Sabtu, 17 September 2016

Pajak itu Kedaulatan

Pajak itu Kedaulatan.

Pajak barangkali lebih dikenal dengan fungsi anggaran dan fungsi fiskal. Ia menjadi sumber penerimaan apbn sekaligus sebagai alat pengatur ekonomi negara melalui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ketika bicara pajak maka aspek ekonomi lebih banyak dibicarakan.

Pajak bisa dipandang dari berbagai sudut ilmu sehingga ilmu apapun menjadi penting ketika bicara pajak. Mungkin yang berbeda adalah pada proporsi dan dari sudut pandang mana pajak akan dipandang. Maka wajar jika ahli pajak semestinya bergelar  "MSi" alias master segala ilmu.

Ketika mulai dikenalkan perpajakan internasional dan mulai ramainya transfer pricing dalam ranah khasanah ilmu pajak, ada satu yang menggelitik mengenai istilah yang melibatkan kata "bersama". Ia berwujud kesepakatan bersama, pertukaran yang pasti bersama-sama antar negara.

Model UN ataupun OECD sebagai kiblat ilmu memunculkan bayangan saya tentang sebuah kesepakatan dalam bingkai kedaulatan. Ketika dua orang bersalaman tanda sepakat saya selalu menganalogikan dari bagaimana posisi tangan saat berjabatan. Ia sama-sama tegak berdiri dan sejajar dalam posisi tangan ataupun membungkuk tanda hormat atau tanda mengalah.

Ketika sekarang rezim perpajakan kita mengadopsi tax amnesty bayangan itu makin kentara. Bayangan bahwa pajak sebagai bentuk kedaulatan seolah menemukan buktinya. Kebijakan pajak suatu negara mesti akan disikapi negara lainnya. Barangkali dunia benar-benar "datar" sehingga semua terlihat dan terjangkau dan sesuatu direspon dengan cepat.

Kita bisa belajar banyak dari kebijakan amnesti ini. Masyarakat akan semakin melek pajak dan sadar betul dimensi pajak sebagai sendi kedaulatan negara. Masihkah kita ingin berdaulat dan tidak hanya teriak merdeka tanpa memahami apa-apa.

Gerentes Hate
AHE

"Pajak" melahirkan banyak inspirasi menulis kang Asep Wahyudin Nugraha mas Argo A. Nugroho termasuk organisasi dan pengelolaan  di dalamnya.

Blog Archive