Sabtu, 10 September 2016

Pasca Amnesti Haruskah Kita Berpaling dari Pajak Penghasilan?

Pasca Amnesti haruskah kita "berpaling" dari Pajak Penghasilan?

Pengalaman menerima surat pernyataan Amnesti Pajak dan diskusi melelahkan dengan beberapa Wajib Pajak timbul pertanyaan "nakal" saya tentang jenis atau model pajak seperti apa yang pas diterapkan di Indonesia. Bayangkan dengan sukarela sampai saat ini sekitar 300 triliun lebih harta yang dinilai sendiri oleh Wajib Pajak dinyatakan dengan sukarela kepada negaranya. Harta yang selama ini mungkin belum masuk data base negara dengan antusias mereka sampaikan.

Dibalik alasan-alasan yang mungkin berbeda satu sama lain ada benang merah yang bisa diambil. Tarif yang relatif lebih kecil,  model perhitungannya sederhana, jaminan keamanan data, dan tidak dikenakannya sanksi administrasi serta pidana bagi mereka yang khilaf maupun sengaja. Perdebatan tentang keadilan yang memaksa rezim perpajakan mengatur sesuatu dengan sangat "ribet" seperti penerapan tarif progresif barangkali dimaknai sebagai sesuatu yang menyusahkan daripada sekedar bahasan tentang nilai sebuah keadilan.

Pengenaan pajak dari harta sepertinya mungkin lebih diterima karena harta sejatinya bisa dimaknai sebagai sisa penghasilan yang sebagian telah habis dikonsumsi untuk keperluan konsumtif seperti makan minum, biaya berobat, pendidikan anak dan sebagainya. Seseorang yang belum berkeluarga  yang mempunyai penghasilan 100 juta per bulan dengan kebutuhan konsumsi yang habis sekitar 60 juta akan merasa nyaman jika dipajaki dari sisa 40 dan bukan dari jumlah 100 nya. Batas penghasilan tidak kena pajak yang disamakan untuk semua orang dengan status keluarga yang sama padahal berbeda kebutuhannya bisa dipandang belum cukup mewakili logika masyarakat. Mereka yang tinggal di jawa barat misalnya tentu berbeda kebutuhannya dengan yang tinggal di papua.

Ukuran harta yang akhirnya bisa masing-masing dapatkan dari sisa konsumtifnya barangkali dirasa lebih adil sebagai basis pemajakan. Tentu ini hanyalah pandangan "nakal" saya yang mencoba melihat fenomena amnesti dari sudut pandang lain. Permasalahan lain adalah seseorang lebih mudah mengetahui nilai hartanya dibandingkan nilai penghasilannya ketika bukti suatu saat harus mereka klarifikasikan kepada otoritas.

Tantangan berikutnya adalah tarif. Apakah tarif progresif dan batasan ptkp nya telah dirasa pas. Tentu butuh penelitian lebih lanjut termasuk jika kita mau kembali ke model pajak kekayaan atau mau merubah dengan memperbanyak  model pajak penghasilan berbasis pajak final. Selalu ada wacana yang bisa didiskusikan. Karena pilihan bukan pada benar dan salah, tepat atau tidak tetap, tetapi bisa atau tidak diterima masyarakat.

Buat guru saya Mas Yustinus Prastowo sesepuh guru saya Pak Gus Nug GusHar Wegig Pramudito. Maaf muridnya sedang "nakal" berwacana. Buat teman diskusi di Jayapura Papua mas Argo A. Nugroho dan kang Asep Wahyudin Nugraha sambil nunggu mutasi asiknya kita berdiskusi.

Gerentes Hate
AHE