Jumat, 22 April 2016

ADA APA DENGAN PENAGIHAN PAJAK?



Dalam beberapa minggu kemarin salah seorang ahli hukum ikut urun rembug berbicara dalam sebuah media online  tentang proses penagihan pajak. Suatu opini yang dibangun dengan asumsi beliau sehingga beberapa teman menyimpulkan yang bersangkutan lupa membaca undang-undang. 

Suatu kejanggalan karena seseorang yang dipandang ahli hukum beropini tanpa melihat ketentuan perundang-undangan yang mengatur penagihan pajak. Ada rangkaian tindakan penagihan yang diatur oleh undang-undang yang terpisah tata caranya bukan dengan  Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tetapi Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Penagihan pajak bukan datang tiba-tiba tetapi karena negara punya hak menagih piutang pajak atau utang pajak masyarakat (Wajib Pajak). 

Dalam suatu ruang kelas, dosen terlihat mengajarkan mengenai teori utang pajak. Menurut ajaran material utang pajak (perikatan pajak) timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi tatbestand (keadaan, peristiwa, perbuatan).Jadi menurut ajaran ini apabila tatbestand itu sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya timbul utang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan. Sebagai contoh Wajib Pajak memasukkan Surat Pemberitahuan SPT, dengan menghitung sendiri, menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang, tanpa menunggu Ditjen Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (Kohir).

Wajib Pajak diberi kesempatan menghitung sendiri pajak yang terutang. Apa yang disampaikan dianggap benar sepanjang belum diuji misalnya melalui pemeriksaan. Dalam pemeriksaan seorang auditor akan menentukan berapa jumlah pajak yang sebenarnya terutang menurut perhitungan auditor dengan membandingkannya dengan hasil perhitungan Wajib Pajak.

Wajib Pajak diberikan kesempatan menanggapi hasil pemeriksaan. Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dianggap setuju dan akhirnya diterbitkan surat keketetapan pajak (SKP). Di sinilah dalam kesempatan perkuliahan dosen menjelaskan ajaran Formal yang mengatakan mengatakan bahwa utang pajak baru timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapaan pajak. Jadi selama belum ada SKP, belum ada utang pajak walaupun tatbestand sudah dipenuhi.

Proses penagihan lahir karena adanya  Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan  dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah ditegor dengan surat teguran akan dilakukan upaya penagihan aktif baik dengan surat paksa,sita, lelang, bahkan pemblokiran, pencegahan dan penyanderaan.

Dalam suatu diskusi dengan ahli perpajakan Bapak Djoned Gunadi guru dan mentor saya di penagihan, ada satu hal yang menurut saya sangat menarik untuk kami diskusikan. Tugas berat selaku juru sita pajak negara (JSPN) adalah menagih utang yang seolah “bukan utang”. Bayangkan seseorang yang tidak mencicipi uang pinjaman, tidak merasa membuat perikatan simpan pinjam, sewa menyewa bahkan mungkin tidak paham angka-angka besaran utang akan kita paksa untuk membayar sesuatu yang mungkin dia tidak pahami sebelumnya. Lebih berat lagi jika utang pajak itu berasal dari pajak yang pada dasarnya bukan beban awal yang bersangkutan. 

Sebagai contoh, seseorang karena ketentuan perundang-undangan perpajakan ditetapkan berutang kepada negara sebesar x rupiah. Angka x adalah angka yang mungkin tidak mereka bayangkan sebelumnya. Angka x bisa berasal dari kewajiban pajak yang memang harus dia bayar sendiri atau pajak yang timbul karena undang-undang menunjuk dia untuk memotong atau memungut pajak kepada pihak lain. Seandainya dia sudah memotong tetapi dia tidak menyetorkannya mungkin dia sudah paham hitungan dan telah mempersiapkan jika suatu saat dilakukan pemeriksaan.

