Selasa, 12 April 2016

Idealkah Aturan Pajak Kita saat ini?


Panama Papers akhir ini menjadi buah bibir pemberitaan. Semua orang sampai politisi mendadak ingin ikut memahaminya. Tak kurang illustrasi celengan 'ayam' berusaha sedikit menjelaskan.
Entah data yang tersaji benar atau tidak, transaksinya legal atau tidak, waktu yang akan menjawabnya. Kertas hanya sekedar memuat catatan semata. Motif dan gambaran proses transaksinya mungkin hanya Tuhan yang tahu.

Bukti CCTV saat dokumen dibuat dan perilaku orang yang bertransaksinya tidak akan mudah didapat. Memajaki sesuatu itu tidak mudah karena dasarnya bukti bukan asumsi.

Argumen keterpaksaan bisnis dengan menggunakan perusahaan sekedar cangkang (paper company) dengan alasan ketidakpercayaan pihak luar atas perusahaan dalam negeri seperti sebuah pembenaran.
Ibarat seorang gadis yang ingin menjadi artis terpaksa merubah bagian tubuhnya dengan operasi plastik atau sedikit memoles dirinya dengan make up tebal sang perias. Benar tidaknya tindakan yang dilakukan tidak dinilai dari benar dan salah, tetapi lazim atau tidak.

Dalam dunia perpajakan dikenal istilah kewajaran dan kelaziman. Ukuran yang dipakai bukan bicara benar atau salah, tetapi lazim atau tidak berdasarkan perbandingan dengan pembanding tertentu.

Permasalahan wajar dan lazim saat ini didominasi pandangan luar, yakni negara-negara yang dianggap negara maju. Negara yang berkembang seolah terpaksa mengikuti kewajaran dan kelaziman versi negara maju dengan hanya meng'copy paste' aturan dari sana.

Saatnya aturan pajak kita mengatur sendiri dalam aturan domestik nya dan tidak sekedar mengekor. Ahli ahli yang selama ini mendapat pendidikan dari sana tidak sekadar menerjemahkan catatan dan buku dosennya.
Teringat habibie yang mencipta sesuatu bukan mengikuti sesuatu teori semata, timbul pertanyaan, siapa tokoh ekonomi indonesia yang bisa seperti habibie.

Entahlah mungkin saya kurang tahu tokoh ekonomi indonesia yang bisa membuat pemikiran besar khususnya dunia perpajakan yang mumpuni dan memahami kondisi dan kharakter negaranya.

Semoga ke depan akan lahir ahli-ahli pajak yang bisa membuat regulasi pajak yang tidak hanya bicara keadilan dan kepastian hukum semata tetapi bisa bicara aturan yang relevan dengan zaman.
Bukankah perbuatan tidak dianggap salah karena undang undang tidak mengaturnya.

Aturan yang ketinggalan akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian baru.
Ketika kita tidak bisa mengubah sesuatu karena keterbatasan bekal ilmu, jangan berputus asa, karena kita masih punya harapan. Harapan untuk menjadi lebih baik.

Perpajakan Indonesia yang baik untuk indonesia yang lebih baik.
Jadilah ' Habibie Perpajakan'
AHE

Blog Archive