Sabtu, 07 Januari 2017

Dilema Indikasi Pidana dan Amnesti Pajak



Amnesti adalah hak Wajib Pajak. Hak itu tertutup karena Wajib Pajak telah "diputus p21 atau menjalani hukuman atas perbuatan pidana pajak". Hak Amnesti juga bersyarat ketika ada "putusan administrasi" berupa ketetapan/tagihan pajak dimana pokok pajak harus dibayar terlebih dahulu.

Permasalahan untuk Wajib Pajak yang sedang dalam proses bukti permulaan/penyidikan tindak pidana, hak Wajib Pajak "tertunda"  sampai jelas perhitungan berapa " pajak yang harus dibayar". Ini sepertinya agak berbeda dengan model pengungkapan ketidakbenaran perbuatan" UU KUP.

Selain " tertunda" hak Wajib Pajak juga plus " bersyarat" yakni membayar pajak yang kurang dibayar. Jadi ada kemungkinan permohonan pengampunan yang "tertunda dan bersyarat".

Untuk memudahkankan "idealnya" dalam uu amnesti pajak bagi mereka yang ikut amnesti, semua pemeriksaan termasuk bukti permulaan dan penyidikan dihentikan supaya ada kejelasan waktu dan biaya bagi wajib pajak yang mau ikut amnesti. Disinilah unsur kepastian bagi Wajib Pajak yang mau ikut program Amnesti menjadi "tanda tanya besar".

IMHO
AHE