perhitungan pajak dari kontribusi orang pribadi menjadi tidak mudah apalagi mesti menelusuri berapa penghasilan orang pribadi yang dibayar via pemberi kerja via pemotong pajak atau bersifat final. Berapa orang pribadi yang mendapat prive dari CV nya dan bukan objek pajak.

Seandainya DJP mau menelusuri penghasilan orang pribadi yang diluar mekanisme pemotongan pemungutan, pekerjaan itu tambah sulit. Fenomena usaha orang pribadi yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan mungkin banyak. Belum lagi bicara jenis penghasilan orang pribadi yang ilegal. Seperti benang yang sudah kusut yang susah dicari ujungnya.
Keterbatasan data yang dimiliki, teknologi yang masih kurang, serta dukungan data dari pihak lain yang masih setengah hati memberi mesti sudah menjadi kewajiban menambah beratnya jawaban atas permasalahan perpajakan di Indonesia.

Aspek politis juga menambah beban berat tugas DJP. Wajib Pajak orang pribadi yang berlindung dari kokohnya benteng politik kekuasaan menambah tumpul gigi DJP yang diamanahi beban tinggi.
Kadang persoalan bukan pada berapa luas sawah yang mesti dibajak, tetapi apa alat yang akan digunakan dan berapa orang yang akan mengerjakan. Ditengah keterbatasan data dan sumber daya manusia sepertinya DJP sedang berusaha menjadi sangkuriang dalam legenda Tangkuban Perahu.
Saatnya presiden kita memahami persoalan pemungutan pajak.

Presiden tidak hanya memberikan PR target, tetapi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini presiden juga memberikan dukungan penguatan kelembagaan DJP dengan segala sumber daya yang yang diperlukannya. Jangan bangga pada mereka yang berhasil mengemis hutang tetapi banggalah pada mereka yang bisa membangun kemandirian pembiayaan pembangunan. Model partisipasi orang pribadi bisa jadi dalam bentuk pembayaran sendiri atau melalui pihak lain atau bentuk usaha apapun.

Pemerintah jokowi yang sedang jor joran membangun infrastruktur fisik sudah tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Akankan utang kembali menjadi pilihan kementerian keuangan. Betapa bangsa pengemis kehilangan harga dirinya karena jebakan hutang. Negara kehilangan kewibawaannya karena menjadi bangsa pengemis.
Lebih parahnya beban hutang itu akan diwariskan. Pahlawan meninggalkan warisan kemerdekaan, sementara kita akan meninggalkan beban pada anak cucu kita. Wajar kalau mereka lupa berdoa pada leluhur pemimpinnya,karena dimatanya pemimpin kita saat ini adalah pewaris beban bukan pewaris tabungan.

Blog Archive