Kamis, 14 April 2016

Didiklah masyarakat dengan pemahaman bukan dengan anggapan dan tuduhan!



Kuliah perdana di Jurang Mangu waktu itu cukup mengagetkan saya. Mata pelajaran yang jarang kami dapatkan sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah atas tiba-tiba menjadi sesuatu yang harus kami makan dan telan. Sesuatu yang membuat saya kaget adalah mata kuliah utama yang harus kami pelajari adalah perpajakan. 

Kata pajak dalam bahasa sunda  “Pajeg” seolah mengingatkan momok ketakutan saya atas pajak sepeda, atau “Peneng” dalam bahasa saya sewaktu kecil  berangkat sekolah. Karena tidak ada anggaran buat bayar pajak itu saya dan teman teman menghindari jalan yang kemungkinan dijaga petugas . Belum trauma diminta orang tua mematikan televisi dan radio karena petugas sedang menyasar pajak pemilik radio dan televisi.


Buku pertama perpajakan yang saya baca menyadarkan tentang adanya beban sejarah dari lahirnya kata  pajak. Literatur itu mengatakan “Pajak Tanpa Undang-undang Adalah Perampokan”. Konotasi yang mungkin bisa salah dimaknai apalagi jika hanya tulisan awal dan akhir yang teringat, Pajak dan Perampok.
Ketika ada orang-orang termasuk yang mengaku bergelar akademisi mungkin lebih melihat petugas pajak sebagai perampok, penerima suap agar tidak dirampok , jangan-jangan trauma seperti yang saya alami lebih teringat dalam memorinya daripada bacaan ilmiah yang selama ini berusaha dipelajarinya.  Jangan-jangan seperti halnya dengan jargon di atas bagian tengahnya lupa terbaca dan hanya pajak dan rampok saja yang terus diingatnya.


Pajak memang membawa beban sejarah seiring sejarah manusia. Kekuasaan absolut raja atas rakyatnya melalui pemungutan upeti, pajak atau apapun namanya untuk membiayai kekuasaanya ditanggapi berbeda oleh  masyarakatnya. Ketika raja adil dengan uang yang dikumpulkan, dan berusaha mensejahterakan rakyatnya, masyarakat bisa menerima dan memujanya. Ketika raja atau kaisar berlaku sewenang-wenang, rakyat akan marah dan memberontak, dan pajak bisa menjadi alasan utama masyarakat melakukan pemberontakan.


Pajak lahir seiring dengan sejarah perkembangan manusia selaku mahluk sosial. Dia membutuhkan bantuan orang lain. Pedagang membutuhkan pengawalan dari mereka yang ahli bermain senjata dan pertahanan. Raja atau kaisar sebagai figur yang memiliki kemampuan dan keahlian luar biasa diangkat sebagai pimpinan. Seiring kepercayaan pada raja atau kaisar kepemimpinan pun jatuh kepada keturunannya meski mungkin tidak memiliki kemampuan sebagaimana pendahulunya.

Untuk membiayai keperluan kekuasaannya raja meminta upeti berupa harta kepada yang kaya atau menikmati manfaat atas tanah yang dimiliki kerajaan semacam sewa termasuk dukungan tenaga seperti rodi kepada masyarakat yang tidak punya.

Seiring dengan perkembangan sejarah manusia, timbullah istilah baru berbentuk negara. Agar pemimpin tidak sewenang-wenang, maka dia harus dipilih secara demokratis oleh rakyatnya. Dasar pemungutan pajak untuk membiayai keperluan negara tidak semena-mena diatur pemimpinnya tetapi disetujui oleh rakyat melalui undang-undang. Undang-undang dasar jelas mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. 

Pajak lahir seiring dengan berdirinya negara. Pemikiran pemikiran yang masih memperdebatkan pajak sama artinya masih memperdebatkan bentuk negara itu sendiri yang telah disepakati bersama seluruh elemen bangsa. Rezim perpajakan suatu negara akan dipengaruhi oleh bagaimana tata kelola negaranya.  Oleh karena itu berbicara pajak termasuk lembaganya pada dasarnya adalah membicarakan salahsatu elemen dalam bernegara.

