Senin, 28 Maret 2016

Pajak perusahaan PMA? Jari pun ingin bertanya

Sepertinya saya sedang asik mengikuti apa yang Jakarta sedang sampaikan terutama terkait isu perpajakan. Rasanya setiap pernyataan dalam berita yang disajikan wartawan, ibarat es yang menambah rasa haus saya untuk sekedar berkomentar dan ingin mengajukan pertanyaan.

Entah lah karena julukan mas Ardian Candra yang melabeli saya dengan BTA ( Born To Ask ). Maaf teman dulu mungkin kesel jadwal pulang terganggu pertanyaan di ujung waktu perkuliahan.
Satu lagi pernyataan Menteri Keuangan yang saya ingin pahami. Pembayaran pajak oleh perusahaan PMA dalam sekian tahun, kalau saya tidak salah membaca dipertanyakan.

Membaca pengantar buku Transfer Pricing Darussalam sepertinya saya menemukan ilmu baru yang selama kuliah di STAN kurang lebih lima tahun bab bab itu belum kami dapatkan. Sampai saat ini saya sendiri belum paham dan tidak pernah berkecimpung di dalamnya.

Diklat pajak internasional selama seminggu lebih sepertinya masih seperti baru makan bubur dipingir piringan bubur panas yang asik ditiup sembari dicicip sedikit demi sedikit.
Ada dua waktu diklat itu yang saya sedikit tangkap. Pertama masalah klaim negara mana yang berhak memajaki atau mengenakan pajak atas orang pribadi atau badan di luar yang memperoleh penghasilan dari indonesia. Kedua adalah bagaimana berbagi hak pemajakan. Itulah salah satu sebab katanya adanya perjanjian. Sangat sedikit ilmu diraih karena terbatasnya waktu.

Berbicara konteks perusahaan PMA yang perusahaannya didirikan di indonesia, kita sudah bersusah payah, apalagi ingin memajaki penghasilan mereka yang bersumber dari indonesia yang perusahaannya tidak kentara atau kita terpaksa tidak bisa mengenakan pajak karena kungkungan definisi aturan yang boleh dibilang mengikuti kiblat negara negara maju.

DJP memang berhak karena kewenangan UU menghitung kembali penghasilan dan biaya serta hutang dan modal sebagai dasar perhitungan penghasilan dan biaya semestinya . DJP sudah lebih maju mengatur. Saya masih ingat tiga tahun di kampus yang dimiliki oleh kementerian dan belajar khusus pajak belum dikenalkan ilmu itu.

Wajar karena mungkin waktu itu ilmunya belum sampai padahal mungkin masalahnya sudah dari dulu ada. Berapa kira kira potensi kerugian kita karena negara kita belum tahu.
Dari pengantar buku transfer pricing (TP) itulah banyak disajikan kerugian berbagai negara karena persoalan TP. Sayang saya tidak membaca data kerugian republik ini. Entah karena buku yang saya baca terbatas atau emang belum ada penelitian tentang itu.

Sewaktu orang mungkin nyinyir dengan kampanye bocor salah satu kandidat presiden, hati saya membenarkan. Sayang saya tidak punya data dan argumen yang meyakinkan. Tanpa literatur dan dukungan data bicara mungkin dianggap pepesan kosong jualan opini tanpa bukti.
Sepertinya saya salah karena saya bukan ahlinya. Beberapa masalah dalam pemajakan terhadap Wajib Pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan via perusahaan yang berdomisili di dalam negeri, DJP sepertinya akan kesulitan memajaki. Walaupun dalam tanda kutip mungkin dipaksakan akhirnya mungkin kalah dipengadilan.

Permasalahannya adalah ketiadaan bukti yang mencukupi,sulitnya menilai motif transaksi dan transaksi atas harta tidak berwujud yang sulit dinilai kewajaran besarannya. Investor luar hebat bukan saja karena jumlah uangnya tetapi nilai teknologi yang dibawanya.
Teman saya mungkin menjelaskan kaidah dari adaptasi buku luar semisal pasal pasal dari OECD yang saya gagap membacanya. Jangankan memahami membaca saja susah. Kalau memang sudah cukup jelas kaidah itu kenapa banyak sengketa di pengadilan. Ah itu mungkin masalah bukti dan pendapat hakim dipengadilan.

Belum lagi permasalahan aspek di luar pajak. Kebutuhan pemerintah atas investor asing menjadikan daya tawar kita terhadap perusahaan itu tergadaikan. Ibarat orang yang mau galak bertindak kalau perlu mengusir penyewa bangunan yang telat membayar tetapi di satu sisi dirinya butuh uang kontrakan.

Masalah pajak perusahaan asing tidak bisa hanya jadi PR di DJP karena banyak kepentingan di dalamnya bahkan mungkin saya melabelinya kedaulatan.
Masih ingat betapa peperangan juga bisa dimulai dari masalah pungutan. Guru sejarah saya menjelaskannya ketika menceritakan hukum tawan karang dalam sejarah perang di Bali menjadi cerita awal berharganya kedaulatan.

Bicara pajak semestinya bicara juga kedaulatan. Masihkah kita berdaulat. Ah.. Kembali saya tidak punya hak menjawabnya. Biar hanya yang mengerti saja yang menjelaskan. Saya hanya bertanya dan merindukan jawaban.

Ahe.

Blog Archive