Selasa, 09 Agustus 2016

Amnesti Pajak diantara penghasilan dan kekayaan

Amnesti Pajak diantara penghasilan dan kekayaan.
Sebagai pribadi yang sedang asik mengamati dunia perpajakan dan bukan mewakili institusi, rasa ingin tahu menggelitik saya untuk mencoba memahami suasana "kebatinan" pembuat undang-undang. Meskipun jarak dari ujung timur tidak mengurangi hasrat untuk sekedar tahu biar agak paham. Persoalan ungkap tebus lega memunculkan pertanyaan apa yang mesti sebaiknya diungkap.
Akumulasi penghasilan adalah harta yang bisa berwujud tidak berwujud, bergerak tidak bergerak.

Penghasilan sendiri adalah kemampuan eknomis yang bisa untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Saya sendiri masih kebingungan memahami sebuah definisi karena jika penghasilan ada yang habis terkonsumsi maka hanya sebagian yang jadi harta. Seandainya saya punya penghasilan 10 rupiah, 5 rupiah buat makan maka sisa yang ditabung atau membeli aset adalah harta. Dengan demikian harta sebenarnya adalah 5 rupiah.

Sebelum uu pajak penghasilan Indonesia pernah mengenakan pajak kekayaan. Dari pajak kekayaan dulu sekarang berkembang menjadi pajak penghasilan dan atas sebagian harta yakni bumi dan bangunan kita mengenal pajak bumi dan bangunan atas penggunaan atau kepemilikan dan BPHTB atas perolehannya.

Penghasilan mungkin terasa pas dipajaki karena kalau bicara kekayaan adalah sisa dari penghasilan yang dikonsumsi yang hilang dalam proses seperti halnya makan dan biaya pendidikan serta kesehatan. Memang ada konsumsi yang hanya merubah bentuk uang ke bentuk lain misalnya properti, ia tetap menjadi harta. Kelemahan penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak adalah sulitnya menelusuri asal penghasilan seandainya tidak ada catatan penghasilan.

Sedikit berbeda ketika kita menelusi harta karena semuanya ada wujudnya. Bahkan aset tidak berwujud pun sebenarnya ada wujud catatan yang bisa ditelusurinya. Hal lainnya adalah bahwa tidak semua penghasilan adalah objek pajak entah karena fasilitas mendorong investasi misalnya deviden tertentu tidak menjadi objek atau pertimbangan kemanusiaan seperti warisan. Kemudian sifat penghasilan pun ada yang pengenaan final atau masih harus dihitung ulang dengan penghasilan lain sebagai dasar tarif.

Menjadi mudah dipahami kenapa pada akhirnya kekayaan lah yang justru menjadi dasar tebusan. Ia lebih mudah ditelusuri dan relatif meninggalkan bukti. Harta lebih mudah untuk diungkap, berbeda dengan penghasilan yang relatif sulit untuk dihitung apalagi sudah terakumulasi dari tahun ke tahun. Karena sebagian harta yang sudah dilapor beserta penghasilannya, maka dasar tebusan adalah harta tambahan dalam arti belum terlaporkan dalam laporan pajak tahun terakhir dengan mempertimbangkan laporan pajak sebelum laporan tahun terakhir.


gerentes hate
AHE

Blog Archive