Jumat, 10 Juni 2016

Kewajiban Pelaporan Harta Bagi Pemenang Tender


Setiap penyelenggara negara tertentu diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan. Tentu saja bukan sebagai pembuktian terbalik karena seseorang tidak dianggap salah sebelum hakim menyatakan sebaliknya.

Dalam laporan perpajakan seseorang atau perusahaan kewajiban melaporkan harta kekayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan. Laporan tanpa disertai pelaporan harta tidak dianggap sebagai laporan karena itu berarti belum lengkap.

Jejak awal sebuah kecurangan bisa ditelusuri dengan mengedepankan prinsip kewajaran dan kelaziman. Sesuatu yang tidak wajar dan lazim tentu menimbulkan pertanyaan. Dari sinilah titik dan simpul penilaian dari niat seseorang bisa ditelusuri. Niat memang benda abstrak yang hanya Tuhan yang tidak bisa dibohongi. Tetapi sifat dan karakter akan nampak pada ciri-ciri, dan ciri pertama adalah kewajaran dan kelaziman.

Dengan membuat terang benderangnya pelaporan harta seseorang akan merasa diawasi, dan itu perlu sebagai bagian dari pencegahan niat jelek yang mungkin suatu saat timbul entah karena keterpaksaan atau memang sudah melekat pada dirinya.

Penangkapan oleh KPK atas beberapa proyek baik dari di sisi penyuap dan yang disuap menunjukan rawannya pengadaan barang dan jasa dari praktik ketidakwajaran dan ketidaklaziman sebuah transaksi. Monitoring oleh PPATK termasuk pajak di dalamnya akan menemui kesulitan ketika indikasi awal sulit untuk menjadi petunjuk.

Persyaratan tender seharusnya mensyaratkan laporan harta kekayaan perusahaan termasuk pemilik perusahaan. Sulit untuk dipisahkan antara harta individu dan perusahaan begitu banyak perusahaan tertutup di bandingkan perusahaan terbuka.

PT Terbuka saja mungkin sulit memisahkan harta pribadi pemilik, pengurus dan perusahaan karena mungkin ada kecurangan dalam pembukuan yang sengaja dibuat. Entah berapa uang perusahaan dipakai kepentingan pribadi itupun sulit dideteksi.

Selain itu persayaratan tender seharusnya juga mensyaratkan lampiran Surat Pemberitahuan pajak dan tidak sekedar bukti lapor dan surat keterangan yang memuat tidak adanya tunggakan pajak. Dara data itu dapat menjadi petunjuk awal tentang jaminan penyelesaian pekerjaan dan mencegah banyaknya sub kontrak karena pemenang sebenarya tidak mempunyai kemampuan dan hanya nama belaka. Selain itu otoritas pajak juga akan mudah mengawasinya.

Dana proyek yang bersumber dari APBN hakekatnya berasal dari penerimaan pajak. Jangan sampai dana yang sudah sangat sulit dikumpulkan tercecer banyak kepada individu yang tidak berhak. Bisnis adalah sesuatu yang halal, kecurangan adalah hal haram meskipun berkedok bisnis.

Mari jadikan laporan harta sebagai penerang jalan agar jangan banyak kecurangan, kejahatan terjadi dalam lalu lintas transaksi bisnis. Bisnis yang sehat, bersih, indah dambaan setiap orang karena semua mendapat keadilan. Negara haeus menjamin keadilan karena negara menjaga sehatnya sebuah kompetisi kehidupan.
Abepura
AHE

Blog Archive