Kamis, 10 Maret 2016

Dirjen Pajak Baru Multiple choice vs Essay

Sebagai pengajar, kami sering dipusingkan dengan pilihan soal yang akan diujikan. Banyaknya bab-bab yang harus diujikan serta adanya kendala waktu dalam ujian membuat seorang pengajar harus memilih model soal yang akan diujikan. Apakah model multiple choice atau essay.

Model multiple choice memiliki kelebihan banyaknya soal yang bisa diujikan, tetapi kurang bisa menunjukan pemahaman murid yang mendalam. Model essay sebaliknya. Pemahaman murid bisa lebih dalam tetapi soal yang diujikan lebih sedikit. Waktu jualah yang membatasi sebuah keputusan
.
Dalam sebuah organisasi, penilaian umumnya dibuat dalam model nilai kinerja organisasi (NKO). NKO ini bisa menggunakan model multiple dengan banyak indikator atau model essay dengan indikator yang lebih sederhana.

Untuk model mana yang akan dipilih, pertimbangan atas pilihan yang akan diambil sangat tergantung waktu dan ketersediaan dana dan sumber daya manusia.

DJP saat ini dihadapkan pada harapan yang sangat tinggi pada pencapaian penerimaan. Isu penerimaan sangat sensitif bahkan menjadi alat tekan yang kuat dari pemerintah dan dewan, bahkan bisa menjadi alat menjatuhkan posisi pimpinan di direktorat seksi ini.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, Dirjen Pajak yang baru harus segera mengevaluasi kembali model NKO agar lebih fokus pada penerimaan pajak yang bisa dikumpulkan.

DJP sebaiknya fokus pada tax ratio berupa angka-angka penerimaan. Untuk kepatuhan, fokus kepatuhan lebih difokuskan pada wajib pajak non karyawan dan badan yang menyumbang penerimaan lebih besar dengan jumlah wajib pajak yang lebih sedikit.

Pelaporan pajak karyawan dibuat lebih sederhana dan jangka waktu yang lebih panjang. Model insentif pembebasan sanksi lapor untuk wajib pajak karyawan yang menggunakan media online bisa menjadi pilihan kebijakan.

Terbatasnya sumber daya manusia di DJP menjadi alasan agar pegawai DJP lebih fokus pada pencapaian angka penerimaan dibandingkan kesibukan administrasi pelaporan pajak wajib pajak karyawan.
Idealnya DJP bisa melaksanakan kebijakan yang berorientasi jangka pendek dan jangka panjang. Akan tetapi, sumber daya yang sangat terbatas saat ini harus diarahkan pada point penting penerimaan yang dalam jangka pendek dan segera harus direalisasikan.

Saatnya NKO sebagai arah pimpinan di instansi vertikal ditinjau ulang. Ibarat soal ujian, pimpinan DJP harus segera menentukan pilihan point mana yang akan diprioritaskan.

Sumpah telah diucapkan untuk menanggung amanah sekaligus kepercayaan luar biasa menghimpun penerimaan. Negara akan sangat tergantung DJP dan DJP akan tergantung model kepemimpinan yang akan dijalankan.

Selamat dan salam satu jiwa. YES WE KEN...
catatan : tulisan ini merupakan pendapat pribadi.
Mohon maaf mentor inspirator menulis saya mas Slamet Rianto , saya kegatelan nulis.

Blog Archive