Karena pajak bersifat memaksa maka pengenaan pajak baik subyek, obyek, tarif, dasar pengenaan bahkan ketentuan dalam menjalankannya diatur dengan Undang-undang. Penagihan Pajak dengan surat paksa bahkan prosedur dan tata caranya diatur dengan undang-undang tersendiri yakni Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jenis pajak berdasarkan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Khusus Pajak dan Retribusi Daerah diatur sendiri ketentuannya dalam Undang-undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRD). Juru Sita Pajak pun terdiri atas Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah.

 Seseorang yang masih tidak mengenal pajak di negaranya pada hakekatnya menunjukan dia tidak memahami negaranya. Jangan jangan kalangan akademisi yang ahli dibidang keilmuan tertentu juga tidak memahami mekanisme perpajakan di negaranya. Entah karena kurangnya waktu atau ketidakpeduliannya,  ketentuan itu tidak dipahaminya secara utuh. Celakanya cap sebagai akademisinya ia gunakan untuk memberikan pernyataan atas sesuatu dimana ia tidak ahli dan mengerti sistem perpajakan di negaranya.

Sebagaimana negara yang juga dalam proses terus menerus belajar bagaimana negara harus diatur, aturan mana yang harus dibuat atau direvisi.  Ketentuan pajak juga masih dimungkinkan belum sempurna dan butuh revisi bahkan ada aturan baru yang seti dibuat seperti Tax Amnesty. Ketidaksempurnaan yang tidak pas dilabeli dengan kata-kata tidak “beres”. Sebuah konotasi negatif bernada menuduh.

Sistem perpajakan di Indonesia boleh dibilang “Self Assesment Plus Witholding Tax”. Itu hanyalah bahasa saya. Pajak pusat menggunakan self assessment bisa diartikan  pajak terutang tanpa menunggu besaran ketetapan yang ditentukan oleh otoritas pajak. Masyarakatlah yang menghitung sendiri dan melaporkan perhitungannya untuk selanjutnya dibayar ke kas negara. Withholding Tax lahir dimana negara mewakilkan pemungutan pajak kepada pemotong atau pemungut yang ditunjuk undang-undang sebagai pemotong atau pemungut. Dalam bahsa saya membayar pajak orang lain kepada negara.

Lantas dimana peran otoritas pajak? DJP yang diamanahi menghimpun pajak melakukan upaya edukasi ketentuan pajak kepada masyarakat dan juga penegakan hukum bagi mereka yang tidak dianggap tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. DJP melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam pemeriksaan baik aparat DJP maupun Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur ketentuan. Bahkan Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan sampai upaya banding karena Wajib Pajak belum sepakat dengan jumlah yang harus dibayarkan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Wajib Pajak juga berhak mengajukan permohonan atau pengurangan sanksi. Jadi dimana label ketidakadilannya. Kalau seandainya ada, ada pintu masukan terkait dengan kemungkinan merevisi undang-undang bahkan bisa mengajukan Judisial review atas undang-undang dan ketentuan dibawahnya.   

Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) menjadi dasar negara menagih haknya. Petugas yang menjalankannya adalah juru sita pajak negara (JSPN). Inilah yang dinamakan dengan penagihan yakni Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Anggapan yang menganggap seseorang Wajib Pajak ditagih karena dulu Wajib Pajak berhasil lolos dengan suapnya kepada petugas pajaknya tidak berhubungan dengan timbulnya proses tindakan penagihan yang secara hukum sudah diatur. Pandangan menuduh dan aneh membuat kesimpulan saya maknai dengan pola pikir yang aneh.

 Kalau seandainya sekarang tahanan KPK menggunakan baju warna kuning tertentu, jangan salah bila seseorang dianggap bersalah atau tidak karena kebetulan menggunakan baju seragam tahanan KPK. Salah benar bukan karena bajunya tetapi karena kebenaran bukti dakwaan yang disangkakannya.

Reformasi perpajakan memang harus dilakukan. Tetapi dasarnya bukan tuduhan-tuduhan apalagi yang tidak disertai bukti dan hanya mendengar anggapan apalagi celotehan orang dengan modal perasaan. Mari kita belajar untuk mengobati penyakit pada tempatnya, jangan-jangan karena ketidakpahaman sakit Jantung dikira penyakit Kulit . jangan jadi “Jaka Sembung Makan Permen” Nggak nyambung Pren.
Didiklah masyarakat dengan pemahaman bukan dengan anggapan dan tuduhan!
Salam Akademisi
Abepura, AHE
    

Blog Archive