Jumat, 09 Juni 2017

Negara "Galau"

Berdasarkan riset Riset Crowdtap, Ipsos Media CT, The Wall Street Journal (2014)  Jumlah Waktu yang dihabiskan khalayak untuk mengakses internet dan media sosial jauh lebih banyak dibandingkan mengakses media tradisional. Media sosial biasa disingkat “Medsos” sendiri diartikan sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual[1]. Fenomena ini makin mengukuhkan bahwa dunia sejatinya terhampar dan saling terhubung dan saling mempengaruhi, serta manusia sebagai mahluk sosial meskipun sekadar semu di dunia maya.

Media Sosial selalu melahirkan kebisingan baru. Dari fenomena penjual jamu cantik sampai urusan politik, silih berganti menghiasi dinding facebook, memunculkan twit atau kicauan dari nada kekaguman sampai bentuk “nyinyir”. Isu kerukunan, keberagaman,pertengkaran,kesatuan dalam urusan politik memunculkan stigma saya dan dia yang tidak pernah bisa bertemu di titik yang sama. Ujungnya muncul fenomena mendadak “unfollow”sebagai bentuk sopan dari “unfriend”. Media sosial memang punya keunggulan tersendiri. Ia tidak terbebani batas jarak dan waktu, kapan saja dan dimana saja. Wajar bila saat ini orang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan asik bercengkrama dengan “gadget” nya melebihi tatap muka dengan teman bahkan keluarganya.

Hiruk pikuk politik medsos bahkan sampai dianggap mengancam keutuhan empat pilar negara, yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Media sosial memang sangat efektif untuk menyuarakan ide,gagasan,dukungan, bahkan pemberitaan sampai fenemena hoax dan hacker”. Tanpa menafikan peran empat pilar kebangsaan rasanya saya ingin “menambahkan” pilar baru untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara yakni Pajak. Pajak yang sudah disepakati para pendiri bangsa sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika dunia memunculkan wacana baru diluar struktur nation atau negara, boleh jadi masalah utamanya ada peran negara yang “tidak banyak” kentara. Keamanan yang semakin mengkhawatirkan, keadilan yang makin jauh dari harapan, kesejahteraan yang hanya dirasa impian makin menjauhkan masyarakat dari negaranya. Hanya, masyarakat semestinya sadar mengapa negara bisa gagal sebagai negara. Mungkin selama ini kita juga hanya menyandarkan bahwa negara itu cukup ada wilayah,rakyat, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan negara lain. Sekali lagi saya kembali ingin menambahkan bahwa negara harus memiliki APBN. Negara akan bangkrut atau hidup segan mati tak mau andai APBN tidak cukup.

Ketika bicara negara yang galau, boleh jadi telunjuk hanya lurus mengarah hanya pada pemerintah semata tanpa menyadari bahwa ia sendiri belum banyak berperan. Selain wacana penguatan nilai-nilai kebangsaan yang salah satunya memahamkan ulang Pancasila sebagai dasar negara, hendaknya Mr Presiden tidak melupakan Pajak sebagai urat nadi APBN. Ketika wacana Reformasi Perpajakan dianggap sebagai salah satu obat untuk menyehatkan penerimaan pajak yang hampir sepuluh tahun ini belum tercapai, serta keinginan menaikan tax ratio sebagai salah satu tolak ukur kepatuhan, maka langkah nyata sang Presiden menjadi sajian berita yang layak ditunggu.

“Keberhasilan” progran amnesti pajak tidak terlepas dari peran semua pihak terutama Sang Presiden yang melakukan safari silaturahmi ke berbagai pihak dan berbagai tempat. Kita tunggu juga dukungan presiden pada tahapan Reformasi Pajak yang akan dijalankan. Kerja memang bukan sekedar wacana dan pemberian pengharapan, ia butuh eksekusi dan keberanian mengambil keputusan. Ketika kereta terlambat, bukan masalah sampai atau tidak kita ke tujuan, tapi kita akan kehilangan kesempatan karena orang lain boleh jadi telah mengambil kesempatan itu.


Jayapura

AHE


[1] Media Sosial, Perspektif komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi, Rulli Nasrulah 2015