Rabu, 22 Juni 2016

RUU,Tax Amnesty Rahasiakah?


Salah satu unsur penting dalam RUU Tax Amnesty adalah pasal kerahasian terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty. Ketentuan UU KUP mengatur rahasia jabatan yang harus dipegang teguh oleh aparatur pajak. Menteri keuangan menegaskan dengan jelas sekaligus mewanti-wanti pegawai DJP untuk menjaga rahasia dan integritas.

Pembayaran Pajak ataupun nanti tebusan pengampunan dilakukan di Bank bukan di kantor pajak. Hal yang patut dicermati bahwa potensi kebocoran data tidak hanya terjadi di Institusi DJP tetapi juga perbankan termasuk pihak-pihak yang akan mengetahui pemanfaatan dana hasil repatriasi atau non repatriasi.

Dengan asumsi perhitungan tebusan sebesar tarif dikali dasar harta minus utang atau penambahan harta bersih yang dilaporkan, maka jumlah harta bersih adalah jumlah tebusan dibagi dengan persentase tarif. Dengan asumsi seperti itu sangat mudah menelusuri jumlah harta bersih seseorang oleh pihak yang mengetahui jumlah pembayaran.

Permasalahan ini harus menjadi perhatian bersama agar kerahasian data terjaga. Potensi kebocoran tidak hanya berada pada otoritas pajak dalam hal ini DJP semata, tetapi pihak-pihak lain juga harus sangat diperhatikan risiko dan antisipasinya.

Pengampunan sejatinya memang menjadi urusan seseorang dan negara dan negara harus melindunginya sebagaimana amanat undang-undang. Undang-undang KUP jelas mengatur termasuk rahasia pajak didalamnya. Negara jangan sampai mempermalukan mereka yang mau bertobat dan mau kembali ke pangkuan keuangan nasional.

Tax amnesty sejatinya bebas dari urusan politik apalagi politik yang menyandera kepentingan kelompok atau individu tertentu terutama kepentingan rakyat banyak.

Semua harus berbenah dan pembenahan dimulai dari otoritas pajak yang berwenang. Integritas harus dijaga dan dipelihara. Nilai pegawai DJP tercermin dari integritas dan profesionalitasnya dalam bekerja.

Abepura
AHE

Blog Archive