Selasa, 09 Agustus 2016

Amnesti pajak teropong dari timur

Amnesti Pajak "Teropong" dari Timur.

Sejak berlaku UU Pengampunan Pajak sedikit demi sedikit UU itu saya baca meskipun saya bisa salah memahaminya. Pertama sama melihat UU ini spesial dari UU Pajak yang ada. Dia tidak menggunakan mekanisme UU KUP, perhitungan UU PPh apalagi UU PPN. Kesimpulannya bagi yang mengikuti Amnesti Pajak maka dari Tahun 2015 kebelakang seolah UU KUP PPh dan PPN menjadi tidak relevan karena sementara sampai sembilan bulan ke depan sejak UU Pengampunan Pajak semuanya tergantikan dengan tebusan dari harta kekayaan bersih yang belum dilaporkan.

Dengan ampunan pajak untuk tahun 2015 ke belakang tidak ada lagi perhitungan sanksi administrasi dan pidana di UU KUP. Tidak ada lagi hitungan PPh model UU PPh dan perhitungan PPN model UU PPN. Yang ada hanya ungkap tebus dan terakhir lega. Ada potensial loss penerimaan PPh termasuk PPN karena pemberlakuan UU Ampunan Pajak yang berasal dari tahun 2015 ke belakang.

Saya sangat meyakini semua ini tentu sudah ada kalkulasinya, karena ampunan pajak tidak melulu bicara penerimaan pajak tetapi bicara ekonomi secara keseluruhan. Saya menganggap ampunan pajak sebagai insentif maha besar di tengah ekonomi yang melambat secara global. Barangkali pajak sementara harus lunak atau lebih pro pasar agar ekonomi bisa tumbuh dan berkembang
.
Dilematis memang di tengah target penerimaan pajak yang cukup besar. Mungkin sebagian ada yang berpendapat bahwa senjata untuk menggali potensi pajak seolah dipreteli tetapi target tidak di revisi. Saya mungkin terlalu berbaik sangka dengan kebijakan pemerintah. Di tengah minimnya hak akses data dan banyak hard sector yang susah dipajaki, ampunan pajak menjadi pintu rekonsiliasi

pemajakan ke belakang. Artinya kesalahan masa lalu harus dimaafkan untuk melangkah ke depan.
Seandainya saya berpikir pasca ampunan pajak semua orang mulai mendeclare hartanya, bukannya ada cost yang dapat ditekan atau bahkan gratis yang didapat oleh otoritas pajak . Dengan demikian Ampunan Pajak harus dipahami sebagai sebuah pintu saja. Ia bukan tujuan utama karena tujuan utama sebenarnya adalah basis data perpajakannya. Sebagai contoh pengungkapan jumlah uang apalagi repatriasi akan menggerakkan perekonomian yang ujungnya telornya tetap pajak. Kuncinya program ampunan pajak harus sukses tetapi tidak lantas berhenti karena akan banyak potensi pajak ke depan yang lebih terang benderang dan transparan.

Sebagai program pemerintah jokowi yang sudah diundangkan maka amnesti pajak menjadi sebuah kebijakan yang harus di sukseskan. Namun demikian hal yang lebih penting lagi bagaimana sinkronisasi data dari OJK Perbankan dan lembaga keuangan serta sektor riil yang bangkit dengan adanya amnesti pajak ke depan betul-betul dimanfaatkan minimal.bisa dimulai dari perhitungan potensi PPh dan PPN tahun 2016 pasca amnesti tahap satu sampai dengan september 2016.

Setiap kebijakan selalu ada tantangan dan peluang. Pertanyaannya bagaimana otoritas pajak akan merespon semua kebijakan untuk langkah terbaik di masa yang akan datang.


Abepura Jayapura
GERENTES HATE AHE

Blog Archive