Rabu, 12 April 2017

Jangan Biarkan DJP Kembali dianggap "Gagal"



Tax amnesty atau pengampunan pajak telah berakhir. Berdasarkan SPH atau Surat Pernyataan Harta dalam data statistik tax amnesty, total harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.855 triliun, dengan rincian  deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sedangkan komitmen penarikan dana dari luar negeri (reptriasi) mencapai Rp 147 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani nampak takjub dengan capaian angka tersebut. Sebab artinya ada nilai harta sangat besar yang selama ini tidak terpantau oleh petugas pajak. "Bayangkan angka Rp 4.800-an triliun selama ini tidak pernah terdeteksi. Itu menunjukkan kepatuhan pajak dari masyarakat masih bisa diperbaiki," tuturnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, jelang penutupan tax amnesty, Jumat malam [1]

Kalau ibu Menteri takjub dengan raihan tersebut, barangkali pandangan pengamat bisa berkata sebaliknya. Banyak harta Wajib Pajak yang nampak di depan mata otoritas pajak belum tentu bisa segera mereka ketahui. Apalagi harta wajib pajak yang hanya berwujud kertas bukti kepemilikan entah kepemilikan aset bergerak, tidak bergerak atau buku tabungan, deposito dan bukti kepemilikan harta lainnya. Ketika antrian di salah satu bank “pemerintah”nampak adanya antrian dengan perlakuan khusus setoran diatas sekian rupiah. Apakah otoritas pajak segera bisa mengetahui mereka yang sedang bertransaksi.Ketika  deretan toko-toko emas menjelang Idul Fitri banyak pembeli hilir mudik membeli perhiasan atau sekedar tukar menukar perhiasan, apakah petugas pajak bisa langsung mengidentifikasi siapa dan berapa transaksi yang dilakukan toko yang bersangkutan.

Barangkali pegawai  pajak yang selama ini diberi tugas mengawasi ingin segera mengetahui  mengetahui lalu lintas uang dan barang serta kepemilikan atas aset-aset tidak bergerak yang tiap hari bahkan mereka  saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Harta adalah sisa penghasilan yang tidak atau belum habis dikonsumsi. Ketika seseorang memiliki penghasilan, ia akan menggunakan penghasilan itu untuk kebutuhan hidupnya . Minimal kebutuhan pangan,sandang dan papan. Sisanya tentu ia akan menabung atau membeli aset sebagai tabungannya.  Seandainya mereka bisa segera tahu semuanya, sangat yakin mereka bisa banyak berbuat dan segera melakukan penggalian potensi pajak yang ujungnya dapat meningkatkan tax ratio.  Ketika data-data tidak bisa segera mereka dapatkan, bisa saja  muncul frustasi darimana meraka bisa mencari dasar untuk mencari menghitung  sumber-sumber penghasilan Wajib Pajak.

Meskipun Undang-undang Perbankan  memberi pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank seperti kepentingan bagi  pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan, tidak semua pegawai yang bertugas mengawasi bisa dengan segera dan mudah mengakses data perbankan.  Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur dalam Pasal 35 ayat (2) bahwa kerahasiaan perbankan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Dengan demikian dibutuhkan waktu dan kewenangan khusus untuk bisa mengakses data perbankan Wajib Pajak yang semestinya bisa mereka awasi. Selain itu rezim keuangan tanpa pembatasan transaksi tunai ikut menyulitkan otoritas pajak  mengetahui lalu lintas keuangan yang terjadi di masyarakat.

Dr. Muhammad Yusuf  menyampaikan bahwa sudah saatnya Pemerintah Indonesia melakukan pembatasan transaksi tunai ditengah masyarakat. Hal ini dilakukan guna menghindari dan menurunkan angka kejahatan korupsi khususnya suap, gratifikasi, pemerasan,  pendanaan terorisme  dan tindak pidana pencucian uang yang semakin hari terus membengkak. Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) trend korupsi dan penyuapan mengalami kenaikan secara signifikan. Sampai dengan pertengaan tahun 2012, hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik sebanyak 877 kasus korupsi dan 75 kasus penyuapan yang modusnya antara lain menggunakan uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai dalam bentuk mata uang asing dan cek perjalanan.[2]

Selain kasus yang disampaikan di atas disadari  bahwa transaksi tunai akan menjadi kendala untuk mengawasi kegiatan ekonomi Wajib Pajak. Pegawai pajak akan menghadapi kesulitan untuk mengetahui transaksi tunai yang berlangsung di pasar meskipun pasar tradisional sekalipun. Wajarlah kalau banyak pencatatan yang disampaikan mengenai omset hanya berdasar pengakuan Wajib Pajak semata dalam Surat Pemberitahuan (SPT) nya dan otoritas pajak dapat  gagap untuk menilainya.

