Rabu, 31 Agustus 2016

Amnesti sebuah terobosan sebuah pembelajaran.


Amnesti sebuah terobosan, sebuah pembelajaran.

Pajak tidak lepas dari aspek hukum, ekonomi dan perilaku masyarakat. Karena perbuatan atau keadaan yang diatur undang-undang seseorang terutang pajak. Pajak juga berarti peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Ia menjadi beban yang akan mengurangi daya beli seseorang. Pajak juga bicara perilaku karena yang membayar hakekatnya orang selaku pemilik usaha bukan tempat usaha .

Secara normal ia akan menghindar dari beban itu karena ia tidak.mau tambahan kemampuan ekonomisnya berkurang. Ia akan berhitung secara ekonomi andai hukum dilanggar dan  aturan tidak ditaati. Apalagi hukum pajak menganut prinsip pemidanaan sebagai langkah terakhir dan mengupayakan solusi "kompromi" meskipun dalam bayangan sanksi administrasi dan pidana.

Pajak dalam hal ini otoritas pajak memiliki hak  memaksa karena negara punya hak dan warga negara punya kewajiban yang sejak awal harus disadari semuanya. Negara membutuhkan dana untuk mencapai tujuan luhurnya dengan proporsi terbesar berasal dari pajak. Agar tidak dianggap perampokan oleh negara, pajak  harus berdasar undang-undang.

Data yang tersaji ternyata menunjukan tingkat kepatuhan masyarakat relatif rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Sebuah ironi dalam kondisi negara sangat membutuhkan dana. Karena sifatnya memaksa otoritas dapat saja melakukan upaya hukum. Beberapa tindakan hukum dilakukan oleh otoritas  bahkan sampai pada upaya penyanderaan
Upaya yang terpaksa diambil meskipun hakekatnya bukan itu tujuan utama sistem perpajakan di negara ini.

Pajak juga tidak bisa dilepaskan hanya sebatas fungsi pemenuhan anggaran negara. Ia mempunyai fungsi lain yang mengatur perekonomuan negara. Ia harus luwes dan lentur dengan kondisi ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang kurang bergairah idealnya subsidi yang banyak mengalir dari pemerintah, apa daya dana pemerintah kurang dan kalau boleh menyebutnya terbatas.

Dilain pihak sebagian masyarakat memiliki dana yang tersebar di dalam dan di luar negeri yang sulit dijangkau otoritas negara karena tersembunyi. Dana tersebut sudah tidak memandang tempat dimana  warga negara tinggal tetapi mengikuti hukum ekonomi  yang ingin memaksimalkan keuntungan.

Rezim kerahasiian, model transaksi tunai, ekonomi tak tercatat, terlapor bahkan terlacak menjadi sesuatu yang bisa dianggap sebagai hard sector.Membutuhkan perjuangan melelahkan dari otoritas untuk menjangkau dan membuktikannya. Ujungnya pertarungan bisa panjang dan hanya berujung lama di pengadilan.

Sebuah terobosan berupaya dibuat. Model-model.pengampunan yang sebelumnya ada dicoba untuk disempurnakan. Pada akhirnya dalam diskusi berkepanjangan pemerintah bersama wakil rakyat mengesahkan undang-undang pengampunan pajak atau diistilahkan amnesti pajak. Terobosan yang mencoba mengikuti model negara lain dengan beberapa pwnyesuaian. Bagaimanapun undang-undang adalah kesepakatan atas dasar kesepahaman meskipun tanpa luput dari penolakan sebagian kalangan

Akankah ini berhasil membangun kepatuhan dalam jangka panjang dan penerimasn jangka pendek, waktulah yang akan mengujinya. Ada negara yang berhasil ada negara yang gagal. Hendaklah kita menjafi bagian yang menyukseskan bukan bagian yang menggagalkan karena bagaimanapun pemerintah hakekatnya ingin mensejahterakan warga negaranya.

Sejarah dibuat dari terobosan dan pembelajaran

Gerentes Hate
Tri Amnesti AHE bersama Asep Wahyudin Nugraha dan Argo A. Nugroho Kanwil Djp Papua Maluku

Blog Archive