Jumat, 10 Juni 2016

Rasa "Tax Bersalah"


Pajak timbul karena adanya undang-undang yang mengaturnya. Seandainya undang-undang tidak mengatur maka tidak ada hak negara memaksakan peralihan kekayaan dari individu kepada negara. Jika itu dilakukan maka "slogan" mengatakan itu sebagai perampokan.

Keadaan atau peristiwa menyebabkan seseorang dianggap berutang kepada negara. Ia terikat dengan kewajiban untuk mendaftar, menghitung,membayar atau menyetor serta melapor. Pada tahap ini secara materil utang pajak telah timbul namun negara tidak punya hak menagih.

Apa yang disampaikan maupun tidak disampaikan dalam laporan oleh seseorang, otoritas negara tidak bisa berbuat banyak kecuali telah dibuktikan secara administrasi dan atau dibuktikan secara pidana seseorang bersalah dengan kewajiban perpajakannya.

Tanpa ketetapan atau tagihan atau putusan pengadilan seseorang "tidak dianggap bersalah" dengan kewajiban pajaknya. Selamanya ia akan dianggap benar karena negara gagal menghadirkan bukti. Pelaku kejahatan sekalipun bisa bebas menghirup udara begitu negara gagal membuktikan kesalahannya.

Ketika bukti belum bisa dihadirkan negara , barangkali masyarakat akan merasa tak bersalah dengan pajak yang sebenarnya sudah menjadi kewajibannya menurut undang-undang. Itulah yang saya namakan rasa " tax bersalah"

Harus ada surat formil berupa ketetapan atau tagihan hingga masyarakat tahu besarnya kewajiban yang harus dibayar atau disetornya. Namun demikian masyarakat punya hak mengajukan keberatan dan banding hingga utang belum dianggap utang yang berkekuatan hukum sebagai dasar penagihan paksa.

Permasalahannya berapa pegawai otoritas pajak dalam hal ini DJP sanggup menghitungnya, dan sanggup memeriksanya. Seseorang yang seharusnya melakukan kewajiban pajak akan lalai karena ia boleh jadi tidak merasa bersalah karena ajaran formil yang melekat dibenaknya.

Lebih-lebih kalau undang-undang bahkan tidak atau belum jelas mengaturnya. Rambu-rambu yang mengatur mengenai penghindaran pajak kadang belum cukup mengatur secara jelas mana skema yang bisa atau tidak bisa diterima sebagai sebuah penghindaran.

Kasus Panama Papers mungkin lebih sulit diurai karena sulitnya menilai motif bisnis seseorang karena tidak ada parameter jelas untuk menilainya. Ibarat tes kepribadian sulit dilakukan karena kita belum punya daftar pertanyaan untuk mengukurnya.

Masalah pajak bukan hanya milik indonesia saja tetapi terjadi hampir di semua belahan dunia. Kepentingan individu yang cenderung serakah berhadapan dengan negara yang berusaha mewujudkan keadilan bagi semua warga negara yang harus dilindunginya.

Karena undang-undang belum jelas mengatur maka tidak ada pajak atas kami. Demikian kaum cerdik pandai bisa bersilat lidah. Karena kami tidak tahu dan tidak ada tagihan pajak maka tidak ada pajak atas kami. Demikian masyarakat berkilah. Karena kami merasa terbebani maka kami tidak mau membayarnya.

Ujungnya semua merasa tak bersalah. Semua merasa bebas karena merasa negara tidak akan sanggup mengawasinya. Bagi yang terperiksa atau terpidana barangkali masyarakat akan berujar, ah nasib sedang sial saja menimpanya.

Negara jangan mau kalah karena negara lahir dengan cita-cita luhur mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Negara jangan membiarkan perasaan itu tumbuh subur karena akan memupuk ketidakadilan dan ketidakpedulian.

Masyarakat harus diberikan pemahaman dan merasa diawasi dan paham risiko ketidakpatuhan. Undang-undang harus disempurnakan dan pengawasan yang harus terus dilakukan. Pelayanan hanya bagi mereka yang taat, pembinaan bagi mereka yang sadar dan penindakan bagi mereka yang membangkang.

Akankah negara tetap kalah dan masyarakat tetap merasa tak bersalah?
Abepura
AHE

Blog Archive