Ketika meraka  melakukan himbauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan tanpa dukungan data, boleh jadi Wajib Pajak jarang merespon. Akan berbeda ketika himbauan disertai data, apalagi data yang konkrit dan bukan  hanya berasal dari asumsi-asumsi anggapan petugas pajak semata. Ketika asumsi itu di eskalasi ke tingkat pemeriksaan misalnta , kembali pertanyaannya pemeriksa adalah dukungan data konkrit. Seandainya data ibarat bahan masakan yang tersedia di kulkas tentu petugas pajak tidak harus sibuk pergi ke pasar mencari bahan masakan dan bumbu agar pemeriksaan siap menghitung pajak yang sebenarnya harus dibayar. Usulan pemeriksaan terkadang bisa mentah kembali karena dukungan data yang tidak meyakinkan untuk ditindaklanjuti.

Ketika ada wacana kebijakan pengampunan pajak (baca amnesti pajak), otoritas pajak  mendukung kebijakan tersebut. Betul bahwa wacana itu bukan hanya bertumpu pada target penerimaan pajak semata tetapi bagaimana data dapat dihimpun sebagai basis pemajakan ke depan. Setidaknya otoritas  meyakini bahwa program TA akan berhasil. Ada disparitas tarif yang besar antara tarif tebusan dengan tarif PPh. Wajib Pajak akan sangat diuntungkan dengan tarif rendah. Belum lagi terbebasnya Wajib Pajak dari rasa takut (baca lega) dari kemungkinan pemeriksaan bahkan penyidikan pidana oleh otoritas pajak. Selain itu pasal 18 UU Amnesti Pajak yang langsung menganggap harta sebagai penghasilan turut mendorong Wajib Pajak melaporkan asetnya bahkan sampai aset berupa kas yang selama ini sangat mungkin luput dari pengawasan. Artinya petugas pajak tidak perlu mencari bukti penghasilan Wajib pajak dan hanya cukup memiliki bukti kepemilikan harta.

Point penting kedua yang akan sangat membantu otoritas pajak mengawasi Wajib Pajak adalah komitmen untuk melakukan pertukaran data antar negara, komitmen “membuka”rahasia perbankan untuk kepentingan perpajakan dan ketentuan BEPS untuk menangkal praktik-praktik penghindaran pajak. Point Penting selanjutnya adalah rencana penguatan otoritas pajak dalam rancangan Undang-undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. DJP Memiliki fungsi, tetapi fungsi tanpa kewenangan ibarat pisau yang tidak pernah bisa dipakai dan lama-lama akan berkarat dan tumpul seiring waktu.

Seandainya Amnesti Pajak dianggap berhasil, maka kunci pertama adalah adanya Undang-undang pengamunan pajak yang merupakan terobosan yang “├Âut the box”. Pajak tidak hanya masalah administrasi yang selama ini melekat dengan tugas pokoknya, tetapi bicara Undang-undang yang memberi kewenangan bagi otoritas untuk menempuh berbagai cara untuk dapat menjalan fungsi mengumpulkan pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi, mulailah dengan Undang-undangnya. Jangan-jangan kegagalan selama ini karena Undang-undang tidak memberi kewenangan yang luas bagi otoritas pajak untuk menjalankan perannya.

Kegagalan bisa dimulai dari Undang-undang yang “gagal”.


[1] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3462592/tax-amnesty-berakhir-sri-mulyani-selama-ini-rp-4800-t-tak-terdeteksi
[2] http://www.ppatk.go.id/artikel/read/29/saatnya-membatasi-transaksi-tunai.html

dimuat juga
di http://pajak.go.id/content/article/jangan-biarkan-ditjen-pajak-kembali-dianggap-gagal