Senin, 13 Juni 2016

Mengapa Tiang Belum Juga Kokoh


Rajinlah menabung, jangan besar pasak daripada tiang, itulah yang sejak kecil ditanamkan orang tua kepada anaknya. Demikian pula guru-guru di sekolah mengulang nasehatnya dengan kalimat yang hampir serupa. Rajin menabung bukan untuk menumpuk harta kekayaan tetapi hanya wujud antisipasi kebutuhan ke depan di tengah keterbatasan penghasilan. Demikian pula dengan pepatah untuk tidak besar pasak daripada tiang mengajarkan untuk melihat kemampuan diri dan tidak memaksakan apalagi dengan berutang. karena utang adalah kewajiban yang dibawa mati, wajar sejak awal orang tua yang sederhana itu menasehati keluarganya untuk hati-hati berutang.

Barangkali tidak semua orang memilih cara hidup demikian. Mereka lebih berpikir untuk terus berinvestasi dan tidak membiarkan uangnya mengendap dalam tabungan tetapi lebih memilih untuk memutar uang itu dalam bentuk investasi termasuk investasi yang berbentuk passive income (pendapatan yang diterima tanpa perlu aktif bekerja). Sebagian bahkan berani berutang karena yakin akan mendapatkan hasil yang lebih besar dari beban cicilan yang harus ditanggungnya.

Pola pikir bekerja dan belanja masing-masing keluarga bisa berbeda. Keluarga yang berpenghasilan tetap akan mempertimbangkan jumlah penerimaan terlebih dahulu sebelum berpikir belanja termasuk tabungan dan investasi. Keluarga yang berpenghasilan tidak tetap lain bisa berpikir sama atau sebaliknya. Pola konsumsi juga dipengaruhi lingkungan dimana keluarga itu banyak berinteraksi.

Dalam konteks negara entah pendekatan mana yang digunakan. Keinginan untuk memenuhi janji sewaktu kampanye politik memaksa pemimpin negeri ini untuk menginventarisir proyek yang harus segera dilaksanakan. Permasalahan muncul karena yang terpikir hanya "pasak" besar yang diharapkan bisa mewujudkan kesejahteraan sementara "tiang-tiangnya" sejak awal bahkan mungkin tidak pernah dipikirkan cara mendapatkannya. Target segera dibuat meskipun entah bagaimana cara mendapatkannya nanti seperti apa, biarlah nanti waktu bercerita.

Realisasi pajak hingga 2016 hingga hari ini baru sekitar 27,32 persen dengan pertumbuhan yang justru minus. Artinya penerimaan tahun ini lebih kecil dari tahun 2015. Lalu apa penyebabnya? Apakah kembali pertumbuhan ekonomi sebagai faktor dominan. Bisa ya bisa juga tidak, tentu memerlukan penelitian lebih lanjut. Faktor internal dan esksternal berdasarkan berbagai literatur bisa jadi penyebab. Tinggal mana yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja penerimaan yang belum juga membaik.

Boleh jadi karena pemerintah tidak memiliki data yang cukup. Sensus ekonomi belum berjalan efektif. Penyebabnya karena aparat sulit mendapatkan akses sementara individu cenderung tidak mau banyak diketahui negaranya. Kalau bisa menghindar kenapa harus mendekat, kalau bisa tidak bayar kenapa harus taat. Keterbatasan data inilah salah satu yang memungkinkan pemetaan tiang potensi yang bisa dibangun akan menemui kendala perhitungan. Bukannya tiang bangunan sekalipun dibuat harus dengan perencanaan yang matang.

Sewaktu target masih diturunkan langsung ke AR KPP, target penerimaan pajak akan terbagi habis ke seluruh AR KPP di seluruh pelosok Indonesia. Dalam analisa perbandingan dua tahunan, akan terlihat penurunan atau kenaikan penerimaan pajak dari masing-masing Wajib Pajak penyumbang penerimaan dimulai dari penerimaan terbesar.

Seandainya Wajib Pajak penyumbang penerimaan adalah rekanan, jawaban yang mungkin adalah karena proyek yang belum berjalan atau belum mendapat pembayaran. Dengan demikian kesimpulan sementara anggaran pemerintah ke daerahnya belum turun atau mungkin sudah dipangkas dari anggaran tahun sebelumnya. Satu jawaban sudah mulai dipetakan.

Seandainya Wajib Pajak usahawan yang hanya mengandalkan dari sektor swasta bisa jadi jawabannya karena penurunan laba perusahaan atau belum mendapat proyek pekerjaan. Penurunan laba bisa jadi karena harga komoditas yang cenderung turun atau barang sulit terjual karena daya beli masyarakat turun atau karena kalah dalam persaingan usaha.

AR bisa mengambil kesimpulan sementara. KPP Pratama mungkin berbeda dengan Madya, apalagi dengan KPP khusus dan wajib pajak besar, tetapi semua pasti ada alasan yang melatarbelakanginya. Secara berjenjang pemetaan sederhana itu bisa dilakukan untuk dianalisis faktor-faktor utama penyebabnya. Kebijakan pemerintah juga bisa membawa efek melemahkan seperti kenaikan batas PTKP maupun penurunan tarif serta fasilitas.

Saat ini beban target itu sejak awal didistribusikan dalam target ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, bahkan sampai tindakan pemidanaan perpajakan. Analisis yang lebih sederhana mungkin penagihan karena sumber potensi jelas yakni surat ketetapan dan tagihan yang sudah terperinci nama-nama debiturnya. Untuk kegiatan lainnya karena keterbatasan data dan akses peta itu lebih rumit untuk dibuat.

Andaikan tiang itu belum kokoh, boleh jadi karena tiang itu dibangun hanya dari perkiraan semata yang ternyata bisa banyak kurangnya dibanding kelebihannya. Ujungnya belanja harus dievaluasi dan maaf masyarakat kembali harus menanti sebuah janji.

Jawaban mudahnya bisa dicari yakni kita semua yang mungkin kurang peduli.



Abepura
AHE


SukaTunjukkan lebih banyak tanggapan
Komentar

Blog Archive