Senin, 13 Juni 2016

Apakah Rezim Pajak Indonesia Anti Poligami?


Rencana perubahan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) saat ini menjadi wacana yang sedikit mengagetkan. Tentu ada kontroversi ditengah target penerimaan yang semakin besar tetapi potensi pajak semakin dikerdilkan. Kenaikan batas penghasilan bebas pajak tentu secara hitungan matematis akan mengurangi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan dalam batasan tersebut. Perubahan hanya menyangkut besaran angka penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Dampak bagi penerimaan PPh Orang Pribadi boleh jadi berkurang, tetapi mungkin saja dampak penerimaan pajak yang berbasis konsumsi bisa saja naik seperti penerimaan PPN. Tentu sudah ada gambaran kalkulasi perhitungan dari pembuat kebijakan entah terbukti atau tidak nantinya.

Sisi menarik dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) justru pada kategori pengaruh keluarga terhadap batas PTKP. Seseorang yang belum menikah tentu berbeda dengan yang sudah menikah. Seseorang yang mempunyai tanggungan tentu berbeda dengan yang belum punya tanggungan.
Rezim perpajakan indonesia menganut kategori kawin sebagai parameter, bukan jumlah istri. Dengan demikian seseorang yang mempunyai istri lebih dari satu, tetap diberikan satu pengurang dari status kawinnya bukan dari jumlah istrinya.

Tambahan batas PTKP hanya diberikan bagi istri yang mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suaminya. Jika penghasilan yang digabung berasal dari lebih dari satu istri tentu pengurang tambahan PTKPnya sejumlah istri yang digabung penghasilannya.

Point kedua rezim perpajakan indonesia memandang keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suaminya. Dalam menghitung besaran pajak maka penghasilan itu tetap akan digabung meskipun telah ada perjanjian harta atau dikehendaki terpisah.

Bagi mereka yang sejak awal pisah harta atau memilih terpisah perhitungan beban pajak diantara suami istri dilakukan berdasarkan proporsi penerimaan masing-masing terhadap total penerimaan. Pengecualian memang diberikan bagi istri yang hanya karyawan dari satu pemberi kerja dan tidak memiliki penghasilan lain serta pajaknya telah dipotong pemberi kerja.

PTKP merupakah hal logis yang memang ada sebagai bagian dari keadilan daya pikul seseorang. Mereka yang memikul tambahan beban tentu harus mendapat perlakuan berbeda karena konsumsinya pun berbeda. Masyarakat mesti memahami besaran penghasilan tidak kena pajak dan memahami konsep keluarga dalam hukum pajak Indonesia.

Apakah ini berarti rezim perpajakan Indonesia anti poligami dan laki-laki sebagai figur sentral keluarga? Hanya pembuat undang-undang yang mungkin memahami latar belakang dan maksud tujuan ketentuan PTKP di atas.

Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Satu hati satu jiwa.


Abepura

AHE

Blog Archive