Senin, 23 Mei 2016

Layakkah DJP terpisah,


Mungkin banyak perdebatan ketika wacana DJP terpisah dari Kementerian Keuangan. Semua punya argumentasinya masing-masing yang mendukung pilihannya.

Pajak memang punya dua sisi fungsi. Ia punya fungsi budgeter yakni sebagai penerimaan negara dan yang kedua ia berfungsi mengatur perekonomian negara.

Barangkali ada keraguan begitu DJP dipisahkan dari kemenkeu fungsi yang pertama akan lebih mendominasi dibandingkan fungsi mengaturnya. Ahli ahli makro ekonomi di Kemenkeu mungkin berpikir demikian dan bisa jadi ini akan membahayakan perekonomian.


Pajak harus lentur dan tidak membuat gaduh ekonomi. Investor takut hilang kalau pajak terlalu ekspansif dan agresif mengejar setoran. Bicara ekonomi memang bicara strategi.
Negara lain juga menghadapi masalah yang sama dengan pajak. Pajak sekarang bisa jadi instrumen berkompetisi merebut simpati pemilik uang. Ia tidak boleh terlalu galak dan harus ramah dengan pemilik modal besar.

Ekonomi memang seni mencukupi kebutuhan dari sumber yang ada. Kebutuhan negara untuk menyejahterakan masyarakatnya dengan pajak sebagai sumber utamanya menyisakan pekerjaan apakah pajak harus agresif atau rajin memberi diskon fasilitas.

Ekonom bisa memandang negara harus agresif mengejar setoran pajak atau bahkan sebaliknya banjir diskon dan fasilitas bahkan ampunan. Ekonomi memang tidak jauh dari belajar titik keseimbangan. Suatu titik perpotongan agar maksimum bisa diperoleh dari berbagai kombinasi pilihan-pilihan.
Seandainya bobot fungsi yang menjadi halangan penguatan kelembagaan DJP, sepertinya kurang pas dijadikan alasan untuk menutup ruang wacana penguatan DJP. Spirit yang dikembangkan bukan memisahkan tetapi menguatkan. Apakah ayam atau telor dulu bukan itu yang krusial untuk diperdebatkan

Kita bisa belajar dari pembentukan KPK. Penguatan kewenangan yang diberikan bukan untuk menghilangkan peran kepilisian dan kejaksaan tetapi justru untuk memudahkan koordinasi diantara aparat hukum. Semacam tim khusus KPK juga diisi atau direkrut dari kepilisian dan kejaksaan. Sekali lagi bukan memisahkan tetapi menguatkan peran penegakan hukum.

Penguatan kekembagaan DJP harus dimaknai tidak sebagai pemisahan fungsi bawaan pajak tetapi agar koordinasi semakin mudah dibuat. Bukannya jempol lebih mudah bertemu kelingking untuk mendekat daripada sebaliknya.

Wacana penguatan DJP menemukan alasan kuatnya ditengah kebutuhan anggaran yang semakin besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dibangun.

Semua harus dicoba sampai kita tahu titik batas kemampuan kita. Jangan jangan target penerimaan belum tercapai karena kita salah memilih obat. Bisa jadi obat cocoknya ada di penguatan kelembagaan DJP. Pemisahan hanya konsekuensi bukan tujuan utama.

Koordinasi yang utama. Berpisah bukan berarti perpisahan tetapi hanya bagian dari strategi untuk terus mencoba berbagai kombinasi. Tidak ada yang salah dengan pilihan, yang salah memilih tanpa persiapan.

DJP bersiaplah menuju yang terbaik.
Pandangan pribadi dari yang tidak pernah paham . Salam dari ujung timur.
Mang Ahe

Blog Archive