Rabu, 22 Juni 2016

"Pelanggaran"Tax Amnesty, "Administrasi ataukah Pidana"?


Rezim perpajakan indonesia menganut prinsip self assesment artinya pajak terutang tanpa menunggu keputusan dari otoritas DJP. Konsekuensinya Wajib Pajak melaksanakan kewajiban untuk mendaftar, membayar, melaporkan pajak menurut perhitungannya berdasarkan ketentuan undang-undang. Apa yang wajib pajak laporkan dianggap benar dan rampung sebelum adanya ketetapan sebagai produk pemeriksaan yang bertujuan menguji kepatuhan.

Terhadap hasil pemeriksaan wajib pajak dapat mengajukan keberatan sampai banding di pengadilan pajak. Namun demikian Wajib Pajak masih memiliki hak peninjauan kembali ke mahkamah agung untuk memperoleh keadilan. Ujung dari penetapan adalah putusan mahkamah agung. Pertanyaannya apakah proses keberatan bisa disebut pengadilan administrasi semu? Apakah pengadilan pajak sampai putusan peninjauan kembali termasuk "pengadilan administrasi"?

Sebagai yang awam ilmu hukum, saya hanya melihat bahwa putusan tentang berapa pajak yang terutang masih masuk dalam administrasi. Saya hanya melihat cirinya saja yakni adanya konsekuensi sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. Tidak ada istilah sanksi pidana dalam proses tersebut.

Lain halnya jika wajib pajak melakukan perbuatan pidana dan telah diputus pengadilan, maka proses selanjutnya adalah pengadilan pidana melalui tahapan-tahapan pengadilan pidana. Wajib Pajak yang telah dianggap melakukan pidana terputus dari ranah perpajakan sehingga penerimaannya pun tidak tercatat sebagai penerimaan pajak.

Sebagai tindak lanjut bahwa seseorang terbukti melakukan tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap, otoritas DJP masih dapat menagih hak pajaknya melalui penerbitan Surat Ketetapan tanpa dibatasi bahwa jangka waktu penetapannya telah daluwarsa. Terhadap mereka yang terbukti melakukan pidana perpajakan maka jangka waktu penerbitan ketetapan pajak seolah menjadi hilang.

Terkait dengan kebijakan RUU tax amnesty terdapat prasyarat bahwa subjek yang boleh meminta ampunan tidak dalam proses pidana perpajakan meskipun baru sebatas P21 dan belum masuk persidangan. Barangkali seseorang diampuni pidana lainnya sepanjang bukan pidana pajak. Seakan tindakan pidana pajak adalah kejahatan tertinggi sehingga yang lain bisa diampuni kecuali pidana pajak.

Dalam hal nanti Wajib Pajak terbukti tidak sepenuhnya melakukan perhitungan dengan benar jumlah "tebusannya" instrumen apa untuk mengadilinya? Apakah melalui proses administasi yakni pemeriksaan atau proses pidana perpajakan? Andaikan data tax amnesty tidak dapat menjadi bahan pintu masuk tuntutan pidana lainnya bagaimana seandainya dia tidak jujur dengan perhitungan tebusannya? Andaikan Wajib Pajak meminta ampunan berupa tax amnesty dan pihak lain menemukan kejahatan seseorang di luar pintu data tax amnesty apakah masih bisa dilakukan penuntutan lain terhadap pidana lain di luar pajak?

Mungkin saya gagal memahaminya karena keterbatasan ilmu dan akses terhadap rancangan tax amnesty yang sedang ramai diperdebatkan pemerintah dan dewan. Kebijakan memang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Bisa jadi mata saya sudah tidak awas atau kacamatanya tidak cocok atau ada embun yang membuat kaca mata saya buram melihatnya.

Abepura
AHE

Blog Archive