Permasalahan utama muncul jika dia harus menanggung beban pajak yang dia harus bayar karena ia tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pemungutan kepada pihak lainnya. Suatu risiko bawaan seandainya dia tidak memahami ada tugas besar untuk melakukan pemotongan pemungutan pajak kepada pihak lain yang memang belum tentu mudah mereka lakukan.

Ada dilema sewaktu menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) potongan pungutan dibandingkan Pajak Penghasilan biasa yang merupakan beban pajak sendiri. Tugas penagihan memang tidak mudah. Satu sisi ini merupakan tugas negara sekaligus menagih hak negara dalam hal ini hak seluruh rakyat Indonesia untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan beban perasaan saat melakukan suatu tindakan penagihan.

Penagihan Pajak adalah proses akhir eksekusi. Dia ibarat hilir dari hulu kesadaran masyarakat. Agar proses di hilir mudah maka aliran air dari hulu semestinya jernih. Jernih dalam artian Wajib Pajak telah memperoleh pendidikan yang cukup terkait dengan utang pajak yang timbul karena undang-undang yang menentukan mereka berutang. Tugas ini melibatkan penyuluhan yang harus masif dilakukan ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki. 

Menjadi sebuah keniscayaan bahwa seluruh aparat DJP adalah penyuluh. Dia tidak bisa hanya menyandarkan penyuluhan pada petugas yang secara tugas dilabeli penyuluh. Seluruh pegawai pajak harus paham ketentuan dan bisa memberikan edukasi perpajakan minimal dalam lingkup kecil keluarga, kerabat dan teman dan handai taulan. Ini yang harus disadari bersama oleh masing-masing pegawai dalam institusi DJP. Masyarakat yang telah mempunyai kesadaran meskipun dalam pemeriksaan ada tambahan pajak yang harus dibayar, dia relatif akan lebih mudah menerima atau lebih siap menerima dan memahami konsekwensi dari tambahan pajak yang tidak dibayar.  
   
Persoalan kritis kedua adalah proses pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan untuk menelusuri bukti transaksi. Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki bukti seperti bukti biaya atau pengeluaran lain muncul dilema. Secara ketentuan pengeluaran yang tidak disertai bukti memang seharusnya dikoreksi, namun demikian logika pemeriksa mengatakan tidak mungkin suatu usaha tanpa pengeluaran pengorbanan untuk memperoleh laba. Perlu diatur secara tegas supaya tidak terjadi kegamangan auditor untuk menetapkan besarnya persentase biaya yang boleh diakui untuk masing-masing jenis usaha. Prosentase yang secara kelaziman diakui dan dibuat dengan melibatkan kalangan akademisi dan terutama Wajib Pajak sendiri melalui perwakilan asosiasi-asosiasi.

Titik kritis berikutnya dalam proses pemeriksaan adalah permintaan tanggapan. Wajib Pajak yang tidak memahami perhitungan pajak cenderung menghindar. Ia tidak menyadari bahwa ia sendiri telah lalai menggunakan haknya. Ketentuan yang mengatur bahwa tanpa tanggapan berarti persetujuan harus selalu diingatkan. Kedua pihak harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing.
 
Pajak adalah perikatan negara dan masyarakat. Masyarakat tidak boleh memiliki informasi yang tidak simetris. Informasi asimetris terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Umumnya pihak penjual memiliki informasi lebih banyak tentang produk dibandingkan pembeli, meski kondisi sebaliknya mungkin juga terjadi. Antara otoritas pajak dengan masyarakat harus memiliki informasi yang simetris.

Penagihan Pajak memang ujung sebuah kata bernama “pajak”. Pajak yang memiliki ciri bawaan memaksa. Memaksa karena ada kemaslahatan bersama yang sejak awal harus diperjuangkan.

Tugas berat seorang Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dengan kewenangan luar biasa tetapi sarat dengan risiko. Ia datang menantang  risiko berbahaya meski hanya bermodal selembar kertas. 

AHE

  

Blog Archive