Sabtu, 08 Oktober 2016

SUDUT LAIN AMNESTI

Sudut Lain Amnesti Pajak.

Amnesti pajak merupakan terobosan besar di tengah data kepatuhan yang relatif rendah. Ambil contoh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Rata-rata penerimaan pajak orang pribadi tahun 2012 sd 2013 hanya 10 % dengan kontribusi dari usahawan hanya 1% dari total penerimaan pajak (arifin rosid).

 Bandingkan dengan negara lain yang bisa mencapai 40 %. Oke bahwa rezim perpajakan indonesia harus memasukan penerimaan CV sebagai bagian dari penerimaan orang pribadi karena sisi perpajakannya melekat pada bentuk badan usahanya. Selain itu pengenaan PPh final dan PPh potongan juga harus dibedah untuk menentukan % kontribusi Wajib Pajak perseorangan.

Kepatuhan agak sulit di ukur karena sistem perpajakan indonesia yang memberikan keleluasaan pada Wajib Pajak. Sepanjang belum diperiksa maka kepatuhan itu sebenarnya "semu". Ukurannya mungkin sebatas dari terpenuhinya kewajiban pendaftaran dan pelaporan dan pembayaran yang belum teruji otoritas melalui pemeriksaan.

Ketika pemeriksaan dihentikan karena fasilitas amnesti, bisa jadi ini sarana singkat memperoleh "singgasana" patuh. Maka aneh bagi saya ketika ada yang bilang amnesti dalam tanda petik pengemplang. Justru pihak yang ikut amnesti tanpa disadari sedang mendapat cap patuh sehingga tidak "layak" diuji lagi.

Selain permasalahan stempel kepatuhan, keberhasilan amnesti bisa dipandang dari sudut lain penyebab program itu bisa sukses. Kepatuhan erat kaitan dengan rasa takut dan khawatir bahwa otoritas dapat dengan mudah mendeteksi ketidakpatuhan. Ini yang mungkin dalam beberapa literatur disebut risk of detection.

Seseorang akan patuh karena ia menyadari otoritas akan dengan mudah mendeteksi kesalahan atau kekeliruannya. Begitu dasar pengenaan amnesti adalah harta dan bukan penghasilan, orang mungkin paham bahwa harta lebih mudah diketahui di bandingkan penghasilan. Apalagi orang cenderung "menyembunyikan" dan "memamerkan" kekayaannya. Maka wajar orang yang ikut amnesti akan lega karena risiko untuk diketahui otoritas besar dan sementara di sisi lain negara mau merelakan tidak menggunakan haknya.

Selalu ada sisi lain yang bisa kita lihat dari produk kebijakan. Bukan pada benar atau salah tetapi bisa diterima atau tidak oleh nalar masyarakat. Jadi tepat kiranya jika dasar amnesti adalah harta dan negara berhak menganggap harta sebagai penghasilan dalam jangka 3 tahun sejak berakhirnya masa amnesti.

Gerentes Hate
AHE