Jumat, 10 Juni 2016

Pajak dan Parameter Pengujian.


Atas dasar kepentingan umum suatu kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum harus lolos pengujian dari dinas terkait. Pengujian dilakukan untuk.mengukur kelayakan kendaraan tersebut agar memperoleh izin berkendara di jalanan.

Pemerintah yang berkewajiban melindungi warga negaranya berkepentingan untuk menjaga keselamatan masyarakat yang menggunakan moda angkutan tersebut. Kecelakaan harus ditekan dan penumpang pun harus aman dan nyaman.

Selain itu untuk kendaraan tertentu pemerintah juga melakukan pengujian di jembatan timbang. Truk-truk angkutan biasa masuk pos pengujian apakah dia boleh melanjutkan atau tidak perjalanannya. Ada standar yang harus dipenuhi agar izin diberikan. Standar yang sudah disepakati sejak awal dan diberitahukan sehingga kedua belah pihak sama-sama memahaminya.

Untuk menjaga persaingan dagang yang sehat pemerintah mewajibkan pedagang untuk melakukan pengujian kelayakan meteran, timbangan yang biasa digunakan. Semua itu berujung pada peran pemerintah yang harus mengawasi agar tidak terjadi kecurangan.

Untuk membiayai anggaran pembangunan, saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sektor andalan. Angka statistik menunjukan peran yang sangat dominan dari penerimaan pajak dengan porsi lebih dari 70 persen.

Agar keadilan dapat diwujudkan, sistem perpajakan harus memiliki alat ukur untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak. Kendaraan dan timbangan saja memiliki alat uji apalagi pajak yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus betul-betul diuji.
Pengujian suatu alat tentu mudah dilakukan karena alat pengukurnya jelas dan satuan pengukurannya pun telah ditetapkan. Benda mati tentu lebih mudah untuk diteliti karena indikator-indikatornya lebih jelas.
Pengujian kepatuhan pajak tentu lebih rumit. Selain pengujian atas objek yakni transaksi dan dokumen, diperlukan pengujian lain dari sisi subjeknya. Inilah yang dirasa berat karena sulitnya memahami sebuah motif manusia dalam berperilaku.
Luasnya dunia bisnis dengan beragam cara dan media makin membuat sulit otoritas pajak yakni DJP melakukan pengujian. Pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan sekaligus menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar terkendali minimnya data pembanding yang dimiliki serta keterbatasan hak akses.
Data-data boleh jadi tersembunyi atau disembunyikan di tempat lain. Dokumen bisa disembunyikan disuatu tempat, negara bahkan tersembunyi dalam media penyimpanan digital yang sulit diakses. Adanya kompetisi menarik dana dari beberapa negara makin menyuburkan praktek-praktek penghindaran bahkan penggelapan pajak.
Individu mungkin sejak awal berusaha menghindari peralihan kekayaan yang dimiliki termasuk yang mengatasnamakan perusahaan dari dirinya kepada negara. Mereka akan memanfaatkan kelemahan negara termasuk kelemahan regulasi yang dimiliki otoritas yang berwenang di masing-masing negara.
Pengujian yang selama ini dilakukan lebih bersifat pengujian atas angka-angka yang tersaji dalam laporan yang disampaikan. Apakah suatu tansaksi didukung dengan bukti atau tidak serta apakah transaksi itu termasuk atau tidak dalam objek yang terutang pajak. Pengujian selanjutnya baru sebatas pengujian tarif dan mekanisme perhitungan pajak terutang.
Pengujian seharusnya juga melibatkan proses identifikasi tentang profil pemilik perusahaan serta jaringan bisnis yang dimilikinya. Kesulitan terjadi karena pengujian yang dilakukan selama ini masih lebih banyak secara parsial dan terkendala waktu pengujian yang sejak awal dibatasi jangka waktunya.
Indonesia belum memiliki standar untuk menggolongkan wajib pajak dalam skala patuh dan tidak patuh. Kepatuhan baru diukur dari aspek formal yakni ketertiban laporan dan tidak adanya tunggakan pajak perusahaan.
Belum ada standar yang bisa mengukur kepatuhan materill yakni kebenaran data angka-angka yang disajikan beserta mekanisme perhitungan pajak yang telah dilakukan. Ketiadaan standar menyebabkan tidak terpetakannya dengan baik wajib pajak patuh dan tidak patuh.
Jangan kaget bila kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang terus tercantum dalam rencana strategi dan berkali-kali disampaikan sang menteri dari tahun ketahun seolah belum menunjukan hasil yang optimal.
Jangan berharap hasil berbeda bila hal yang dikerjakan menggunakan cara-cara yang sama. Demikian tokoh besar itu menyampaikan slogannya. Perlu upaya ekstra dari otoritas pajak untuk membuat standar yang dapat menguji dengan handal kepatuhan seseorang melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Saatnya DJP berbenah. Semoga DJP Bisa karena DJP harus bisa.
Abepura
AHE

Blog Archive