Rabu, 20 April 2016

Pajak dan Keadilan buat siapa.



Adil, suatu cita-cita luhur yang ingin diwujudkan oleh negara dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Suatu cita-cita yang dimuat dalam dasar negara yang menjadikan setiap upaya, langkah, yang negara lakukan wajib dilandasi semangat keadilan.

Dalam suatu dialog dengan masyarakat tentang pajak, sembari berseloroh saya menjelaskan tentang konsep adil dengan kata "bijaksana", "bijaksini" dan "bijaksono".

Maksud dari ungkapan itu bahwa dalam pajak, keadilan harus dipandang dari tiga sisi. Pertama sisi pembayar pajak, otoritas berwenang yakni DJP dan terutama masyarakat yang mengambil manfaat utama dari penerimaan pajak.

Keadilan tidak hanya dipandang dari dari sisi horizontal bahwa semua orang dengan penghasilan sama dikenakan beban pajak yang sama. Sisi lain harus turut mendapat perhatian yang sama.
Sisi vertikal memandang keadilan jika semakin tinggi penghasilan seseorang maka beban pajak seseorang harus semakin tinggi sesuai proporsinya.

Azas keadilan dalam perpajakan tidak hanya dilihat dari sudut pandang pembayar pajak saja. Otoritas DJP juga harus turut disertakan dalam konsep keadilan. Hak dan kewajiban otoritas pajak harus diatur.
Bicara keadilan adalah bicara bagaimana sesuatu ditempatkan pada posisi yang pas. Keadilan bisa dinilai dari adanya kesetaraan dimana pembayar pajak dan otoritas yang menghimpun penerimaan pajak memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Keduanya saling memahami hak dan kewajibannya. Kata saling menunjukan ada kesamaan pemahaman, kesimetrisan informasi dan i'tikad yang baik diantara kedua pihak.

Niat untuk sama-sama melaksanakan ketentuan perpajakan yang sudah disepakati, baik oleh pemerintah, masyarakat terutama pembayar pajak, melalui wakil mereka.
Pihak yang melanggar hakekatnya telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Keadilan bagi seluruh rakyat ternodai oleh perilaku pihak pembayar atau aparat yang berwenang.

Tujuan utama pajak adalah membiayai pembangunan bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian keadilan tertinggi dalam perpajakan hakekatnya adalah terjaminnya hak dan kewajiban bernegara.
Masyarakat termasuk pembayar pajak atau bukan harus bisa menikmati hasil berupa pembangunan yang sumber utama pembiayaannya dari pajak.

Penumpang gelap yang menikmati tanpa mau berkontribusi jangan dibiarkan tanpa pengawasan karena pasti keadilan masyarakat akan ternodai.

Tempat-tempat persembunyian dimanapun termasuk di luar wilayah republik ini jangan dibiarkan begitu saja dan harus dapat diidentifikasi oleh kekuatan negara yang diwakili oleh DJP

Kekuatan DJP dibangun oleh adanya tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat. Keduanya harus seiring sejalan menjadi pedoman aparat pajak dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan.
Melalui kekuatan itu keadilan horizontal dan vertikal akan terwujud. Semua beban diperhitungkan sesuai kadar yang dimiliki masyarakat.

Keadilan harus ditegakkan, dan sudah menjadi kewajiban negara menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat. Inilah yang harus dipahami bersama oleh otoritas pajak dan pembayar pajak.

Keadilan yang utama yang harus dibangun dan jangan dilupakan adalah bagi rakyat. Semangat keadilan bagi pembayar pajak dan otoritas pajak harus diletakkan sebagai pijakan bagi keadilan yang lebih tinggi yakni keadilan bagi seluruh rakyat.

Keadilan tertinggi adalah keadilan bagi seluruh rakyat, bukan adil bagi otoritas atau pembayar pajak semata. tetapi keadilan bagi semua rakyat yang memiliki hak menerima manfaat dari pembayaran pajak.
Adil harus dipandang sebagai kemaslahatan bersama.

Terinspirasi tulisan Perempuan hebat Indonesia ibu Sri Mulyani Panama Papers dan Ketidakadilan Pajak.
AHE

Blog Archive