Minggu, 23 Oktober 2016

Layakkah DJP menjadi Badan?

Layakkah DJP menjadi Badan?

Mengutip diskusi para  ahli di media televisi mengenai kebijakan perpajakan, ada beberapa point yang bisa saya tangkap. Tidak ada kebijakan pajak yang terbaik. Pandangan dan gagasan muncul karena proses pembelajaran, minimal dengan melihat apa yang orang lain lakukan. Pada akhirnya bermuara pada kelaziman, proporsional dan dapat diterima.

Wacana pembentukan Badan dalam rancangan Undang-undang Ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan memang masih butuh pemahaman yang lebih jelas. Masih dibutuhkan beribu diskusi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan tentu otoritas harus di garis depan menjelaskan. Permasalahannya diskusi juga harus melibatkan pegawai yang nantinya sebagai pelaku utama.

Perubahan nama yang disertai perubahan tugas pokok dan fungsi serta konsekuensi harus secara jelas dipahami dari mulai level internal terlebih dahulu. Pegawai harus memahami apa dan bagaimana rupa sesuatu yang ingin disajikan, apalagi sesuatu yang baru. Butuh riset dan penelitian dan tidak sekedar diskusi langitan tanpa bumi memahami wujud apa yang akan diciptakan.

Ketika saluran komunikasi tersendat yang ada hanya jutaan isu layaknya media sosial dengan beribu kata tanpa ada kejelasan fakta atau sekedar hoax belaka. Konsekuensi ini juga akan melibatkan elemen lain karena pajak mau tidak mau banyak bersinggungan kepentingan termasuk dalam Kementerian Keuangan.

Penguatan jangan sampai bermuara pada keinginan menjadikan rambo yang perkasa sendirian karena institusi bukan jagoan yang bisa bekerja sendirian. "Keberhasilan" amnesti tidak hanya karena faktor otoritas pajak semata tetapi gotong royongnya semua pihak dibawah komando sang presiden. Indahnya program Amnesti karena banyaknya dukungan sehingga berat akan sama dipikul, ringan akan sama di jinjing.

Wacana pembentukan Badan harus dalam kerangka penguatan koordinasi, dan bukan karena ingin terlihat gagah sendirian.

Gerentes Hate
AHE

Blog Archive